Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendaftarkan kepengurusan PDIP ke Kemenkumham.
(Foto-Hardani/detikcom)
Hasto datang ke Kemenkumham ditemani Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah. Ia mengatakan kedatangannya akan langsung diterima Menkumham Yasonna Laoly.
"Kami dari DPP PDI Perjuangan hasil Kongres IV, kami hari ini menghadap Bapak Menkumham untuk mendaftarkan dari seluruh hasil keputusan Kongres terkait perubahan AD/ART Partai dan susunan kepengurusan PDI Perjuangan dengan masa bakti 2015-2020," kata Hasto di Kemenkumham, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2015).
Dia menegaskan menyesuaikan Undang-Undang Partai Politik, PDIP sebagai badan hukum mesti melaporkan perubahan AD/ART. Menurutnya, dengan partai berideologi Pancasila, PDIP akan mempertegas posisi politiknya.
"AD/ART partai merupakan fundamental konstitusional kepartaian kami. Di mana itu sangat jelas garis politik PDIP sebagai partai ideologi berdasarkan Pancasila dengan spirit kelahirannya Pancasila 1 Juni 1945, dan AD/ART partai tersebut mempertegas posisi politik PDI Perjuangan," sebutnya.
Menurut Hasto, ada tiga bidang besar yang menjadi fokus dalam AD/ART PDIP. Ketiga bidang itu adalah bidang internal partai, bidang pemerintahan dan bidang kerakyatan.
Sementara, dalam struktur kepengurusan DPP dinilainya tidak terlalu banyak mengalami perubahan.
"Untuk betul-betul mewujudkan gambar ideal partai sehingga struktur partai nantinya di AD/ART dibagi menjadi tiga bidang besar itu," ujarnya.
Saat ini, Hasto dan Basarah masih di dalam Kemenkumham terkait pelaporan AD/ART serta pendaftaran kepengurusan PDIP.
Soal menteri yang kemungkinan direshuffle, ia enggan berspekulasi. Tapi, dilihat dari bidang yang menyangkut kepentingan rakyat, bidang tertentu mungkin menjadi pertimbangan presiden.
"Mendengarkan rakyat dan juga melihat bagaimana ekspetasi rakyat yang besar seperti perekonomian berupa percepatan program-program pembangunan infrastruktur, sarana produksi yang berkaitan dengan kehidupan rakyat banyak. Itu tentu saja menjadi perhatian bagi presiden," katanya.
Lanjutnya, selama enam bulan kinerja pemerintahan, Jokowi dinilai sudah memiliki evaluasi terhadap jajaran menterinya. Jokowi yang paham terhadap menteri yang menjalankan atau tak menjalankan konsep Nawacita.
Tapi, soal reshuffle, sekali lagi ia mengingatkan hal tersebut adalah wewenang presiden.
"Dari evaluasi tersebut, presiden punya hal untuk melakukan pergantian, sekiranya ada menteri-menteri yang dinilai presiden, dan masukan-masukan dari berbagai pihak, termasuk mendengarkan aspirasi rakyat, tidak sejalan, di dalam menjalankan program nawacita tersebut," sebutnya.
(hat/erd)
Labels:
Hasto Daftarkan Kepengurusan PDIP Baru,
Kemenkumham,
PDIP Baru
Thanks for reading Sambangi Kemenkumham, Hasto Daftarkan Kepengurusan PDIP Baru . Please share...!
0 Komentar untuk "Sambangi Kemenkumham, Hasto Daftarkan Kepengurusan PDIP Baru "