Fajar Pratama - detikNews 
Jakarta - Demokrasi di Indonesia yang terbuka lebar pasca reformasi, masih dinodai dengan maraknya politik uang. Buya Syafii Maarif pun mengkritisi praktek politik uang yang masih tumbuh subur ini.
"Menurut Buya Ahmad Syafii Maarif, peradaban politik kita rendah dan kumuh," demikian Alois A Nugroho memaparkan pandangan Buya Syafii.
Alois menjadi salah satu penulis dalam buku 'Muazin Bangsa dari Makkah Darat: Biografi Intelektual Buya Syafii Maarif'. Penulis-penulis dalam buku ini memberikan pemaparan mengenai pikiran-pikiran Buya Syafii di berbagai bidang.
Setelah reformasi, di mata Buya, proses politik di Indonesia boleh dikatakan ditata menuju demokrasi yang sehat dan kuat. Indonesia menjadi lebih demokratis dan dipuji oleh dunia internasional.
Namun sayangnya, proses demokrasi itu berada di tangan mereka yang kurang bertanggung jawab, yang mempunyai wawasan yang picik.
"Terlalu banyak dusta dan kepentingan pragmatisme elite politik. Politik menjadi ajang kompetisi kepentingan yang
sempit dari kelompok-kelompok politik. Politik tidak lagi ditujukan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana dicita-citakan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia," sambung Alois menganalisis pemikiran Buya.
Alois memberikan contoh mengenai proses demokrasi yang belum sempurna itu. Dalam pelbagai kasus semisal kasus “Cicak lawan Buaya” atau kasus “talangan Bank Century”, Alois menyebut bagaimana para anggota DPR lebih cocok jadi “bintang sinetron”.
"Sedikit sekali yang mampu menjadi negarawan," ujar Alois.
Hal serupa di lembaga eksekutif maupun yudikatif. Orang kecil seperti Prita sukar memperoleh keadilan. Pasal dalam Undang-undang yang pro orang miskin tak lagi dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan. Kantong-kantong kemiskinan masih banyak di Indonesia, biarpun angka pertumbuhan ekonomi secara umum positif. Kemiskinan semakin akut, karena terjadinya perusakan lingkungan dan pelanggaran hak.
Politik Uang
Buya juga menyoroti politik biaya tinggi. Buya Syafii melihat masalah “politik uang” (money politics) sebagai sumber masalah yang mendapat porsi penting dalam perhatian dan keprihatinannya. Untuk menjadi kontestan kepala pemerintahan atau anggota dewan perwakilan, pada tingkat mana pun, praktik “politik uang” banyak terjadi.
Akibatnya, yang terpilih bukanlah calon yang punya kapabilitas dan yang memperjuangkan aspirasi konstituen, sebagaimana digariskan oleh etika demokrasi. Ketika terpilih, aspirasi dan kepentingan
rakyat tidak didahulukan.
"Akibat yang lain ialah ketika terpilih para politisi itu akan berusaha mengembalikan “investasi” yang
sudah mereka keluarkan sewaktu pemilihan. Dari mana dana untuk mengembalikan “investasi” itu diperoleh? Sering tidak cukup bila dana itu hanya berasal dari sumber-umber yang legal, semisal gaji. Dengan kata lain, korupsi akan semakin parah," ujar Alois.
Akan tetapi Buya Syafii Maarif mengingatkan seraya mengutip peribahasa Arab yang berbunyi “Mahma tubaththin tuzhirhu al-ayyam” (Apa pun yang kau sembunyikan, sejarah pasti membongkarnya). "Bersama para “guru bangsa” yang lain, Buya Ahmad Syafii Maarif menegaskan perlunya etika sosial yang kondusif bagi pelaksanaan kehidupan bernegara yang demokratis," kata Alois.
(faj/nrl)
Jakarta - Demokrasi di Indonesia yang terbuka lebar pasca reformasi, masih dinodai dengan maraknya politik uang. Buya Syafii Maarif pun mengkritisi praktek politik uang yang masih tumbuh subur ini."Menurut Buya Ahmad Syafii Maarif, peradaban politik kita rendah dan kumuh," demikian Alois A Nugroho memaparkan pandangan Buya Syafii.
Alois menjadi salah satu penulis dalam buku 'Muazin Bangsa dari Makkah Darat: Biografi Intelektual Buya Syafii Maarif'. Penulis-penulis dalam buku ini memberikan pemaparan mengenai pikiran-pikiran Buya Syafii di berbagai bidang.
caption-here..
|
Setelah reformasi, di mata Buya, proses politik di Indonesia boleh dikatakan ditata menuju demokrasi yang sehat dan kuat. Indonesia menjadi lebih demokratis dan dipuji oleh dunia internasional.
Namun sayangnya, proses demokrasi itu berada di tangan mereka yang kurang bertanggung jawab, yang mempunyai wawasan yang picik.
"Terlalu banyak dusta dan kepentingan pragmatisme elite politik. Politik menjadi ajang kompetisi kepentingan yang
sempit dari kelompok-kelompok politik. Politik tidak lagi ditujukan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana dicita-citakan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia," sambung Alois menganalisis pemikiran Buya.
Alois memberikan contoh mengenai proses demokrasi yang belum sempurna itu. Dalam pelbagai kasus semisal kasus “Cicak lawan Buaya” atau kasus “talangan Bank Century”, Alois menyebut bagaimana para anggota DPR lebih cocok jadi “bintang sinetron”.
"Sedikit sekali yang mampu menjadi negarawan," ujar Alois.
Hal serupa di lembaga eksekutif maupun yudikatif. Orang kecil seperti Prita sukar memperoleh keadilan. Pasal dalam Undang-undang yang pro orang miskin tak lagi dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan. Kantong-kantong kemiskinan masih banyak di Indonesia, biarpun angka pertumbuhan ekonomi secara umum positif. Kemiskinan semakin akut, karena terjadinya perusakan lingkungan dan pelanggaran hak.
Politik Uang
Buya juga menyoroti politik biaya tinggi. Buya Syafii melihat masalah “politik uang” (money politics) sebagai sumber masalah yang mendapat porsi penting dalam perhatian dan keprihatinannya. Untuk menjadi kontestan kepala pemerintahan atau anggota dewan perwakilan, pada tingkat mana pun, praktik “politik uang” banyak terjadi.
Akibatnya, yang terpilih bukanlah calon yang punya kapabilitas dan yang memperjuangkan aspirasi konstituen, sebagaimana digariskan oleh etika demokrasi. Ketika terpilih, aspirasi dan kepentingan
rakyat tidak didahulukan.
"Akibat yang lain ialah ketika terpilih para politisi itu akan berusaha mengembalikan “investasi” yang
sudah mereka keluarkan sewaktu pemilihan. Dari mana dana untuk mengembalikan “investasi” itu diperoleh? Sering tidak cukup bila dana itu hanya berasal dari sumber-umber yang legal, semisal gaji. Dengan kata lain, korupsi akan semakin parah," ujar Alois.
Akan tetapi Buya Syafii Maarif mengingatkan seraya mengutip peribahasa Arab yang berbunyi “Mahma tubaththin tuzhirhu al-ayyam” (Apa pun yang kau sembunyikan, sejarah pasti membongkarnya). "Bersama para “guru bangsa” yang lain, Buya Ahmad Syafii Maarif menegaskan perlunya etika sosial yang kondusif bagi pelaksanaan kehidupan bernegara yang demokratis," kata Alois.
(faj/nrl)
Labels:
Buya Syafii Soal Demokrasi & Politik Uang Indonesia,
Muazin Bangsa dari Makkah Darat,
Pandangan Kritis,
Pustaka
Thanks for reading Pandangan Kritis Buya Syafii Soal Demokrasi dan Politik Uang di Indonesia. Please share...!
0 Komentar untuk "Pandangan Kritis Buya Syafii Soal Demokrasi dan Politik Uang di Indonesia"