M Iqbal - detikNews
Jakarta - Dalam rapat Badan Anggaran
(Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas RAPBD hasil evaluasi kemendagri,
didapati ada 5 BUMD yang mendapat anggaran padahal tak pernah dibahas
DPRD. Ketua DPRD DKI Prasetio menduga anggaran itu diselipkan pejabat
Pemprov DKI.
"Ada beberapa item yang tidak dibahas, diserahkan dalam APBD versi Pemda. Ada 5 item (BUMD -red) tadi yang mendapat penyertaan modal itu, yang dapat (seharusnya hanya 3 BUMD) dalam pembahasan. Tiba-tiba nongol. Ini yang dibilang siluman," kata Prasetio usai rapat Banggar di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Sebanyak 5 BUMD yang mendapat bantuan di APBD adalah PD Dharma Jaya, PT Ratax Armada, PT Cemani Kota, PT Grahasari Surya Jaya, dan PT RS Haji Jakarta. Padahal dalam pembahasan hanya ada 3 yang disepakati, yaitu PT Bank DKI, PT TransJakarta dan PT MRT.
Prasetio menduga, anggaran untuk 5 BUMD itu diselipkan oleh pejabat Pemprov DKI dalam RAPBD, karena data 5 BUMD itu ada dalam RAPBD versi Pemprov DKI yang dievakuasi Kemendagri dan siang tadi dibahas Banggar DPRD.
"Ini sebetulnya saya ingatkan sahabat saya, dia ditipu anak buahnya. Saya nggak ngerti (kenapa bisa muncul mata anggaran itu -red)," ujar politisi PDIP itu.
Karenanya, untuk membongkat sumber dari adanya anggaran untuk 5 BUMD yang tidak dipernah ada dalam pembahasan DPRD dengan Pemprov sebelumnya, akan ditindaklanjuti dalam rapat besok dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Besok rapat dengan TAPD akan pertanyakan supaya masyarakat tahu," ucap Pras.
(iqb/fjr)
"Ada beberapa item yang tidak dibahas, diserahkan dalam APBD versi Pemda. Ada 5 item (BUMD -red) tadi yang mendapat penyertaan modal itu, yang dapat (seharusnya hanya 3 BUMD) dalam pembahasan. Tiba-tiba nongol. Ini yang dibilang siluman," kata Prasetio usai rapat Banggar di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Sebanyak 5 BUMD yang mendapat bantuan di APBD adalah PD Dharma Jaya, PT Ratax Armada, PT Cemani Kota, PT Grahasari Surya Jaya, dan PT RS Haji Jakarta. Padahal dalam pembahasan hanya ada 3 yang disepakati, yaitu PT Bank DKI, PT TransJakarta dan PT MRT.
Prasetio menduga, anggaran untuk 5 BUMD itu diselipkan oleh pejabat Pemprov DKI dalam RAPBD, karena data 5 BUMD itu ada dalam RAPBD versi Pemprov DKI yang dievakuasi Kemendagri dan siang tadi dibahas Banggar DPRD.
"Ini sebetulnya saya ingatkan sahabat saya, dia ditipu anak buahnya. Saya nggak ngerti (kenapa bisa muncul mata anggaran itu -red)," ujar politisi PDIP itu.
Karenanya, untuk membongkat sumber dari adanya anggaran untuk 5 BUMD yang tidak dipernah ada dalam pembahasan DPRD dengan Pemprov sebelumnya, akan ditindaklanjuti dalam rapat besok dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Besok rapat dengan TAPD akan pertanyakan supaya masyarakat tahu," ucap Pras.
(iqb/fjr)
Labels:
Dana Siluman,
DKI Jakarta,
DPRD
Thanks for reading Soal Dana 'Siluman', Ketua DPRD DKI: Ahok Ditipu Anak Buahnya . Please share...!
0 Komentar untuk "Soal Dana 'Siluman', Ketua DPRD DKI: Ahok Ditipu Anak Buahnya "