Aditya Fajar Indrawan - detikNews
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki
T Purnama mewacanakan untuk mengontrol prostitusi online dengan
menghidupkan lokalisasi dan memberikan sertifikat bagi pekerja seks
komersial (PSK). Mensos Khofifah Indar Parawansa mengingatkan Ahok
dengan lokalisasi Dolly di Surabaya yang sudah ditutup.
"Lihat di Dolly, (PSK) nenek itu demand-nya anak-anak SD. Gimana karakter bangsa yang dibangun? Posisi-posisi seperti ini harus dilihat secara komprehensif," jelas Mensos Khofifah usai menerima penghargaan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (29/4/2015).
Contoh lain, lokalisasi di Kramat Tunggak yang juga sudah ditutup. Saat itu Khofifah meminta Gubernur DKI saat itu (Kramat Tunggak ditutup tahun 1999 saat Gubernur DKI dijabat Sutiyoso-red) untuk memberikan pelatihan dan lapangan kerja bagi para PSK agar tetap memiliki penghasilan.
"Saya komunikasikan ke owner garmen dan seterusnya. Itu salah satu solusi. Mereka tetap punya bayangan harapan kalau ada salary. Exit strategy yang saya lakukan waktu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, saya komunikasi perusahaan yang jalan dengan garmen. 2 Bulan di PSKW (Panti Sosial Karya Wanita) punya Departemen Sosial. Kalau nggak melarikan diri, artinya mau kerja betul. Kita koordinasi perusahaan di Bekasi dan Karawang," imbuhnya.
Selain tantangan penghasilan dan pekerjaan, perempuan yang terjebak menjadi PSK itu juga disebabkan tantangan gaya hidup.
"Ini berhadapan lifestyle. Pengaruhnya besar, di daerah yang jauh dari pusat, saya datang. Mereka butuh Rp 50 ribu untuk pulsa dan harus masuk lokalisasi," jelas Khofifah.
Dirinya sendiri, mengakui sudah bertemu dan berdiskusi dengan Ahok. Namun, menurutnya, Ahok tidak ingin membuat lokalisasi.
"Saya sudah bertemu beliau. Saya tanya soal lokalisasi dan dia bilang tidak ada. Dia bilang mau tunjukkan ada tempat striptis siang hari, saya tidak sebut hotel. Di Jakarta ada sebuah tempat teman-teman PSK seluruh dunia ada di situ. Beliau ingin sampaikan pesan ada tempat Jakarta yang begitu," jelas dia.
Di dalam suatu lokalisasi juga ada unsur eksploitasi dan kriminalisasi di dalamnya.
"Ada perbudakan, ada eksploitasi. Apakah kita dukung yang ada hal-hal seperti itu? Mari kita bangun dan tegakkan hak martabat manusia, ketika lihat perdagangan manusia, kita harusnya menolak perbudakan, eksploitasi, tolak perdagangan manusia, dan kriminalisasi tubuh manusia," tegas Khofifah.
(nwk/nrl)
"Lihat di Dolly, (PSK) nenek itu demand-nya anak-anak SD. Gimana karakter bangsa yang dibangun? Posisi-posisi seperti ini harus dilihat secara komprehensif," jelas Mensos Khofifah usai menerima penghargaan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (29/4/2015).
Contoh lain, lokalisasi di Kramat Tunggak yang juga sudah ditutup. Saat itu Khofifah meminta Gubernur DKI saat itu (Kramat Tunggak ditutup tahun 1999 saat Gubernur DKI dijabat Sutiyoso-red) untuk memberikan pelatihan dan lapangan kerja bagi para PSK agar tetap memiliki penghasilan.
"Saya komunikasikan ke owner garmen dan seterusnya. Itu salah satu solusi. Mereka tetap punya bayangan harapan kalau ada salary. Exit strategy yang saya lakukan waktu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, saya komunikasi perusahaan yang jalan dengan garmen. 2 Bulan di PSKW (Panti Sosial Karya Wanita) punya Departemen Sosial. Kalau nggak melarikan diri, artinya mau kerja betul. Kita koordinasi perusahaan di Bekasi dan Karawang," imbuhnya.
Selain tantangan penghasilan dan pekerjaan, perempuan yang terjebak menjadi PSK itu juga disebabkan tantangan gaya hidup.
"Ini berhadapan lifestyle. Pengaruhnya besar, di daerah yang jauh dari pusat, saya datang. Mereka butuh Rp 50 ribu untuk pulsa dan harus masuk lokalisasi," jelas Khofifah.
Dirinya sendiri, mengakui sudah bertemu dan berdiskusi dengan Ahok. Namun, menurutnya, Ahok tidak ingin membuat lokalisasi.
"Saya sudah bertemu beliau. Saya tanya soal lokalisasi dan dia bilang tidak ada. Dia bilang mau tunjukkan ada tempat striptis siang hari, saya tidak sebut hotel. Di Jakarta ada sebuah tempat teman-teman PSK seluruh dunia ada di situ. Beliau ingin sampaikan pesan ada tempat Jakarta yang begitu," jelas dia.
Di dalam suatu lokalisasi juga ada unsur eksploitasi dan kriminalisasi di dalamnya.
"Ada perbudakan, ada eksploitasi. Apakah kita dukung yang ada hal-hal seperti itu? Mari kita bangun dan tegakkan hak martabat manusia, ketika lihat perdagangan manusia, kita harusnya menolak perbudakan, eksploitasi, tolak perdagangan manusia, dan kriminalisasi tubuh manusia," tegas Khofifah.
(nwk/nrl)
Labels:
Lokalisasi di Jakarta,
Mensos Ingatkan Ahok Soal Dolly
Thanks for reading Wacana Hidupkan Lokalisasi di Jakarta, Mensos Ingatkan Ahok Soal Dolly. Please share...!
0 Komentar untuk "Wacana Hidupkan Lokalisasi di Jakarta, Mensos Ingatkan Ahok Soal Dolly"