Hardani Triyoga - detikNews
Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta menepati janjinya untuk secepatnya mengumumkan status Komjen Budi Gunawan apakah tetap atau dibatalkan menjadi Kapolri. Karena kalau Jokowi batal mengumumkan sesuai janjinya maka publik akan mengkritik.
"Kalau batal mengumumkan, Jokowi jadi presiden yang tidak tegas dan akan dicap sebagai petugas partai. Kalau pekan depan batal ngumumin juga akan meragukan kinerja kepresidenan nantinya," kata peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes kepada detikcom, Minggu (8/2/2015).
Arya menekankan Jokowi harus sadar karena ada dua opsi yang mesti dipilih salah satunya. Pertama, opsi melantik Komjen Budi sebagai Kapolri sesuai keinginan koalisi parpol pendukung. Kemudian, kedua mendengarkan suara publik yaitu membatalkan Komjen Budi Gunawan. Selanjutnya, memilih pengganti Komjen Budi dari perwira tinggi aktif Polri yang bersih dari catatan hukum.
"Saya kira Jokowi harus memilih apakah menedengarkan suara partai pendukung atau suara publik? Jokowi harus secepatnya buktikan, umumkan, agar tidak berlarut-larut. Persoalan ini butuh kepastian," sebutnya.
Lanjutnya, kata Arya, jika memang membatalkan maka ada upaya positif kembali yang bisa dilakukan Jokowi. Misalnya mengundang Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) serta KPK untuk menyeleksi calon Kapolri pengganti Komjen Budi Gunawan.
"Dengan sendirinya rakyat akan menaruh kepercayaan kembali. Calon Kapolri pun bagus karena track recordnya sudah ditelusuri secara detail," tuturnya.
Meski demikian, Arya yakin Jokowi akan mengumumkan status Komjen Budi Gunawan usai melakukan kunjungan dari luar negeri. Pasalnya, ini adalah pertaruhan buat mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Ini solusi yang diharapkan, ditunggu publik. Harus cepat bersikap dan ambil putusan," katanya.
Sebelumnya, Jokowi kepada wartawan berjanji akan menyatakan sikapnya pada pekan depan terkait polemik Komjen Budi apakah tetap atau batal dilantik sebagai Kapolri. Meski mengisyaratkan menunggu proses pra peradilan, Jokowi memberikan sinyal pembatalan Komjen Budi.
"Saya selesaikan semuanya minggu depan," kata Jokowi usai membuka rapat koordinasi BNN 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2015).
(hat/kha)
"Kalau batal mengumumkan, Jokowi jadi presiden yang tidak tegas dan akan dicap sebagai petugas partai. Kalau pekan depan batal ngumumin juga akan meragukan kinerja kepresidenan nantinya," kata peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes kepada detikcom, Minggu (8/2/2015).
Arya menekankan Jokowi harus sadar karena ada dua opsi yang mesti dipilih salah satunya. Pertama, opsi melantik Komjen Budi sebagai Kapolri sesuai keinginan koalisi parpol pendukung. Kemudian, kedua mendengarkan suara publik yaitu membatalkan Komjen Budi Gunawan. Selanjutnya, memilih pengganti Komjen Budi dari perwira tinggi aktif Polri yang bersih dari catatan hukum.
"Saya kira Jokowi harus memilih apakah menedengarkan suara partai pendukung atau suara publik? Jokowi harus secepatnya buktikan, umumkan, agar tidak berlarut-larut. Persoalan ini butuh kepastian," sebutnya.
Lanjutnya, kata Arya, jika memang membatalkan maka ada upaya positif kembali yang bisa dilakukan Jokowi. Misalnya mengundang Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) serta KPK untuk menyeleksi calon Kapolri pengganti Komjen Budi Gunawan.
"Dengan sendirinya rakyat akan menaruh kepercayaan kembali. Calon Kapolri pun bagus karena track recordnya sudah ditelusuri secara detail," tuturnya.
Meski demikian, Arya yakin Jokowi akan mengumumkan status Komjen Budi Gunawan usai melakukan kunjungan dari luar negeri. Pasalnya, ini adalah pertaruhan buat mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Ini solusi yang diharapkan, ditunggu publik. Harus cepat bersikap dan ambil putusan," katanya.
Sebelumnya, Jokowi kepada wartawan berjanji akan menyatakan sikapnya pada pekan depan terkait polemik Komjen Budi apakah tetap atau batal dilantik sebagai Kapolri. Meski mengisyaratkan menunggu proses pra peradilan, Jokowi memberikan sinyal pembatalan Komjen Budi.
"Saya selesaikan semuanya minggu depan," kata Jokowi usai membuka rapat koordinasi BNN 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2015).
(hat/kha)
Labels:
CSIS
Thanks for reading Jokowi Harus Dengar Suara Publik, Segera Batalkan Pelantikan Komjen Budi . Please share...!
0 Komentar untuk "Jokowi Harus Dengar Suara Publik, Segera Batalkan Pelantikan Komjen Budi "