Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Moratorium penangkapan
ikan memang mampu meningkatkan pendapatan para nelayan lokal di Sorong,
Papua Barat. Namun masalah mereka sejatinya tidak melulu 'persaingan'
dengan para pencuri ikan.
Setidaknya hal ini yang diutarakan para pemilik kapal yang tergabung dalam Koperasi KSU Mina Mandiri saat diskusi dengan salah satu Satgas anti maling ikan, Harimuddin di Sorong, Kamis (30/4/2015),
"Kami dukung penuh itu tembakin kapal, kalau itu kami setuju," kata Wakil Ketua Koperasi
Jatiriyuda Marau.
Kapal-kapal mereka biasa mencari ikan di Laut Seram. Sebelum moratorium, dalam 14 hari mereka hanya bisa menangkap ikan 5-10 ton. Namun dengan moratorium, jumlahnya naik dua kali lipat.
Namun khusus untuk moratorium transhipment, mereka ingin kebijakan itu bisa ditinjau lagi oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Moratorium itu berarti melarang kapal untuk melakukan transaksi jual ikan yang dilakukan oleh nelayan di tengah laut. Hal itu dilakukan supaya perhitungan tangkapan ikan dikalkulasi di darat karena di laut perhitungan tidak transparan.
Padahal perpindahan ikan antar kapal itu tidak melulu negatif. Sebagai contoh jika 3 kapal melaut secara bersamaan dengan lokasi yang berbeda. Satu unit kapal yang paling jauh, biasanya akan pulang lebih dulu. Nah, jika kapasitas penyimpanan ikan di kapal itu masih tersedia, biasanya kapal yang masih melaut akan menitip ikannya untuk bisa dibawa pulang. Selain untuk efisiensi, perpindahan itu untuk menjaga kualitas ikan.
"Nah sekarang karena adanya moratorium itu, kami jadi bingung, kalau bisa ini dicabut saja," lanjut Yuda.
Kemudian beralih ke masalah klasik BBM. Pemerintah sudah mencabut subsidi dan imbasnya para pemilik kapal harus membayar solar dalam kisaran lebih Rp 8 ribu. Tapi fakta di Sorong, harga seliter solar yang harus dikeluarkan adalah Rp 11.150.
"Harga itu pun hasil demo kami ke Pertamina, kita berhasil turunin harga Rp 600," lanjut Yuda yang diamini dua pemilik kapal lainnya.
Masalah lain yang bikin mata Harimuddin melotot adalah soal pungli di lautan. Agak terdengar aneh memang. Tapi para pemilik kapal ini mengaku Pemda setempat sering menarik iuran dengan alasan aturan kepada nelayan jika melewati lautan tertentu. Pungli itu juga dilakukan oleh warga pada suatu distrik atau kecamatan tertentu.
"Kalau nggak dikasih, yah kami nggak dikasih lewat. Padahal kami bukan mau cari ikan cuma untuk lewat pulang saja," keluh mereka.
Harimuddin berjanji seluruh masalah ini bakal disampaikan langsung ke Susi. Lagipula kehadiran mereka di sini memang untuk mengetahui langsung dampak dari kebijakan yang sudah berbulan-bulan dikeluarkan Susi.
(mok/imk)
Setidaknya hal ini yang diutarakan para pemilik kapal yang tergabung dalam Koperasi KSU Mina Mandiri saat diskusi dengan salah satu Satgas anti maling ikan, Harimuddin di Sorong, Kamis (30/4/2015),
"Kami dukung penuh itu tembakin kapal, kalau itu kami setuju," kata Wakil Ketua Koperasi
Jatiriyuda Marau.
Kapal-kapal mereka biasa mencari ikan di Laut Seram. Sebelum moratorium, dalam 14 hari mereka hanya bisa menangkap ikan 5-10 ton. Namun dengan moratorium, jumlahnya naik dua kali lipat.
Namun khusus untuk moratorium transhipment, mereka ingin kebijakan itu bisa ditinjau lagi oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Moratorium itu berarti melarang kapal untuk melakukan transaksi jual ikan yang dilakukan oleh nelayan di tengah laut. Hal itu dilakukan supaya perhitungan tangkapan ikan dikalkulasi di darat karena di laut perhitungan tidak transparan.
Padahal perpindahan ikan antar kapal itu tidak melulu negatif. Sebagai contoh jika 3 kapal melaut secara bersamaan dengan lokasi yang berbeda. Satu unit kapal yang paling jauh, biasanya akan pulang lebih dulu. Nah, jika kapasitas penyimpanan ikan di kapal itu masih tersedia, biasanya kapal yang masih melaut akan menitip ikannya untuk bisa dibawa pulang. Selain untuk efisiensi, perpindahan itu untuk menjaga kualitas ikan.
"Nah sekarang karena adanya moratorium itu, kami jadi bingung, kalau bisa ini dicabut saja," lanjut Yuda.
Kemudian beralih ke masalah klasik BBM. Pemerintah sudah mencabut subsidi dan imbasnya para pemilik kapal harus membayar solar dalam kisaran lebih Rp 8 ribu. Tapi fakta di Sorong, harga seliter solar yang harus dikeluarkan adalah Rp 11.150.
"Harga itu pun hasil demo kami ke Pertamina, kita berhasil turunin harga Rp 600," lanjut Yuda yang diamini dua pemilik kapal lainnya.
Masalah lain yang bikin mata Harimuddin melotot adalah soal pungli di lautan. Agak terdengar aneh memang. Tapi para pemilik kapal ini mengaku Pemda setempat sering menarik iuran dengan alasan aturan kepada nelayan jika melewati lautan tertentu. Pungli itu juga dilakukan oleh warga pada suatu distrik atau kecamatan tertentu.
"Kalau nggak dikasih, yah kami nggak dikasih lewat. Padahal kami bukan mau cari ikan cuma untuk lewat pulang saja," keluh mereka.
Harimuddin berjanji seluruh masalah ini bakal disampaikan langsung ke Susi. Lagipula kehadiran mereka di sini memang untuk mengetahui langsung dampak dari kebijakan yang sudah berbulan-bulan dikeluarkan Susi.
(mok/imk)
Labels:
Bu Susi,
Jeritan Pemilik Kapal di Sorong
Thanks for reading Bu Susi! Dengarkan Jeritan Para Pemilik Kapal di Sorong ini . Please share...!
0 Komentar untuk "Bu Susi! Dengarkan Jeritan Para Pemilik Kapal di Sorong ini "