Muhammad Idris - detikfinance
Jakarta -Indonesia merupakan negara yang
memiliki berbagai macam sumber energi di luar energi fosil, seperti
minyak, gas, dan batu bara. Energi panas bumi melimpah, demikian juga
air dan angin. Tapi kenapa pengembangan energi di Indonesia tidak
maju-maju?
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, harta karun energi baru terbarukan di Indonesia belum maksimal penggunaannya karena tidak adanya sinergi pemerintah pusat dan daerah.
"Di (pemerintah) pusat maunya cepat, tapi di pemda ini kebalikannya," kata Rida di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/7/2015).
Rida mengatakan, dia mendapatkan informasi, sejumlah pemda menghambat sejumlah investasi proyek listrik energi terbarukan. Meski ada juga pemda yang bergerak cepat.
"Ada yang berpikir pas ada investor yang datang, ini bisa jadi celengan duit kita. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, tapi yang laporan saya terima begitu," tutur Rida.
Pihak yang memiliki wewenang dalam pengembangan energi baru terbarukan ini adalah bupati. Pemerintah pusat hanya memfasilitasi lewat penetapan harga yang pantas, sehingga investor mau masuk. Termasuk juga mempermudah aturan dan perizinan.
"Banyak kasus di daerah ini, investor sudah beres tinggal bangun, tapi izin belum keluar dari bupati. Bahkan ada yang sudah keluar izin dari bupati, tapi dia nggak punya kemampuan untuk membangun, jadi selama ini si investor hanya pegang izin saja terus dia bisa jual ke investor lain," ungkap Rida.
Kementerian ESDM selaku pemerintah pusat, tidak punya wewenang terkait lokasi pembangunan proyek listrik energi terbarukan. Karena lokasinya menjadi wewenang bupati.
Hari ini, Kementerian ESDM mengumumkan dikeluarkannya peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2015 tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sampai dengan 10 megawatt oleh PT PLN (Persero).
"Permen ini kan juga bisa jadi kesempatan bupati-bupati berlomba. Kalau bupati berikan izin, kan otomatis elektrifikasi di daerahnya meningkat. Rakyatnya lebih sejahtera. Tapi sebenarnya Kemendagri bisa turun tangan, tapi kami belum ada koordinasi dengan Kemendagri buat menyuruh bupati percepat izin," kata Rida.
Sampai saat ini, ada 250 proyek listrik energi terbarukan yang tertunda. Paling banyak berlokasi di Sulawesi dan bentuknya adalah PLTA. Saat ini pemerintah mau melihat ke depan untuk menyelesaikan proyek tertunda tersebut.
"Harus move on. Di Jawa dan Sumatera juga ada. Karena izin sudah dipegang beberapa orang, orang mau masuk jadi nggak bisa, jadinya nggak dibangun-bangun. Saya pikir ini peran presiden di sini. Kita sudah maksimal," ujar Rida.
(dnl/hen)
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, harta karun energi baru terbarukan di Indonesia belum maksimal penggunaannya karena tidak adanya sinergi pemerintah pusat dan daerah.
"Di (pemerintah) pusat maunya cepat, tapi di pemda ini kebalikannya," kata Rida di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/7/2015).
Rida mengatakan, dia mendapatkan informasi, sejumlah pemda menghambat sejumlah investasi proyek listrik energi terbarukan. Meski ada juga pemda yang bergerak cepat.
"Ada yang berpikir pas ada investor yang datang, ini bisa jadi celengan duit kita. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, tapi yang laporan saya terima begitu," tutur Rida.
Pihak yang memiliki wewenang dalam pengembangan energi baru terbarukan ini adalah bupati. Pemerintah pusat hanya memfasilitasi lewat penetapan harga yang pantas, sehingga investor mau masuk. Termasuk juga mempermudah aturan dan perizinan.
"Banyak kasus di daerah ini, investor sudah beres tinggal bangun, tapi izin belum keluar dari bupati. Bahkan ada yang sudah keluar izin dari bupati, tapi dia nggak punya kemampuan untuk membangun, jadi selama ini si investor hanya pegang izin saja terus dia bisa jual ke investor lain," ungkap Rida.
Kementerian ESDM selaku pemerintah pusat, tidak punya wewenang terkait lokasi pembangunan proyek listrik energi terbarukan. Karena lokasinya menjadi wewenang bupati.
Hari ini, Kementerian ESDM mengumumkan dikeluarkannya peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2015 tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sampai dengan 10 megawatt oleh PT PLN (Persero).
"Permen ini kan juga bisa jadi kesempatan bupati-bupati berlomba. Kalau bupati berikan izin, kan otomatis elektrifikasi di daerahnya meningkat. Rakyatnya lebih sejahtera. Tapi sebenarnya Kemendagri bisa turun tangan, tapi kami belum ada koordinasi dengan Kemendagri buat menyuruh bupati percepat izin," kata Rida.
Sampai saat ini, ada 250 proyek listrik energi terbarukan yang tertunda. Paling banyak berlokasi di Sulawesi dan bentuknya adalah PLTA. Saat ini pemerintah mau melihat ke depan untuk menyelesaikan proyek tertunda tersebut.
"Harus move on. Di Jawa dan Sumatera juga ada. Karena izin sudah dipegang beberapa orang, orang mau masuk jadi nggak bisa, jadinya nggak dibangun-bangun. Saya pikir ini peran presiden di sini. Kita sudah maksimal," ujar Rida.
(dnl/hen)
Labels:
Ini Penyebabnya,
Kaya Harta Karun Energi,
RI Raja Panas Bumi,
Tapi RI Tak Maju-Maju
Thanks for reading Kaya Harta Karun Energi Tapi RI Tak Maju-maju, Ini Penyebabnya. Please share...!
0 Komentar untuk "Kaya Harta Karun Energi Tapi RI Tak Maju-maju, Ini Penyebabnya"