Niken Widya Yunita - detikNews
Jakarta - Presiden Jokowi telah
menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 49/2015 tentang
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada Rabu, 29 April
2015 lalu. Perpres diteken untuk melaksanakan amanat pasal 38 ayat 4 UU
nomor 21/2013 tentang Keantariksaan.
Dalam Perpres itu disebutkan, LAPAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. LAPAN dipimpin oleh kepala.
"LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya, serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 2 Perpres tersebut.
Adapun organisasi LAPAN terdiri atas: a. kepala; b. sekretaris utama; c. deputi bidang sains antariksa dan atmosfer; d. deputi bidang teknologi antariksa; dan e. deputi bidang penginderaan jauh.
Sekretaris utama terdiri atas paling banyak 4 biro. Biro terdiri atas paling banyak 4 bagian, dan bagian terdiri atas paling banyak 3 subbagian.
Adapun deputi bidang sains antariksa dan atmosfer terdiri atas paling banyak 4 pusat. Pusat terdiri atas paling banyak 4 bidang dan 1 bagian, dan bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian. "Pusat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional," bunyi pasal 14 ayat 4 Perpres nomor 49/2015 itu.
Hal yang sama juga berlaku untuk deputi bidang teknologi dan deputi bidang penginderaan jauh, yang terdiri atas paling banyak 4 pusat. Pusat terdiri atas paling banyak 4 bidang dan 1 bagian, dan bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.
Sementara untuk unsur pengawasan, menurut perpres ini, di lingkungan LAPAN dapat dibentuk inspektorat yang dipimpin oleh inspektur.
Menurut Perpres ini, di lingkungan LAPAN dapat dibentuk pusat yang dipimpin oleh kepala sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN. "Pusat bertanggungjawab kepada kepala (LAPAN) melalui sekretaris utama," bunyi pasal 27 ayat 1 Perpres nomor 49/2015 itu.
Pusat sebagaimana dimaksud terdiri atas 4 bidang dan 1 sub bagian yang menangani fungsi ketatausahaan. Adapun pusat yang lokasinya dari kantor pusat dan/atau telah menerapkan pola keuangan badan layanan umum, terdiri atas paling banyak 4 bidang dan 1 bagian, dan bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.
Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan atau dapat terdiri atas paling banyak 3 sub bidang.
Perpres ini juga memberikan peluang dibentuknya unit pelaksana teknis (UPT) yang dipimpin oleh kepala untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang di lingkungan LAPAN.
"Pembentukan UPT ditetapkan oleh kepala (LAPAN) setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara," bunyi pasal 30 perpres ini.
Eselonisasi
Perpres nomor 49/2015 itu menegaskan, kepala (LAPAN) merupakan jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi utama. Sedangkan sekretaris atau deputi merupakan jabatan struktural eselon Ia atau jabatan pimpinan tinggi madya.
Adapun kepala biro, kepala pusat, dan inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sedangkan kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau administrator, dan kepala sub bagian dan kepala sub bidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
"Kepala diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi," bunyi pasal 38 perpres ini.
Sementara sekretaris utama dan deputi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul kepala LAPAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh kepala LAPAN.
"Perpres ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan," bunyi pasal 45 perpres yang telah diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna H Laoly pada (29/4/2015) itu.
(nik/nwk)
Halaman 1 dari 3
Dalam Perpres itu disebutkan, LAPAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. LAPAN dipimpin oleh kepala.
"LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya, serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 2 Perpres tersebut.
Adapun organisasi LAPAN terdiri atas: a. kepala; b. sekretaris utama; c. deputi bidang sains antariksa dan atmosfer; d. deputi bidang teknologi antariksa; dan e. deputi bidang penginderaan jauh.
Sekretaris utama terdiri atas paling banyak 4 biro. Biro terdiri atas paling banyak 4 bagian, dan bagian terdiri atas paling banyak 3 subbagian.
Adapun deputi bidang sains antariksa dan atmosfer terdiri atas paling banyak 4 pusat. Pusat terdiri atas paling banyak 4 bidang dan 1 bagian, dan bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian. "Pusat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional," bunyi pasal 14 ayat 4 Perpres nomor 49/2015 itu.
Hal yang sama juga berlaku untuk deputi bidang teknologi dan deputi bidang penginderaan jauh, yang terdiri atas paling banyak 4 pusat. Pusat terdiri atas paling banyak 4 bidang dan 1 bagian, dan bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.
Sementara untuk unsur pengawasan, menurut perpres ini, di lingkungan LAPAN dapat dibentuk inspektorat yang dipimpin oleh inspektur.
Menurut Perpres ini, di lingkungan LAPAN dapat dibentuk pusat yang dipimpin oleh kepala sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN. "Pusat bertanggungjawab kepada kepala (LAPAN) melalui sekretaris utama," bunyi pasal 27 ayat 1 Perpres nomor 49/2015 itu.
Pusat sebagaimana dimaksud terdiri atas 4 bidang dan 1 sub bagian yang menangani fungsi ketatausahaan. Adapun pusat yang lokasinya dari kantor pusat dan/atau telah menerapkan pola keuangan badan layanan umum, terdiri atas paling banyak 4 bidang dan 1 bagian, dan bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.
Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan atau dapat terdiri atas paling banyak 3 sub bidang.
Perpres ini juga memberikan peluang dibentuknya unit pelaksana teknis (UPT) yang dipimpin oleh kepala untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang di lingkungan LAPAN.
"Pembentukan UPT ditetapkan oleh kepala (LAPAN) setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara," bunyi pasal 30 perpres ini.
Eselonisasi
Perpres nomor 49/2015 itu menegaskan, kepala (LAPAN) merupakan jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi utama. Sedangkan sekretaris atau deputi merupakan jabatan struktural eselon Ia atau jabatan pimpinan tinggi madya.
Adapun kepala biro, kepala pusat, dan inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sedangkan kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau administrator, dan kepala sub bagian dan kepala sub bidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
"Kepala diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi," bunyi pasal 38 perpres ini.
Sementara sekretaris utama dan deputi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul kepala LAPAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh kepala LAPAN.
"Perpres ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan," bunyi pasal 45 perpres yang telah diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna H Laoly pada (29/4/2015) itu.
(nik/nwk)
Labels:
Jokowi Teken,
Organisasi Baru LAPAN,
Perpres
Thanks for reading Jokowi Teken Perpres Organisasi Baru LAPAN. Please share...!
0 Komentar untuk "Jokowi Teken Perpres Organisasi Baru LAPAN"