M Iqbal - detiknews
Misbakhun (kedua dari kiri) di diskusi dana aspirasi (Iqbal / detikcom)
Jakarta - Fraksi NasDem dan Hanura secara resmi menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi senilai Rp 20 miliar tiap anggota DPR. Menanggapi hal itu, anggota tim UP2DP Misbakhun, mengatakan tak masalah ada penolakan dari fraksi tertentu.
"Nggak ada masalah, itu bagian dari dinamika yang ada dan di DPR kita sulit satukan 10 fraksi dalam pandangan yang ada. Sah-sah saja," ucap Misbakhun dalam diskusi di pressroom gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/6/2015).
"DPR memang ditakdirkan tidak solid. Ada 10 fraksi dengan 560 kepala yang kepentgannya berbeda-beda. DPR ini dinamikanya seperti ini. Kalau tim UP2DP solid di dalamnya," imbuh politisi Golkar itu.
Misbakhun membantah argumentasi DPR melampaui kewenangannya dengan mencampuri urusan pemerintah dalam realisasi program pembangunan. Menurutnya, anggota DPR hanya mengusulkan program dengan dana di APBN.
"Tidak ada sama sekali dana yang dipegang DPR. Anggota DPR hanya terima usulan proposal dari masyarakat, direkap anggota dan disampaikan ke pemerintah melalui mekanisme penyusunan APBN yang ada," ujarnya.
Soal alasan penolakan akan terjadi ketimpangan karena anggota DPR banyak berada di wilayah Jawa dibandingkan seperti Papua sehingga pembangunan tidak merata, Misbakhun menyebut sedang dikaji formula pemerataannya di tim.
"Di tim UP2DP akan dipikirkan kesenjangan Jawa dan di luar Jawa. Ada namanya Indeks Netralitas Kesenjangan (INK). Misal ada usulan beberapa harga di Papua mahal, itu sudah kita pikirkan. Peraturannya lagi dibahas," ucap Misbakhun.
(bal/trq)
Misbakhun (kedua dari kiri) di diskusi dana aspirasi (Iqbal / detikcom)Jakarta - Fraksi NasDem dan Hanura secara resmi menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi senilai Rp 20 miliar tiap anggota DPR. Menanggapi hal itu, anggota tim UP2DP Misbakhun, mengatakan tak masalah ada penolakan dari fraksi tertentu.
"Nggak ada masalah, itu bagian dari dinamika yang ada dan di DPR kita sulit satukan 10 fraksi dalam pandangan yang ada. Sah-sah saja," ucap Misbakhun dalam diskusi di pressroom gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/6/2015).
"DPR memang ditakdirkan tidak solid. Ada 10 fraksi dengan 560 kepala yang kepentgannya berbeda-beda. DPR ini dinamikanya seperti ini. Kalau tim UP2DP solid di dalamnya," imbuh politisi Golkar itu.
Misbakhun membantah argumentasi DPR melampaui kewenangannya dengan mencampuri urusan pemerintah dalam realisasi program pembangunan. Menurutnya, anggota DPR hanya mengusulkan program dengan dana di APBN.
"Tidak ada sama sekali dana yang dipegang DPR. Anggota DPR hanya terima usulan proposal dari masyarakat, direkap anggota dan disampaikan ke pemerintah melalui mekanisme penyusunan APBN yang ada," ujarnya.
Soal alasan penolakan akan terjadi ketimpangan karena anggota DPR banyak berada di wilayah Jawa dibandingkan seperti Papua sehingga pembangunan tidak merata, Misbakhun menyebut sedang dikaji formula pemerataannya di tim.
"Di tim UP2DP akan dipikirkan kesenjangan Jawa dan di luar Jawa. Ada namanya Indeks Netralitas Kesenjangan (INK). Misal ada usulan beberapa harga di Papua mahal, itu sudah kita pikirkan. Peraturannya lagi dibahas," ucap Misbakhun.
(bal/trq)
Labels:
DPR,
Hanura,
Misbakum,
Nasdem,
Tolak Dana Aspirasi
Thanks for reading NasDem-Hanura Tolak Dana Aspirasi, Misbakhun: DPR Ditakdirkan Tak Solid. Please share...!
0 Komentar untuk "NasDem-Hanura Tolak Dana Aspirasi, Misbakhun: DPR Ditakdirkan Tak Solid"