Ayunda W Savitri - detikNews
Jakarta - Tindakan Indonesia dalam menampung pengungsi Rohingya dan Bangladesh menuai banyak pujian dari berbagai pihak. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai pemerintah Indonesia harus segera berkoordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) dalam membantu penanganan pengungsi.
Menurut Hikmahanto, Indonesia bisa meminta pemerintah Bangladesh untuk melakukan evakuasi besar-besaran terhadap warganya. Sebab, sebagian dari mereka memiliki tujuan mencari pekerjaan secara ilegal ke Malaysia dan Australia.
Sedikitnya, Hikmahanto memiliki tiga opsi yang bisa ditawarkan kepada masyarakat Rohingya. Pertama, para pengungsi itu dapat diintegerasikan dengan penduduk setempat.
"Artinya, mereka dapat menjadi warga Indonesia bila pemerintah Indonesia menerima," ujar Hikmahanto dalam siaran tertulis yang diterima detikcom, Minggu (24/5/2015).
Lanjut dia, apabila pemerintah mengambil opsi ini maka harus berhati-hati. Sebab, bukan tidak mungkin banyak masyarakat Rohingya lainnya yang masih berada di Myanmar akan eksodus ke Indonesia dengan tujuan negara pengungsi.
Terlebih, Indonesia tidak termasuk peserta dari Konvensi tentang Pengungsi 1951. Sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menerimanya.
"Kedua, masyarakat Rohingya dipulangkan ke Myanmar dengan catatan pemerintah Myanmar mau menerima mereka. Saat ini pemerintah Myanmar sudah bersedia untuk menerima kembali masyarakat Rohingya," sambungnya.
Opsi terakhir adalah masyarakat Rohingya dimukimkan di negara-negara peserta Konvensi Pengungsi atau negara-negara non-peserta yang mau menerima.
"Masyarakat internasional dapat menekan Australia sebagai negara peserta Konvensi Pengungsi untuk menerima pengungsi Rohingya. Demikian pula dengan negara peserta Konvensi Pengungsi lain," pungkasnya.
(aws/try)
Menurut Hikmahanto, Indonesia bisa meminta pemerintah Bangladesh untuk melakukan evakuasi besar-besaran terhadap warganya. Sebab, sebagian dari mereka memiliki tujuan mencari pekerjaan secara ilegal ke Malaysia dan Australia.
Sedikitnya, Hikmahanto memiliki tiga opsi yang bisa ditawarkan kepada masyarakat Rohingya. Pertama, para pengungsi itu dapat diintegerasikan dengan penduduk setempat.
"Artinya, mereka dapat menjadi warga Indonesia bila pemerintah Indonesia menerima," ujar Hikmahanto dalam siaran tertulis yang diterima detikcom, Minggu (24/5/2015).
Lanjut dia, apabila pemerintah mengambil opsi ini maka harus berhati-hati. Sebab, bukan tidak mungkin banyak masyarakat Rohingya lainnya yang masih berada di Myanmar akan eksodus ke Indonesia dengan tujuan negara pengungsi.
Terlebih, Indonesia tidak termasuk peserta dari Konvensi tentang Pengungsi 1951. Sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menerimanya.
"Kedua, masyarakat Rohingya dipulangkan ke Myanmar dengan catatan pemerintah Myanmar mau menerima mereka. Saat ini pemerintah Myanmar sudah bersedia untuk menerima kembali masyarakat Rohingya," sambungnya.
Opsi terakhir adalah masyarakat Rohingya dimukimkan di negara-negara peserta Konvensi Pengungsi atau negara-negara non-peserta yang mau menerima.
"Masyarakat internasional dapat menekan Australia sebagai negara peserta Konvensi Pengungsi untuk menerima pengungsi Rohingya. Demikian pula dengan negara peserta Konvensi Pengungsi lain," pungkasnya.
(aws/try)
Labels:
Hikmanto,
Pemerintah,
Pengungsi Rohingya
Thanks for reading Hikmahanto: Ada 3 Opsi Bagi Pemerintah Terkait Pengungsi Rohingya . Please share...!
0 Komentar untuk "Hikmahanto: Ada 3 Opsi Bagi Pemerintah Terkait Pengungsi Rohingya "