Ditindaklanjuti KPK, Laporan 'Dana Siluman' Akan Naik ke Penyelidikan

Ditindaklanjuti KPK, Laporan 'Dana Siluman' Akan Naik ke Penyelidikan

Terakata

4:24:00 PM

0 komentar

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Jakarta - Sudah lebih dari sebulan, KPK mendalami dan melakukan verifikasi terhadap laporan yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama terkait penyalahgunaan APBD tahun 2012-2014. KPK akan segera melakukan gelar perkara untuk menaikkan laporan Ahok ke tahap penyelidikan.

"Kami evaluasi menanyakan progress, disampaikan ternyata objek dari laporan yang disampaikan Pak Ahok itu cukup banyak, UPS misalnya harus dicek dulu ke pihak polri itu tahun berapa. Ternyata bukan hanya UPS ini masih pulbaket kemungkinan pekan depan bisa digelar dari pengaduan masyarakat ke penyelidikan‎," kata Plt pimpinan KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Rabu (8/4/2015).

Nantinya, dalam proses gelar perkara itu dapat disimpulkan apakah laporan Ahok bisa dinaikkan ke penyelidikan. Jika sudah naik ke penyelidikan, maka KPK punya kewenangan untuk memanggil berbagai pihak guna dimintai keterangan.

"‎Nanti akan digelar apakah bisa dinaikkan ke proses penyelidikan‎ atau masih perlu Pulbaket," jelas Johan.
Dalam mekanisme di kedeputian penindakan KPK, laporan yang masuk akan diverifikasi oleh tim pengaduan masyarakat dan dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Jika ditemukan ada indikasi tindak pidana, maka akan dinaikkan ke penyelidikan.

Setelah itu, dalam proses penyelidikan akan dilakukan penelusuran secara mendalam untuk menemukan minimal dua alat bukti. Jika dua alat bukti sudah ditemukan, kasus akan dinaikkan ke tahap penyidikan ditandai dengan penetapan tersangka.

Beberapa waktu yang lalu, Ahok memang telah melaporkan dugaan penyalahgunaan APBD DKI tahun 2012-2014. Nilai total kerugian keuangan yang dilaporkan Ahok mencapai puluhan triliun rupiah.


(kha/fjr)

Kantongi Perintah Ahok, ICW Tetap Sulit Korek Dokumen Dana Siluman

Kantongi Perintah Ahok, ICW Tetap Sulit Korek Dokumen Dana Siluman

Terakata

1:38:00 PM

0 komentar

Danu Damarjati - detikNews

Jakarta - Keberadaan 'dana siluman' khususnya untuk anggaran pendidikan di APBD 2014 telah dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke KPK. Sayangnya, ICW kesulitan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dia perlukan dari Suku Dinas Pendidikan. Padahal ICW sudah mengantongi perintah Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

"Mereka beralasan bahwa dokumen lelang dan kontrak pengadaan telah disita polisi. Jadi kami tidak bisa akses dokumen meski telah ada perintah dari Gubernur," kata koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri saat berbincang, Jumat (3/4/2015).
Memang, selain KPK ada pula pihak Kepolisian Republik Indonesia yang menangani salah satu bagian kasus APBD 2014 itu, yakni kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS). Suku Dinas Pendidikan terkait disebut ICW beralasan bahwa dokumen soal anggaran 2014 telah disita polisi.

"Mereka menggunakan penyitaan polisi sebagai alasan menghambat akses kami ke dokumen-dokumen itu," kata Febri.
Febri menyebut sikap semacam itu didapatinya terutama dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Febri menengarai ada 'sesuatu' di balik sulitnya mendapat dokumen lelang dan kontrak pengadaan itu.

"Makanya kami mencurigai ada pihak tertentu yang coba lokalisir kasus korupsi pendidikan Jakarta ini," duga Febri.

Selain kendala sulitnya mendapatkan dokumen dari lapangan, Febri juga menyebut pihaknya butuh orang untuk mencermati dokumen dan investigasi.

 Memangnya berapa kerugian negara dari anggaran pendidikan di APBD 2014 yang ditaksir ICW? "Kejanggalan pengelolaan 484 mata anggaran di Dinas Pendidikan DKI tahun 2014 mencapai Rp 1,9 triliun. Khusus untuk Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, ada Rp 278 miliar (taksiran kerugian negara)," papar Febri.
Namun ICW baru bisa menelisik 75 mata anggaran dari 484 mata anggaran. Mereka duga masih banyak praktik korupsi pengelolaan anggaran pendidikan DKI pada 2014.

Ahok memang menggandeng ICW untuk bersama-sama mengusut tuntas kasus 'dana siluman' itu sampai ke akar-akarnya. ICW-lah yang akan meneruskan penemuan ke KPK.

"Saya nggak mau buka (siapa oknum dan permainannya), nanti kebongkar. Kita sudah ketemu kok permainannya. Saya sudah rapatin dengan ICW, saya sudah tahu poin-poinnya apa saja. Nanti ICW akan lapor ke KPK, dia akan buka semua. Mengerikan kalau kita lihat itu," terang Ahok saat ICW belum melapor ke KPK. Ahok berbicara di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3) lampau.

(dnu/nrl)

Soal Dana 'Siluman', Ketua DPRD DKI: Ahok Ditipu Anak Buahnya

Soal Dana 'Siluman', Ketua DPRD DKI: Ahok Ditipu Anak Buahnya

Terakata

3:20:00 PM

0 komentar

M Iqbal - detikNews

Jakarta - Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas RAPBD hasil evaluasi kemendagri, didapati ada 5 BUMD yang mendapat anggaran padahal tak pernah dibahas DPRD. Ketua DPRD DKI Prasetio menduga anggaran itu diselipkan pejabat Pemprov DKI.

"Ada beberapa item yang tidak dibahas, diserahkan dalam APBD versi Pemda‎. Ada 5 item (BUMD -red) tadi yang mendapat penyertaan modal itu, yang dapat (seharusnya hanya 3 BUMD) dalam pembahasan. Tiba-tiba nongol. Ini yang dibilang siluman," kata Prasetio usai rapat Banggar di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Sebanyak 5 B‎UMD yang mendapat bantuan di APBD adalah PD Dharma Jaya, ‎PT Ratax Armada, PT Cemani Kota, PT Grahasari Surya Jaya, dan PT RS Haji Jakarta. Padahal dalam pembahasan hanya ada 3 yang disepakati, yaitu PT Bank DKI, PT TransJakarta dan PT MRT.

Prasetio menduga, anggaran untuk 5 BUMD itu diselipkan oleh pejabat Pemprov DKI dalam RAPBD, karena data 5 BUMD itu ada dalam RAPBD versi Pemprov DKI yang dievakuasi Kemendagri dan siang tadi dibahas Banggar DPRD.

‎"Ini sebetulnya saya ingatkan sahabat saya, dia ditipu anak buahnya. Saya nggak ngerti (kenapa bisa muncul mata anggaran itu -red)," ujar politisi PDIP itu.
‎Karenanya, untuk membongkat sumber dari adanya anggaran untuk 5 BUMD yang tidak dipernah ada dalam pembahasan DPRD dengan Pemprov sebelumnya, akan ditindaklanjuti dalam rapat besok dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah‎ (TAPD).

"Besok rapat dengan TAPD akan pertanyakan supaya masyarakat tahu," ucap Pras‎.

(iqb/fjr)

Agung: Golkar Tarik Angket Ahok, Jangan Terlibat Anggaran Siluman!

Agung: Golkar Tarik Angket Ahok, Jangan Terlibat Anggaran Siluman!

Terakata

3:44:00 PM

0 komentar

Septiana Ledysia - detikNews

Dana Siluman dan Hak Angket Ahok

Jakarta - Setelah kepemimpinannya diakui Menkum HAM, Ketum Golkar Agung Laksono langsung menegaskan sikap politik terkait hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Agung menginstruksikan DPRD DKI dari Golkar menarik angket terhadap Ahok.

"Di DPRD DKI kita minta cabut dari angket," kata Agung kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Agung menilai DPRD DKI tak boleh berurusan dengan dana siluman. Apalagi pengusulan RAPBD semestinya lebih banyak dari pemerintah daerah, DPRD hanya menjalankan fungsi kontrol budgeting.
"Jangan lagi terlibat anggaran siluman yang bisa menimbulkan pertanyaan masyarakat," katanya.

Sebelum Agung menegaskan sikap Golkar, sudah ada dua fraksi yang menarik hak angket Ahok yakni NasDem dan PAN. Awalnya seluruh anggota DPRD DKI mendorong angket lantaran Ahok menyebut ada dana siluman Rp 12,1 triliun di RAPBD 2015.
(van/try)

Ahok Juga Laporkan Dugaan Kongkalikong Penyusunan APBD DKI 2015 ke KPK

Ahok Juga Laporkan Dugaan Kongkalikong Penyusunan APBD DKI 2015 ke KPK

Terakata

6:03:00 AM

0 komentar

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Dana Siluman dan Hak Angket Ahok

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak hanya melaporkan soal dugaan adanya penggunaan dana siluman yang diselipkan di APBD DKI tahun 2012-2014. Ahok juga melaporkan adanya dugaan kongkalikong dalam penyusunan APBD DKI tahun 2015.

"Beberapa waktu yang lalu, tim dari Dumas datang ke kantor Pak Ahok untuk meminta tambahan berkas. Dan saat itu ada tambahan laporan terkait penyusunan APBD untuk tahun 2015," kata Plt pimpinan KPK, Johan Budi saat berbincang, Senin (9/3/2015).

KPK tak mempermasalahkan soal adanya tambahan laporan itu. Apalagi, ada dugaan bahwa laporan Ahok soal dana siluman di APBD 2012-2014 dan dugaan kongkalikong penyusunan APBD 2015 saling berkesinambungan.

"Semua laporan pasti akan kami tindak lanjuti. Saat ini terhadap laporan Pak Ahok sedang dilakukan verifikasi untuk menentukan ada tidaknya indikasi tindak pidana korupsi," jelas Johan.

Ahok sejak lama memang telah menyatakan bahwa dalam APBD DKI sedikitnya ada dana siluman senilai lebih dari Rp 12 triliun. Uang sebesar itu, menurut Ahok muncul dalam APBD yang diajukan DPRD.

Dana siluman itu juga yang menyulut ketegangan Ahok dan DPRD soal penentuan rancangan APBD yang sah. Pasalnya, saat ini ada dua versi rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2015, yakni versi Ahok dan versi APBD yang didalamnya ada dana tambahan senilai Rp 12 triliun lebih.

Tak mau semakin lama berpolemik, Ahok akhirnya membawa hal itu ke ranah hukum. Menurut seorang pejabat tinggi di KPK, dalam laporannya soal dugaan kongkalikong penyusunan APBD DKI tahun 2015, Ahok sudah menyebut beberapa nama yang dicurigainya menjadi mafia anggaran.

(kha/kha)