Reporter : Ferrika Lukmana Sari
Nomor urut Parpol Peserta pemilu 2014. ©2014 Merdeka.com
Merdeka.com - Salah satu tokoh Indonesia di bidang HAM dan sosial ekonomi, Harbrinderjit Singh Dillon mengkritik kebijakan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Bagi HS Dellon, dalam membangun kehidupan masyarakat bukan dari sektor wilayah pedesaan tetapi kemandirian rakyat.
"Mereka harus membangun dirinya sendiri. Cara terbaik untuk menjawab tantangan zaman dengan usaha ketahanan dan kedaulatan di bidang ekonomi dan politik," kata Dillon dalam diskusi publik bertajuk 'Dana Desa Untuk Siapa? dalam 70 Tahun HS Dillon' di Pusat Kebudayaan Prancis, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5).
Ia melihat masih banyak rakyat Indonesia hidup miskin dan menderita dengan tingginya kesenjangan sosial. Usaha pertanian yang diproduksi dalam negeri hanya sebesar 20 persen dan para petani hanya sebagai buruh tani bukan pemilik. Selain itu, hingga hari ini penduduk Indonesia sebanyak 40 persen hanya memperoleh gaji setaraf USD 2 per hari.
Menurut Dillon, para wakil rakyat yang menduduki kursi pemerintahan justru mengambil jarak dengan rakyat dan UU yang mereka buat tidak berpihak kepada publik. Bagi Dillon, peraturan yang dibuat pemerintah menjadi terfragmetasi dan menyusahkan rakyat
"Partai politik enggak ada yang demokratis. Banyak yang menumpang nama. Mereka tidak peduli dan paham keadaan rakyat," tutup Dellon.
Di tempat yang sama, Wakil ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Desa Budiman Sujatmiko mengklaim bila UU Desa Nomor 6 tahun tahun 2014 adalah usaha pemerintah dalam memajukan infrastuktur, kesejahteraan dan pendidikan di desa.
"Melalui UU ini, kita ingin rakyat menjadi subyek dan tuan atas tanahnya. Hal ini sebagai stimulus bagi mereka untuk membangun desanya di segala bidang," kata Budiman.
Politikus PDIP itu menambahkan, banyaknya kritikan atas UU Desa menjadi hal yang biasa. Karena ada peraturan yang sebelumnya ditolak seperti UU Pilkada akhirnya dapat diterima. Ia pun meyakini berbagai kritik sebagai proses pembelajaran bagi tiap desa.
"Ini adalah UU produk aktivis, hanya orang pergerakan saja yang tahu bagaimana kerjanya. Sebagai desakan gerakan dan kemenangan gerakan. Maka kita mengajak semua berperan agar rakyat di desa belajar dan berkembang," tandasnya.
Merdeka.com - Salah satu tokoh Indonesia di bidang HAM dan sosial ekonomi, Harbrinderjit Singh Dillon mengkritik kebijakan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Bagi HS Dellon, dalam membangun kehidupan masyarakat bukan dari sektor wilayah pedesaan tetapi kemandirian rakyat.
"Mereka harus membangun dirinya sendiri. Cara terbaik untuk menjawab tantangan zaman dengan usaha ketahanan dan kedaulatan di bidang ekonomi dan politik," kata Dillon dalam diskusi publik bertajuk 'Dana Desa Untuk Siapa? dalam 70 Tahun HS Dillon' di Pusat Kebudayaan Prancis, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5).
Ia melihat masih banyak rakyat Indonesia hidup miskin dan menderita dengan tingginya kesenjangan sosial. Usaha pertanian yang diproduksi dalam negeri hanya sebesar 20 persen dan para petani hanya sebagai buruh tani bukan pemilik. Selain itu, hingga hari ini penduduk Indonesia sebanyak 40 persen hanya memperoleh gaji setaraf USD 2 per hari.
Menurut Dillon, para wakil rakyat yang menduduki kursi pemerintahan justru mengambil jarak dengan rakyat dan UU yang mereka buat tidak berpihak kepada publik. Bagi Dillon, peraturan yang dibuat pemerintah menjadi terfragmetasi dan menyusahkan rakyat
"Partai politik enggak ada yang demokratis. Banyak yang menumpang nama. Mereka tidak peduli dan paham keadaan rakyat," tutup Dellon.
Di tempat yang sama, Wakil ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Desa Budiman Sujatmiko mengklaim bila UU Desa Nomor 6 tahun tahun 2014 adalah usaha pemerintah dalam memajukan infrastuktur, kesejahteraan dan pendidikan di desa.
"Melalui UU ini, kita ingin rakyat menjadi subyek dan tuan atas tanahnya. Hal ini sebagai stimulus bagi mereka untuk membangun desanya di segala bidang," kata Budiman.
Politikus PDIP itu menambahkan, banyaknya kritikan atas UU Desa menjadi hal yang biasa. Karena ada peraturan yang sebelumnya ditolak seperti UU Pilkada akhirnya dapat diterima. Ia pun meyakini berbagai kritik sebagai proses pembelajaran bagi tiap desa.
"Ini adalah UU produk aktivis, hanya orang pergerakan saja yang tahu bagaimana kerjanya. Sebagai desakan gerakan dan kemenangan gerakan. Maka kita mengajak semua berperan agar rakyat di desa belajar dan berkembang," tandasnya.
[eko]
Labels:
Parpol tak ada yang demokratis,
tak peduli keadaan rakyat
Thanks for reading 'Parpol tak ada yang demokratis, tak peduli keadaan rakyat'. Please share...!
0 Komentar untuk "'Parpol tak ada yang demokratis, tak peduli keadaan rakyat'"