Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Semarang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN Penyelamatan SDA) Indonesia terkait kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak wajar pada pengelolaan SDA sektor kelautan.
Rapat Monev akan digelar pagi ini di Kantor Gubernur Jawa Tengah dan rencananya akan dihadiri empat kepala daerah lainnya dari Jawa Timur, Jawa barat, dan Yogyakarta. Selain itu dari KPK akan hadir Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP.
Menurut Johan rapat tersebut digelar setelah adanya kajian KPK di sektor kelautan yang menemukan rendahnya kontribusi PNPB yang hanya sebesar rata-rata 0,3 persen per tahun. Oleh sebab itu rapat Monev GN Penyelamatan SDA merupakan upaya KPK dalam menjalankan fungsi mekanisme pemicu untuk mengatasi sejumlah persoalan pada pengelolaan SDA sektor kelautan.
"Kontribusi PNBP dari sektor perikanan, dalam kurun lima tahun terakhir, hanya sekitar 0,02 persen terhadap total penerimaan pajak nasional," kata Johan lewat siaran persnya, Selasa (19/5/2015).
Johan menjelaskan, nilai produksi perikanan laut di tahun 2013, 2012, dan 2011 berturut-turut adalah sebanyak Rp 77 triliun, Rp 72 triliun, dan Rp 64,5 triliun. Tapi pada faktanya PNBP sumber daya perikanan tidak sebesar nilai produksi ikan laut yang terdata.
"PNBP sumberdaya perikanan berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen atau hanya Rp 229 miliar tahun 2013, 0,3 persen atau Rp 215 miliar tahun 2012, dan 0,29 persen atau Rp 183 miliar tahun 2011," terangnya.
Selain itu dari data umum perpajakan pemilik kapal lebih dari 30 GT per Januari 2015 di Direktorat Jenderal Pajak, ada 1.836 kapal yang sudah memperoleh izin. Namun yang tercatat memiliki NPWP hanya 1.204 sedangkan sisanya yaitu 632 pemilik kapal belum teridentifikasi NPWP-nya.
Tidak hanya itu, lanjut Johan, bahkan hampir semua data pada dokumen kapal perikanan tidak sesuai dengan data hasil verifikasi di lapangan yaitu tentang ukuran panjang, lebar dan dalam kapal, jenis, nomor dan kekuatan mesin.
"Beberapa kapal ada yang berbeda tanda selarnya, atau melakukan pergantian kapal untuk nama yang sama," tegasnya.
Oleh sebab itu pada rapat Monev di kantor Gubernur Jawa Tengah akan mengacu pada empat fokus yaitu penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban para pihak, dan pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat. Empat Gubernur yang hadir akan memaparkan kemajuan implementasi empat fokus area Rencana Aksi yang sudah disepakati.
Diketahui, Nota Kesepakatan Bersama (NKB) atas rencana aksi bersama penyelamatan SDA Indonesia sektor kelautan sudah ditandatangani 19 kementerian, tujuh lembaga, dan 34 Gubernur atau perwakilannya di Istana Negara pada 19 Maret 2015 lalu.
(alg/kha)
Rapat Monev akan digelar pagi ini di Kantor Gubernur Jawa Tengah dan rencananya akan dihadiri empat kepala daerah lainnya dari Jawa Timur, Jawa barat, dan Yogyakarta. Selain itu dari KPK akan hadir Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP.
Menurut Johan rapat tersebut digelar setelah adanya kajian KPK di sektor kelautan yang menemukan rendahnya kontribusi PNPB yang hanya sebesar rata-rata 0,3 persen per tahun. Oleh sebab itu rapat Monev GN Penyelamatan SDA merupakan upaya KPK dalam menjalankan fungsi mekanisme pemicu untuk mengatasi sejumlah persoalan pada pengelolaan SDA sektor kelautan.
"Kontribusi PNBP dari sektor perikanan, dalam kurun lima tahun terakhir, hanya sekitar 0,02 persen terhadap total penerimaan pajak nasional," kata Johan lewat siaran persnya, Selasa (19/5/2015).
Johan menjelaskan, nilai produksi perikanan laut di tahun 2013, 2012, dan 2011 berturut-turut adalah sebanyak Rp 77 triliun, Rp 72 triliun, dan Rp 64,5 triliun. Tapi pada faktanya PNBP sumber daya perikanan tidak sebesar nilai produksi ikan laut yang terdata.
"PNBP sumberdaya perikanan berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen atau hanya Rp 229 miliar tahun 2013, 0,3 persen atau Rp 215 miliar tahun 2012, dan 0,29 persen atau Rp 183 miliar tahun 2011," terangnya.
Selain itu dari data umum perpajakan pemilik kapal lebih dari 30 GT per Januari 2015 di Direktorat Jenderal Pajak, ada 1.836 kapal yang sudah memperoleh izin. Namun yang tercatat memiliki NPWP hanya 1.204 sedangkan sisanya yaitu 632 pemilik kapal belum teridentifikasi NPWP-nya.
Tidak hanya itu, lanjut Johan, bahkan hampir semua data pada dokumen kapal perikanan tidak sesuai dengan data hasil verifikasi di lapangan yaitu tentang ukuran panjang, lebar dan dalam kapal, jenis, nomor dan kekuatan mesin.
"Beberapa kapal ada yang berbeda tanda selarnya, atau melakukan pergantian kapal untuk nama yang sama," tegasnya.
Oleh sebab itu pada rapat Monev di kantor Gubernur Jawa Tengah akan mengacu pada empat fokus yaitu penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban para pihak, dan pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat. Empat Gubernur yang hadir akan memaparkan kemajuan implementasi empat fokus area Rencana Aksi yang sudah disepakati.
Diketahui, Nota Kesepakatan Bersama (NKB) atas rencana aksi bersama penyelamatan SDA Indonesia sektor kelautan sudah ditandatangani 19 kementerian, tujuh lembaga, dan 34 Gubernur atau perwakilannya di Istana Negara pada 19 Maret 2015 lalu.
(alg/kha)
Labels:
KPK,
KPK Rapat dengan 4 Gubernur,
PNPB,
PNPB Sektor Kelautan Tidak Wajar
Thanks for reading PNBP di Sektor Kelautan Tidak Wajar, KPK Rapat dengan 4 Gubernur . Please share...!
0 Komentar untuk "PNBP di Sektor Kelautan Tidak Wajar, KPK Rapat dengan 4 Gubernur "