Eddi Santosa - detikNews
Den Haag - Pemerintah baru Indonesia menempatkan manusia sebagai subyek utama pembangunan berdikari agar berdaya saing, tetapi ramah dan terbuka untuk kerjasama dengan asing.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Dr. Sri Adiningsih dalam diskusi Indonesia Update 2015 di KBRI Den Haag, Kamis malam atau Jumat (29 Mei 2015) WIB.
"Pemerintah Indonesia menempatkan manusia sebagai subyek utama pembangunan berdiri di atas kaki sendiri, agar berdaya saing," ujar Sri di depan audiens yang mayoritas komunitas Belanda dan mahasiswa Indonesia.
Sri menjelaskan bahwa di antara kebijakan pembangunan pemerintah baru adalah program Kartu Indonesia Cerdas, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera.
"Pemerintah baru juga menyiapkan Kartu Layanan untuk Penyandang Keterbatasan Fisik agar kalangan disabilitas lebih terjamin kesejahteraannya," imbuh Sri.
Di samping itu, lanjut Sri, pemerintah baru juga memberi perhatian ekstra ke wilayah tengah dan timur Indonesia. Perkembangan terbaru, presiden meresmikan groundbreaking berbagai proyek pembangunan di Papua dan sekitarnya.
Saat diskusi berlangsung, presiden sudah tiba di Manado untuk kunjungan kerja berikutnya dan membagi-bagikan kartu yang dikenal masyarakat sebagai kartu sakti.
Disebutkan bahwa pembangunan berbasis berdikari juga memperhatikan sektor pangan dan energi, di mana untuk sektor energi Indonesia sedang berupaya meningkatkan kapasitas energinya, khususnya listrik.
Pada sisi lain sekaligus menghentikan subsidi BBM dan mengalihkannya untuk sektor produktif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Meskipun berbasis berdikari, Indonesia sangat terbuka dan ramah untuk investasi asing, terutama sektor transportasi dan infrastruktur, termasuk proyek tol laut yang menjadi perhatian besar pemerintah.
"Pemerintah baru Indonesia dengan kebijakan pembangunannya itu baru berjalan sekitar 7 bulan, masih terlalu dini," demikian Sri.
Diskusi Indonesia Update 2015 yang dipandu Kuasa Usaha Ad-interim KBRI Den Haag Ibnu Wahyutomo ini menurut keterangan Minister Counsellor Pensosbud Azis Nurwahyudi hasil kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Selain Sri Adiningsih, narasumber lainnya adalah pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, Wakil Rektor Universitas Indonesia Bambang Wibawarta dan Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kominfo Freddy Herman Tulung.
Diskusi dihadiri Kemlu Belanda Desk Indonesia, Indonesia Netherlands Society (INS), kalangan profesional, INYS, PPI, Diaspora, kalangan dosen, Indonesianis dan masyarakat.
(es/es)
Indonesia Update 2015, Den Haag (es/detikcom)
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Dr. Sri Adiningsih dalam diskusi Indonesia Update 2015 di KBRI Den Haag, Kamis malam atau Jumat (29 Mei 2015) WIB.
"Pemerintah Indonesia menempatkan manusia sebagai subyek utama pembangunan berdiri di atas kaki sendiri, agar berdaya saing," ujar Sri di depan audiens yang mayoritas komunitas Belanda dan mahasiswa Indonesia.
Sri menjelaskan bahwa di antara kebijakan pembangunan pemerintah baru adalah program Kartu Indonesia Cerdas, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera.
"Pemerintah baru juga menyiapkan Kartu Layanan untuk Penyandang Keterbatasan Fisik agar kalangan disabilitas lebih terjamin kesejahteraannya," imbuh Sri.
Di samping itu, lanjut Sri, pemerintah baru juga memberi perhatian ekstra ke wilayah tengah dan timur Indonesia. Perkembangan terbaru, presiden meresmikan groundbreaking berbagai proyek pembangunan di Papua dan sekitarnya.
Saat diskusi berlangsung, presiden sudah tiba di Manado untuk kunjungan kerja berikutnya dan membagi-bagikan kartu yang dikenal masyarakat sebagai kartu sakti.
Disebutkan bahwa pembangunan berbasis berdikari juga memperhatikan sektor pangan dan energi, di mana untuk sektor energi Indonesia sedang berupaya meningkatkan kapasitas energinya, khususnya listrik.
Pada sisi lain sekaligus menghentikan subsidi BBM dan mengalihkannya untuk sektor produktif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Meskipun berbasis berdikari, Indonesia sangat terbuka dan ramah untuk investasi asing, terutama sektor transportasi dan infrastruktur, termasuk proyek tol laut yang menjadi perhatian besar pemerintah.
"Pemerintah baru Indonesia dengan kebijakan pembangunannya itu baru berjalan sekitar 7 bulan, masih terlalu dini," demikian Sri.
Diskusi Indonesia Update 2015 yang dipandu Kuasa Usaha Ad-interim KBRI Den Haag Ibnu Wahyutomo ini menurut keterangan Minister Counsellor Pensosbud Azis Nurwahyudi hasil kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Selain Sri Adiningsih, narasumber lainnya adalah pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, Wakil Rektor Universitas Indonesia Bambang Wibawarta dan Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kominfo Freddy Herman Tulung.
Diskusi dihadiri Kemlu Belanda Desk Indonesia, Indonesia Netherlands Society (INS), kalangan profesional, INYS, PPI, Diaspora, kalangan dosen, Indonesianis dan masyarakat.
(es/es)
Labels:
Belanda,
Di Belanda Jelaskan Kebijakan Pemerintah Baru,
Wantimpres
Thanks for reading Di Belanda Wantimpres Jelaskan Kebijakan Pemerintah Baru . Please share...!
0 Komentar untuk "Di Belanda Wantimpres Jelaskan Kebijakan Pemerintah Baru "