Nala Edwin - detikNews
Jakarta - Presiden Jokowi disarankan menolak dana aspirasi yang baru diketok palu DPR. Dana Rp 11,2 triliun akan rawan dikorupsi anggota DPR.
“DPR makin terperosok pada memperkuat kepentingannya dirinya dibanding membenahi fungsi representasi. Persetujuan sebagian besar anggota DPR atas dana aspirasi membuktikan mayoritas DPR tidak berubah tidak ada pembenahan,” terang pengamat politik UGM, Arie Sudjito, Rabu (24/6/2015).
Arie menguraikan, dana aspirasi ini berpotensi pembusukan politik ke depan karena manuver lebih dominan dibandingkan artikulasi aspirasi rakyat sesungguhnya.
“Karena itulah saatnya rakyat mengingat kemerosotan integritas politisi tersebut. Dan sebaiknya rakyat perlu memikirkan utk menggugat tanggung jawab wakilnya. Saya prediksi potensi korupsi politik begitu besar atas dana aspirasi ini,” tuturnya.
Selama ini, menurut Arie, dana-dana tunjangan dan untuk reses saja tidak ada transparansi dan akuntabilitasnya secara politik.
“Ini malah diperbesar dalam bentuk dana aspirasi Rp 20 miliar untuk masing-masing anggota DPR. Tentu bahaya dan rawan. Sebaiknya rakyat mencegah dan menggugat agar tidak kebablasan. Dana aspirasi ini akan melahirkan radang politik dan lembaga representasi dalam sistem demokrasi kita kian kumuh krisis legitimasi karena akan banyak masalah,” terang Arie.
Harapan dia, pemerintah sebaiknya menolak keputusan DPR tersebut. “Jokowi harus pro rakyat. Toh politisi pendukung Jokowi pada menolak dana aspirasi. Sebaiknya Jokowi menolak dana aspirasi ini,” tutup dia.
(nal/dra)
Jakarta - Presiden Jokowi disarankan menolak dana aspirasi yang baru diketok palu DPR. Dana Rp 11,2 triliun akan rawan dikorupsi anggota DPR.
“DPR makin terperosok pada memperkuat kepentingannya dirinya dibanding membenahi fungsi representasi. Persetujuan sebagian besar anggota DPR atas dana aspirasi membuktikan mayoritas DPR tidak berubah tidak ada pembenahan,” terang pengamat politik UGM, Arie Sudjito, Rabu (24/6/2015).
Arie menguraikan, dana aspirasi ini berpotensi pembusukan politik ke depan karena manuver lebih dominan dibandingkan artikulasi aspirasi rakyat sesungguhnya.
“Karena itulah saatnya rakyat mengingat kemerosotan integritas politisi tersebut. Dan sebaiknya rakyat perlu memikirkan utk menggugat tanggung jawab wakilnya. Saya prediksi potensi korupsi politik begitu besar atas dana aspirasi ini,” tuturnya.
Selama ini, menurut Arie, dana-dana tunjangan dan untuk reses saja tidak ada transparansi dan akuntabilitasnya secara politik.
“Ini malah diperbesar dalam bentuk dana aspirasi Rp 20 miliar untuk masing-masing anggota DPR. Tentu bahaya dan rawan. Sebaiknya rakyat mencegah dan menggugat agar tidak kebablasan. Dana aspirasi ini akan melahirkan radang politik dan lembaga representasi dalam sistem demokrasi kita kian kumuh krisis legitimasi karena akan banyak masalah,” terang Arie.
Harapan dia, pemerintah sebaiknya menolak keputusan DPR tersebut. “Jokowi harus pro rakyat. Toh politisi pendukung Jokowi pada menolak dana aspirasi. Sebaiknya Jokowi menolak dana aspirasi ini,” tutup dia.
(nal/dra)
Labels:
Sebaiknya Jokowi Tolak Dana Aspirasi DPR Rp 11koma2 T
Thanks for reading Sebaiknya Jokowi Tolak Dana Aspirasi DPR Rp 11,2 T. Please share...!
0 Komentar untuk "Sebaiknya Jokowi Tolak Dana Aspirasi DPR Rp 11,2 T"