Foto: Dhani Irawan
Jakarta - Penyerapan anggaran yang lamban disinggung Presiden Joko Widodo dan meminta para kepala daerah untuk tak takut mengambil kebijakan. Aparat penegak hukum pun diminta untuk lebih 'kalem' meskipun tetap mengawasi.
Jauh-jauh hari, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) untuk memberikan pendampingan bagi para kepala daerah. Hal ini senada dengan pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan agar aparat penegak hukum tidak menciptakan 'kegaduhan'.
"Kepada para Asintel Kejati seluruh Indonesia diberikan sosialisasi program TP4 dan TP4D kita. Penegakan hukum yang terukur, bukti yang cukup, tidak mencari-cari dan Hindari publikasi yang menimbulkan kegaduhan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Tony Tribagus Spontana ketika dikonfirmasi, Kamis (3/9/2015).
Tony menyebut konsentrasi penegakan hukum sekarang ini lebih kepada pencegahan dengan melakukan pendampingan. Hal ini didasari ketakutan para kepala daerah untuk membuat keputusan membuat penyerapan anggaran rendah.
"Banyak pejabat yang tidak bersedia ditunjuk menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Bendarawan proyek karena takut bermasalah dengan hukum, takut dipenjara," ujar Tony.
Tony menyebut di daerah sendiri antusiasme para kepala daerah tinggi dan segera meminta pendampingan. Sosialisasipun segera dilaksanakan meskipun tim itu sendiri baru akan diluncurkan secara resmi oleh Jaksa Agung HM Prasetyo pekan depan.
"Ternyata di daerah itu antusias. Mereka sudah minta ke kejaksaan di daerah untuk minta pendampingan hukum," kata Tony.
Tim itu akan dikomandani Direktur I Intelijen Adityawarman. Karena pendekatannya lebih kepada pencegahan maka yang memberi komando adalah dari bagian intelijen tetapi komposisi tim ada dari Perdata Tata Usaha Negara dan Pidana Khusus.
Bentuk pendampingannya sendiri berupa penerangan hukum. Tim sendiri sudah mulai bergerak di daerah-daerah untuk melakukan koordinasi mengenai masalah yang dihadapi.
"Koordinasi dengan stakeholder mengenai masalah yang dihadapi sebenarnya seperti apa. Sasaran utamanya SKPD yang sangat minim persentase penyerapan anggarannya," sebut Tony.
Namun Tony menegaskan bahwa apabila tetap ditemukan penyimpangan maka jaksa tak akan segan untuk melakukan tindakan. Pun apabila ada oknum jaksa yang ikut 'bermain' dan mencari-cari kesempatan.
"Pimpinan kejaksaan tidak akan menolerir hal-hal dan perilaku aparat kejaksaan yang menyimpang," pungkasnya.
(dha/imk)
Jauh-jauh hari, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) untuk memberikan pendampingan bagi para kepala daerah. Hal ini senada dengan pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan agar aparat penegak hukum tidak menciptakan 'kegaduhan'.
"Kepada para Asintel Kejati seluruh Indonesia diberikan sosialisasi program TP4 dan TP4D kita. Penegakan hukum yang terukur, bukti yang cukup, tidak mencari-cari dan Hindari publikasi yang menimbulkan kegaduhan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Tony Tribagus Spontana ketika dikonfirmasi, Kamis (3/9/2015).
Tony menyebut konsentrasi penegakan hukum sekarang ini lebih kepada pencegahan dengan melakukan pendampingan. Hal ini didasari ketakutan para kepala daerah untuk membuat keputusan membuat penyerapan anggaran rendah.
"Banyak pejabat yang tidak bersedia ditunjuk menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Bendarawan proyek karena takut bermasalah dengan hukum, takut dipenjara," ujar Tony.
Tony menyebut di daerah sendiri antusiasme para kepala daerah tinggi dan segera meminta pendampingan. Sosialisasipun segera dilaksanakan meskipun tim itu sendiri baru akan diluncurkan secara resmi oleh Jaksa Agung HM Prasetyo pekan depan.
"Ternyata di daerah itu antusias. Mereka sudah minta ke kejaksaan di daerah untuk minta pendampingan hukum," kata Tony.
Tim itu akan dikomandani Direktur I Intelijen Adityawarman. Karena pendekatannya lebih kepada pencegahan maka yang memberi komando adalah dari bagian intelijen tetapi komposisi tim ada dari Perdata Tata Usaha Negara dan Pidana Khusus.
Bentuk pendampingannya sendiri berupa penerangan hukum. Tim sendiri sudah mulai bergerak di daerah-daerah untuk melakukan koordinasi mengenai masalah yang dihadapi.
"Koordinasi dengan stakeholder mengenai masalah yang dihadapi sebenarnya seperti apa. Sasaran utamanya SKPD yang sangat minim persentase penyerapan anggarannya," sebut Tony.
Namun Tony menegaskan bahwa apabila tetap ditemukan penyimpangan maka jaksa tak akan segan untuk melakukan tindakan. Pun apabila ada oknum jaksa yang ikut 'bermain' dan mencari-cari kesempatan.
"Pimpinan kejaksaan tidak akan menolerir hal-hal dan perilaku aparat kejaksaan yang menyimpang," pungkasnya.
(dha/imk)
Labels:
Kejagung,
Sosialisasi Percepat Serap Anggaran
Thanks for reading Tak Ingin Buat Gaduh, Kejagung Sosialisasi untuk Percepat Serap Anggaran. Please share...!
0 Komentar untuk "Tak Ingin Buat Gaduh, Kejagung Sosialisasi untuk Percepat Serap Anggaran"