2 Hari Menkeu Diskusi dengan Forum Keuangan se-Asia Pasifik, Ini Hasilnya

Terakata

Thursday, April 30, 2015

Maikel Jefriando - detikfinance

Jakarta -Dalam dua hari ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berdiskusi dengan perwakilan negara-negara se-Asia Pasifik. Di mana berasal dari Kemenkeu, bank sentral, dan lembaga sosial masyarakat dari Kementerian Keuangan, Bank Sentral serta Lembaga Masyarakat.

Diskusi ini menghasilkan yang disebut Jakarta Consensus dengan tema pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan. Dokumen ini akan diteruskan pada pertemuan Third International Conference on Financing for Development yang akan diselenggarakan di Addis Ababa, Ethiopia pada bulan Juli 2015.

"Negara-negara Asia Pasifik mengambil kesepakatan dalam isu pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Disebut sebagai Jakarta Consensus Document," kata Bambang usai menutup pertemuan di Gedung Djuanda, Jakarta, Kamis (30/4/2015)

Beberapa poin yang diangkat adalah, pertama mobilisasi sumber keuangan. Bambang menuturkan kunci utama dari sumber keuangan yang disepakati adalah pajak. Sehingga masing-masing negara harus mendorong optimalisasi penerimaan pajak.

"Karena penerimaan pajak yang memadai itu menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Jadi ini bukan isu Indonesia, tapi global di mana yang paling penting memobilisasi pajak," jelasnya.

Kedua yaitu inovasi dalam pembiayaan pembangunan. Khususnya dalam pembangunan manusia, isu gender, dan infrastruktur. Di harapkan terjadi hubungan bilateral yang baik sehingga bisa saling meminjamkan dana bila dalam kebutuhan terdesak.

"Jadi bilateral loan dan instrumen dengan obligasi. Dibahas sedikit soal sukuk, di mana harus didorong dengan islamic finance untuk pembiayaan ifnrastruktur," kata Bambang.

Ketiga adalah, meningkatkan peran swasta dalam mendorong pembangunan. Karena yang bertanggung jawab dalam sebuah negara bukanlah hanya pemerintah, namun juga sektor swasta. Sehingga dipersiapkan konsep kerjasama pemerintah swasta dengan lebih matang.

"Tentunya agar swasta terlibat, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang memadai. Landasan hukum cukup, isentif, supaya swasta mau ikut terlihbat dalam pembiayaan pembangunan," sebutnya.

Keempat, terkait dengan pembiayaan untuk sektor UKM yang mendorong pengusaha lokal untuk tetap tumbuh. Kelima adalah pembiayaan khusus untuk mengatasi perubahan iklim.

"Pentingnya pembiayaan khusus untuk climate changes. Karena tanpai itu dikhawatirkan nanti banyak asia pasifik yang mengalami dampak signifikan, terutama di Pasifik, Samudra Hindia. Banyak negara terancam sehingga dunia dan regional harus siap dengan skema menolong negara tersebut," papar Bambang.
"Bagi Indonesia memang sangat bermanfaat karena kita mendorong mencari jalan pembiayan pembangunan dalam skala yang lebih besar. Tentu kiat berharap ada kesadaran global pembiayaan itu hal penting selain isu pembangunan.

(mkl/rrd)

Labels: Menkeu, Menkeu Diskusi Forum Keuangan se-Asia Pasifik

Thanks for reading 2 Hari Menkeu Diskusi dengan Forum Keuangan se-Asia Pasifik, Ini Hasilnya. Please share...!