"Sebenarnya kalau masuk APBN-P itu sudah disepakati dan sudah disetujui DPR. Masalah kita cuma mengetahui judulnya, nah implementasinya kita lagi tanyain nih," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada detikcom, Kamis (30/4/2015).
Fahri mendorong para menteri kabinet kerja untuk mengelaborasi lebih jauh makna dan menerapkan revolusi mental. Tidak hanya musiman saja, tapi harus dalam langkah nyata yang bisa dirasakan rakyat.
"Selama ini simbolik saja, ada menteri loncat pagar, melarang rapat di hotel, ada yang tak pakai AC tapi udah kembali lagi semua. Jadi kabinet Jokowi harusnya mengelaborasi revolusi mental," kata Fahri.
Revolusi mental sebenarnya bukan ucapan sederhana. Fahri mengungkap, revolusi adalah perubahan signifikan dalam waktu singkat, tentu harus ada bekasnya.
"Sebenarnya ada beberapa hal yang ditagih rakyat dari Jokowi, pertama konsep kemaritiman, kedua revolusi mental, ketiga ekonomi kreatif. Ini kan ikon kampanye dia, mestinya ada rumusannya yang turun jadi program-program yang secara langsung dapat dilihat karena revolusi itu kan perubahan yang mendadak sontak, kalau revolusi nggak ada bekasnya apalagi evolusi," katanya.
Pemerintah memang mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp 149 miliar untuk program revolusi mental. Anggaran ini akan digunakan untuk program ataupun sosialisasi yang tujuannya mengubah perilaku masyarakat menjadi positif.
"Program besar revolusi mental itu menyatu di dalam program pendidikan dasar dan program reformasi birokrasi," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago saat dihubungi detikcom, Sabtu (21/2/2015) malam.
Andrinof menyebut program revolusi mental tak bisa dibandingkan dengan program-program yang terlihat fisiknya seperti proyek pembangunan infrastruktur. Program yang memang diusung Presiden Joko Widodo merupakan gerakan sosial untuk mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat ke arah positif. "Angkanya Rp 149 miliar pada anggaran tambahan di APBN-P," ujarnya.
Program revolusi mental, lanjut Andrinof, memang disisipi pada program-program kementerian seperti Kemenag, Kemensos dan Kementerian Pendidikan yang dikoordinasikan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
"Targetnya perilaku masyarakat berubah, dari malas kerja menjadi rajin. Dari tidak taat menjadi patuh hukum, mulanya menjelek-jelekkan orang jadi berpikir positif. Penyakit mental yang merusak masyarakat harus diubah," tegas Andrinof.
Lalu apakah program ini sudah dirasakan masyarakat?
(van/nrl)
Labels:
Dana Revolusi Mental Disetujui,
DPR
Thanks for reading Setujui Dana Revolusi Mental, DPR Tagih Realisasinya . Please share...!
0 Komentar untuk "Setujui Dana Revolusi Mental, DPR Tagih Realisasinya "