Reporter : Lia Harahap | Selasa, 24 Maret 2015 08:50
Jusuf Kalla bersaksi di sidang Budi Mulya. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko
Merdeka.com - Sudah lebih dari sebulan lamanya, perang dingin antara Gubernur DKI Jakarta,
Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD bergulir. Dari persoalan antar lembaga,
kemudian merembet ke RAPBD 2015 hingga melebar ke masalah personal
antara anggota dewan dan Ahok.
Terkait persoalan APBD, dewan rupanya sudah menutup pintu damai dengan Ahok, sapaan Basuki. Ucapan pedas dan nyinyir Ahok pada DPRD terlalu membekas di hati mereka.
Mulanya Ahok masih yakin perlawanan yang dia lakukan pada DPRD akan membuat anggota dewan menyerah, mengaku kalah dan salah soal dana siluman di RAPBD 2015. Ahok berpikir di puncak emosinya pada kelakuan anggota dewan bisa membuahkan jalan tengah untuk pengesahan APBD DKI setelah di mediasi Kemendagri meski berakhir deadlock.
Rupanya harapan itu jauh panggang dari api. Ahok menunjukkan perang, DPRD tak diam. Mereka memilih tak membalas tapi bicara tegas lewat keputusan. Soal RAPBD 2015, DPRD memutuskan memakai pagu anggaran 2014. Jelas ini kekalahan telak buat Ahok karena akan berdampak pada sejumlah anggaran proyek yang dia susun untuk sepanjang tahun ini.
Mendagri Tjahjo Kumolo sudah meminta keduanya untuk menurunkan tensi demi kelancaran pembangunan di Jakarta. Tjahjo jelas kesal, sebab konflik keduanya membuat APBD DKI tak kunjung cair sementara tahun anggaran 2015 sudah berjalan empat bulan.
Terkait persoalan APBD, dewan rupanya sudah menutup pintu damai dengan Ahok, sapaan Basuki. Ucapan pedas dan nyinyir Ahok pada DPRD terlalu membekas di hati mereka.
Mulanya Ahok masih yakin perlawanan yang dia lakukan pada DPRD akan membuat anggota dewan menyerah, mengaku kalah dan salah soal dana siluman di RAPBD 2015. Ahok berpikir di puncak emosinya pada kelakuan anggota dewan bisa membuahkan jalan tengah untuk pengesahan APBD DKI setelah di mediasi Kemendagri meski berakhir deadlock.
Rupanya harapan itu jauh panggang dari api. Ahok menunjukkan perang, DPRD tak diam. Mereka memilih tak membalas tapi bicara tegas lewat keputusan. Soal RAPBD 2015, DPRD memutuskan memakai pagu anggaran 2014. Jelas ini kekalahan telak buat Ahok karena akan berdampak pada sejumlah anggaran proyek yang dia susun untuk sepanjang tahun ini.
Mendagri Tjahjo Kumolo sudah meminta keduanya untuk menurunkan tensi demi kelancaran pembangunan di Jakarta. Tjahjo jelas kesal, sebab konflik keduanya membuat APBD DKI tak kunjung cair sementara tahun anggaran 2015 sudah berjalan empat bulan.
Presiden Jokowi sebagai bekas partner Ahok di DKI pun sudah sumbang
saran untuk menyudahi konflik ini. Tapi sayang, dua belah pihak masih
saling menunjukkan taringnya.
"Ya harusnya bisa selesai dan cari solusi bersama," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Tapi Ahok langsung menolak. Dia tidak mau damai selama DPRD tak mau menerima kekalahan mereka.
"Jadi bagaimana bisa damai, mau nggak DPRD ngalah mengatakan saya yang bener, nggak mau kan. Mau nggak saya terima yang itu yang benar, saya juga nggak mau dong Rp 12,1 triliun. Nanti disilpakan (dikembalikan ke negara) saja lah, gila lho. Belum diketuk palu sudah disilpakan Rp 12,1 triliun," kata Ahok.
Tak cukup Mendagri dan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dikenal pintar memediasi ketegangan Ahok dan DPRD. Entah ide siapa hingga mengerahkan JK, tapi kesuksesannya meredakan konflik di Aceh bisa jadi satu pertimbangan. JK diharapkan bisa jadi juru runding Ahok dan DPRD.
Singkat cerita rapat akhir terkait evaluasi Kemendagri pada RAPBD DKI 2015 berakhir deadlock. DPRD tak melihat keseriusan Ahok sebab di hari terakhir pembahasan malah mengulur waktu hingga tengah malam.
Ahok santai melihat kemarahan DPRD. Dia pun sempat berujar siap menjalankan satu tahun ke depan dengan anggaran tahun lalu.
"Ya harusnya bisa selesai dan cari solusi bersama," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Tapi Ahok langsung menolak. Dia tidak mau damai selama DPRD tak mau menerima kekalahan mereka.
"Jadi bagaimana bisa damai, mau nggak DPRD ngalah mengatakan saya yang bener, nggak mau kan. Mau nggak saya terima yang itu yang benar, saya juga nggak mau dong Rp 12,1 triliun. Nanti disilpakan (dikembalikan ke negara) saja lah, gila lho. Belum diketuk palu sudah disilpakan Rp 12,1 triliun," kata Ahok.
Tak cukup Mendagri dan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dikenal pintar memediasi ketegangan Ahok dan DPRD. Entah ide siapa hingga mengerahkan JK, tapi kesuksesannya meredakan konflik di Aceh bisa jadi satu pertimbangan. JK diharapkan bisa jadi juru runding Ahok dan DPRD.
Singkat cerita rapat akhir terkait evaluasi Kemendagri pada RAPBD DKI 2015 berakhir deadlock. DPRD tak melihat keseriusan Ahok sebab di hari terakhir pembahasan malah mengulur waktu hingga tengah malam.
Ahok santai melihat kemarahan DPRD. Dia pun sempat berujar siap menjalankan satu tahun ke depan dengan anggaran tahun lalu.
[eko]
0 Komentar untuk "Beres selesaikan konflik Aceh, bisakah JK damaikan Ahok dan DPRD?"