Enggran Eko Budianto - detikNews 
Foto: Rachman Haryanto
Jombang - Pemilihan Rais Aam PBNU periode 2015-2020 yang akan menggunakan sistem ahlul halli wal aqdi (AHWA) dalam Muktamar NU ke 33 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur sampai saat ini masih menjadi perdebatan.
Di antara pihak yang mendukung sistem tersebut adalah sosok Yenny Wahid, putri ke dua mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Hanya saja dia meminta agar sistem AHWA tidak dipaksakan berlaku dalam muktamar kali ini tanpa kesepakatan muktamirin.
"Saya secara pribadi berpendapat AHWA itu kan sebuah mekanisme yang sangat baik karena mengutamakan musyawarah mufakat," kata pemilik nama asli Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid ini kepada wartawan di Alun-alun Jombang, Jumat (31/7/2015).
Yenny menjelaskan, mekanisme AHWA bukan ide sembarangan dari kalangan ulama NU. Menurutnya, mekanisme tersebut sudah dijabarkan ulama besar pendiri NU, Hasyim Asyari yang tak lain kakek Gus Dur atau kakek buyutnya. Pemilihan dengan musyawarah mufakat itu dinilai mampu mencegah perpecahan di tubuh NU.
"Kalau kita membaca kembali piagam pendirian NU, Mbah Hasyim dengan jelas menuliskan banyak mengutip ayat-ayat Alquran bahwa disitu mengutamakan adanya musyawarah dan mengutamakan saling mengingatkan dengan cara yang baik, menanggapi perbedaan pendapat dengan cara yang baik," ungkapnya.
Selain tertuang dalam piagam pendirian NU, menurut Yenny, sistem AHWA sudah diberlakukan sejak lama, yakni sejak kepemimpinan Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz yang menjabat Rais Aam PBNU periode 1999-2014.
"AHWA ini desain awalnya diterapkan di pemilihan pada semua tingkatan, tidak hanya muktamar. Kalau prinsipnya bagus kenapa tidak sekarang diterapkan," ujarnya.
Namun demikian, lanjut Yenny, dirinya berharap panitia Muktamar NU ke 33 tidak serta merta memaksa menerapkan AHWA untuk memilih Rais Aam PBNU periode 2015-2020. Dia berharap mekanisme AHWA mendapat persetujuan dari para muktamirin sebelum diterapkan.
"Nah, apakah para muktamirin menerima AHWA atau tidak serahkan saja pada proses muktamar. Dengan catatan para peserta muktamar jangan ujug-ujug mendukung AHWA hanya karena kepentingan tim sukses sesaat," katanya.
Sebelumnya, mantan Ketua PBNU periode 1999-2010, Andi Jamaro Dulung menolak keras penerapan sistem AHWA untuk memilih Rais Aam di Muktamar NU ke 33 Jombang. Dia mengklaim, sebanyak 1.426 orang dari 97 PW dan PCNU menyatakan akan menolak sistem tersebut. Terlebih lagi ada indikasi panitia memaksa peserta muktamar untuk mendukung AHWA dengan cara dijadikan syarat mendaftar.
Menurut Andi, AHWA menyalahi AD/ART organisasi sebab diputuskan oleh Munas NU di Jakarta yang tidak berwenang membahas bidang keorganisasian. Selain itu, penerapan AHWA yang diwakili 9 ulama terpilih akan mereduksi hak bersuara pegurus NU di tingkat wilayah dan cabang.
AHWA sendiri merupakan mekanisme baru untuk memilih Rais Aam PBNU yang akan diterapkan pertama kalinya dalam Muktamar NU ke 33 di Kabupaten Jombang 1-5 Agustus mendatang. Sebagai produk Munas NU di Jakarta 14 Juni lalu, AHWA beranggotakan 9 ulama NU pilihan dengan keriteria beraqidah Ahlussunnah wal Jamaah al Nahdliyah, wara', zuhud, bersikap adil, berilmu (alim ), integritas moral, tawadlu', berpengaruh, dan mampu memimpin.
Kesembilan ulama itu akan dipilih oleh para peserta Muktamar NU di Jombang. Selanjutnya, anggota AHWA yang akan memilih Rais Aam periode 2010-2015 dengan cara musyawarah mufakat untuk menggantikan Kiai Mustofa Bisri alias Gus Mus, Rais Aam PBNU pengganti Sahal Mahfudz. Selama ini, Rais Aam PBNU dipilih secara langsung oleh pengurus NU di tingkat wilayah dan cabang se Indonesia.
(fdn/fdn)
Foto: Rachman HaryantoJombang - Pemilihan Rais Aam PBNU periode 2015-2020 yang akan menggunakan sistem ahlul halli wal aqdi (AHWA) dalam Muktamar NU ke 33 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur sampai saat ini masih menjadi perdebatan.
Di antara pihak yang mendukung sistem tersebut adalah sosok Yenny Wahid, putri ke dua mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Hanya saja dia meminta agar sistem AHWA tidak dipaksakan berlaku dalam muktamar kali ini tanpa kesepakatan muktamirin.
"Saya secara pribadi berpendapat AHWA itu kan sebuah mekanisme yang sangat baik karena mengutamakan musyawarah mufakat," kata pemilik nama asli Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid ini kepada wartawan di Alun-alun Jombang, Jumat (31/7/2015).
Yenny menjelaskan, mekanisme AHWA bukan ide sembarangan dari kalangan ulama NU. Menurutnya, mekanisme tersebut sudah dijabarkan ulama besar pendiri NU, Hasyim Asyari yang tak lain kakek Gus Dur atau kakek buyutnya. Pemilihan dengan musyawarah mufakat itu dinilai mampu mencegah perpecahan di tubuh NU.
"Kalau kita membaca kembali piagam pendirian NU, Mbah Hasyim dengan jelas menuliskan banyak mengutip ayat-ayat Alquran bahwa disitu mengutamakan adanya musyawarah dan mengutamakan saling mengingatkan dengan cara yang baik, menanggapi perbedaan pendapat dengan cara yang baik," ungkapnya.
Selain tertuang dalam piagam pendirian NU, menurut Yenny, sistem AHWA sudah diberlakukan sejak lama, yakni sejak kepemimpinan Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz yang menjabat Rais Aam PBNU periode 1999-2014.
"AHWA ini desain awalnya diterapkan di pemilihan pada semua tingkatan, tidak hanya muktamar. Kalau prinsipnya bagus kenapa tidak sekarang diterapkan," ujarnya.
Namun demikian, lanjut Yenny, dirinya berharap panitia Muktamar NU ke 33 tidak serta merta memaksa menerapkan AHWA untuk memilih Rais Aam PBNU periode 2015-2020. Dia berharap mekanisme AHWA mendapat persetujuan dari para muktamirin sebelum diterapkan.
"Nah, apakah para muktamirin menerima AHWA atau tidak serahkan saja pada proses muktamar. Dengan catatan para peserta muktamar jangan ujug-ujug mendukung AHWA hanya karena kepentingan tim sukses sesaat," katanya.
Sebelumnya, mantan Ketua PBNU periode 1999-2010, Andi Jamaro Dulung menolak keras penerapan sistem AHWA untuk memilih Rais Aam di Muktamar NU ke 33 Jombang. Dia mengklaim, sebanyak 1.426 orang dari 97 PW dan PCNU menyatakan akan menolak sistem tersebut. Terlebih lagi ada indikasi panitia memaksa peserta muktamar untuk mendukung AHWA dengan cara dijadikan syarat mendaftar.
Menurut Andi, AHWA menyalahi AD/ART organisasi sebab diputuskan oleh Munas NU di Jakarta yang tidak berwenang membahas bidang keorganisasian. Selain itu, penerapan AHWA yang diwakili 9 ulama terpilih akan mereduksi hak bersuara pegurus NU di tingkat wilayah dan cabang.
AHWA sendiri merupakan mekanisme baru untuk memilih Rais Aam PBNU yang akan diterapkan pertama kalinya dalam Muktamar NU ke 33 di Kabupaten Jombang 1-5 Agustus mendatang. Sebagai produk Munas NU di Jakarta 14 Juni lalu, AHWA beranggotakan 9 ulama NU pilihan dengan keriteria beraqidah Ahlussunnah wal Jamaah al Nahdliyah, wara', zuhud, bersikap adil, berilmu (alim ), integritas moral, tawadlu', berpengaruh, dan mampu memimpin.
Kesembilan ulama itu akan dipilih oleh para peserta Muktamar NU di Jombang. Selanjutnya, anggota AHWA yang akan memilih Rais Aam periode 2010-2015 dengan cara musyawarah mufakat untuk menggantikan Kiai Mustofa Bisri alias Gus Mus, Rais Aam PBNU pengganti Sahal Mahfudz. Selama ini, Rais Aam PBNU dipilih secara langsung oleh pengurus NU di tingkat wilayah dan cabang se Indonesia.
(fdn/fdn)
Labels:
Asal Tanpa Paksaan,
Putri Gus Dur,
Yenny Wahid Dukung Sistem AHWA
Thanks for reading Putri Gus Dur, Yenny Wahid Dukung Sistem AHWA Asal Tanpa Paksaan. Please share...!
0 Komentar untuk "Putri Gus Dur, Yenny Wahid Dukung Sistem AHWA Asal Tanpa Paksaan"