M. Iqbal Fazarullah Harahap - detikhot
Jakarta - Pembajakan yang menggerogoti
industri film Indonesia punya efek domino. Elemen yang terkena imbas
paling besar tentu saja sepinya royalti ke kantong para sineas.
Hasil karya yang dibajak membuat penjualan film nasional ambruk. Masyarakat awam penikmat film nasional bajakan, harusnya sadar bahwa menonton secara ilegal sama saja mematikan industri.
Untuk itu, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) merencanakan sistem baru. Yaitu membuat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lembaga tersebut berfungsi menarik royalti karya film di berbagai tempat.
"Walaupun terlambat tapi industri film harus punya LMK. Industri musik sudah lebih dulu memulai. Dengan LMK, rumah produksi, produser tidak usah lagi pusing memikirkan royalti karena sudah pasti diurus oleh LMK," ungkap Kepala Bekraf Triawan Munaf saat diskusi film bertajuk 'How To Protect & Monetizing IP Rights in the Film Industry' di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2015).
Baca Juga: Ini Bocoran Cerita 'Ada Apa dengan Cinta? 2'
"Karena melakukan monetizing (menguangkan atau mengkomersilkan) film adalah keharusan. Bayangkan Korea Selatan yang penduduknya cuma 0,1% di dunia bisa menyumbang lebih dari US$ 5 miliar untuk negaranya. Masa Indonesia di bawah itu," sambung ayah dari penyanyi Sherina Munaf itu lagi.
APROFI jelas menyambut baik rencana LMK. Kumpulan para produser itu jelas sangat terbantu dengan hadirnya LMK.
"Film itu jelas punya kepentingan budaya yang kuat. Sama kuatnya dengan kepentingan ekonomi. Jika benar-benar didukung oleh pemerintah maka bisa memberikan sumbangan yang signifikan bagi negara Indonesia," ujar Ketua APROFI Sheila Timothy.
"Tapi ingat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga harus amat dilindungi. Lewat itu film bisa punya banyak pasar baru, dari merchandise sampai aplikasi atau game. Law enforcement terhadap pelanggaran HKI secara fisik maupun digital harus segera ditegakkan," pungkas Sheila disambut tepuk tangan meriah peserta diskusi yang hadir.
Akankah harapan sineas nasional terpenuhi? Kita tunggu saja realisasinya!
(mif/ich)
Hasil karya yang dibajak membuat penjualan film nasional ambruk. Masyarakat awam penikmat film nasional bajakan, harusnya sadar bahwa menonton secara ilegal sama saja mematikan industri.
Untuk itu, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) merencanakan sistem baru. Yaitu membuat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lembaga tersebut berfungsi menarik royalti karya film di berbagai tempat.
"Walaupun terlambat tapi industri film harus punya LMK. Industri musik sudah lebih dulu memulai. Dengan LMK, rumah produksi, produser tidak usah lagi pusing memikirkan royalti karena sudah pasti diurus oleh LMK," ungkap Kepala Bekraf Triawan Munaf saat diskusi film bertajuk 'How To Protect & Monetizing IP Rights in the Film Industry' di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2015).
Baca Juga: Ini Bocoran Cerita 'Ada Apa dengan Cinta? 2'
"Karena melakukan monetizing (menguangkan atau mengkomersilkan) film adalah keharusan. Bayangkan Korea Selatan yang penduduknya cuma 0,1% di dunia bisa menyumbang lebih dari US$ 5 miliar untuk negaranya. Masa Indonesia di bawah itu," sambung ayah dari penyanyi Sherina Munaf itu lagi.
APROFI jelas menyambut baik rencana LMK. Kumpulan para produser itu jelas sangat terbantu dengan hadirnya LMK.
"Film itu jelas punya kepentingan budaya yang kuat. Sama kuatnya dengan kepentingan ekonomi. Jika benar-benar didukung oleh pemerintah maka bisa memberikan sumbangan yang signifikan bagi negara Indonesia," ujar Ketua APROFI Sheila Timothy.
"Tapi ingat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga harus amat dilindungi. Lewat itu film bisa punya banyak pasar baru, dari merchandise sampai aplikasi atau game. Law enforcement terhadap pelanggaran HKI secara fisik maupun digital harus segera ditegakkan," pungkas Sheila disambut tepuk tangan meriah peserta diskusi yang hadir.
Akankah harapan sineas nasional terpenuhi? Kita tunggu saja realisasinya!
(mif/ich)
Labels:
Lembaga Manajemen Kolektif,
Sineas Film,
Solusi untuk Royalti Film Nasional
Thanks for reading Lembaga Manajemen Kolektif Diyakini Jadi Solusi untuk Royalti Film Nasional. Please share...!
0 Komentar untuk "Lembaga Manajemen Kolektif Diyakini Jadi Solusi untuk Royalti Film Nasional"