Jakarta -Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal saat blusukan ke Tanjung Priok. Alasannya, waktu bongkar muat hingga barang keluar pelabuhan (dwelling time) di pelabuhan terbesar Indonesia tersebut masih dinilai lama.
Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute Development for Economic and Finance (Indef) mengatakan, waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok jauh tertinggal dari Singapura.
Dia menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk membuat sistem yang bagus terkait pelayanan di Tanjung Priok. Wacana National Single Window (NSW) yang pernah digulirkan oleh pemerintah terdahulu bisa dihidupkan, dengan implementasi yang serius.
Saat itu, tidak ada aturan dan kepastian yang jelas di Tanjung Priok terkait berapa lama waktu bongkar muat barang. Padahal kepastian ini penting bagi pengusaha, sehingga dia bisa mematuhi kontrak pengiriman barang dengan partner bisnisnya.
"Negara lain tertib. Kalau di Tanjung Priok aturannya uang. Kalau Anda mau keluar cepat atau cepat sekali, aturannya uang. Sebenarnya ini masalah sederhana, dan butuh good will (niat baik)," tegas Enny kepadadetikFinance, Kamis (18/6/2015).
Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute Development for Economic and Finance (Indef) mengatakan, waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok jauh tertinggal dari Singapura.
Dia menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk membuat sistem yang bagus terkait pelayanan di Tanjung Priok. Wacana National Single Window (NSW) yang pernah digulirkan oleh pemerintah terdahulu bisa dihidupkan, dengan implementasi yang serius.
Saat itu, tidak ada aturan dan kepastian yang jelas di Tanjung Priok terkait berapa lama waktu bongkar muat barang. Padahal kepastian ini penting bagi pengusaha, sehingga dia bisa mematuhi kontrak pengiriman barang dengan partner bisnisnya.
"Negara lain tertib. Kalau di Tanjung Priok aturannya uang. Kalau Anda mau keluar cepat atau cepat sekali, aturannya uang. Sebenarnya ini masalah sederhana, dan butuh good will (niat baik)," tegas Enny kepadadetikFinance, Kamis (18/6/2015).
Selain itu, Enny mengatakan, saat ini kondisi Tanjung Priok sudah terlalu padat dan sudah tidak layak. Pemerintah harus serius membenahi masalah pelabuhan ini. "Sudah banyak saran dari banyak ahli. Tinggal implementasinya saja," kata Enny.
Jokowi saat blusukan kemarin mengatakan, karena lambatnya dwelling time ini, ada ketidakefisienan yang nilainya mencapai Rp 780 triliun untuk biaya logistik.
Enny membenarkan hal tersebut. Ketidakefisienan ini terjadi karena tidak pastinya waktu bongkar muat. Dia mengatakan, bila dwelling time dipersingkat, maka biaya-biaya bisa dikurangi oleh pengusaha.
"Misalnya saya mau ekspor ke luar negeri, barang saya janjikan tanggal sekian sudah sampai. Karena tidak sampai ada denda sekian dolar. Kerugian ini luar biasa karena telat," kata Enny.
Tak hanya sistem, Enny juga meminta pemerintah serius membenahi infrastruktur transportasi di Tanjung Priok. Sehingga makin banyak alternatif pengiriman barang untuk masuk ke pelabuhan tersebut.
Labels:
Kritik,
Mau Cepat - Uang Ukurannya,
Tanjung Priok
Thanks for reading Kritik Tanjung Priok: Mau Cepat, Uang Ukurannya. Please share...!
0 Komentar untuk "Kritik Tanjung Priok: Mau Cepat, Uang Ukurannya"