Amerika cabut embargo senjata Vietnam

Amerika cabut embargo senjata Vietnam

Terakata

10:58:00 PM

0 komentar

22:58 WIB | 673 Views

Presiden Amerika Serikat Barack Obama berjabat tangan dengan Presiden Vietnam Tran Dai Quang setelah upacara penyambutan di istana kepresidenan di Hanoi, Vietnam, Senin (23/5/2016). (REUTERS/Carlos Barria)

Hanoi, Vietnam (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengumumkan pada Senin bahwa Washington akan mencabut seluruh embargo penjualan senjata mematikan terhadap Vietnam.

Dalam sebuah jamuan makan siang negara yang mewah di Hanoi, Presiden Vietnam, Tran Dai Quang menyambut kunjungan pertama Obama ke negara itu yang bertepatan dengan datangnya musim semi yang hangat setelah musim dingin berlalu.
Obama, Presiden Amerika Serikat ketiga yang mengunjungi Vietnam sejak ikatan kedua negara membaik pada 1995.

Obama mengatakan dalam sebuah konferensi pers gabungan dengan Quang bahwa perselisihan di Laut China Selatan seharusnya diselesaikan dengan cara damai dan bukan karena siapapun "bertindak sok kuat," namun bersikeras bahwa kebijakan terkait embargo persenjataan itu tidak ada hubungannya dengan China.

"Kebijakan untuk mencabut pelarangan itu bukan dikarenakan oleh China atau pertimbangan lainnya, itu berdasarkan keinginan kami untuk menyelesaikan apa yang telah menjadi sebuah proses panjang dalam langkah menuju keadaan normal dengan Vietnam," ujarnya, mengenai kunjungan itu dengan menambahkan bahwa "perasaan dapat berubah dan perdamaian itu memungkinkan".
Dia mengatakan bahwa perdagangan senjata akan bergantung kepada komitmen hak asasi Vietnam, dan akan berdasarkan kepada kasus-demi-kasus.

Meskipun para partai komunis yang menguasai China dan Vietnam secara resmi memiliki ikatan yang dekat, kegiatan yang dilakukan oleh China telah memaksa Vietnam untuk mengubah strategi pertahanan mereka.

(Uu.SYS/A/KR-MBR/C/M007)

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Pemerintah cabut subsidi listrik 18 juta pelanggan

Pemerintah cabut subsidi listrik 18 juta pelanggan

Terakata

9:08:00 PM

0 komentar

Pewarta: Abdul Malik Ibrahim

Menteri ESDM Sudirman Said (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

 Banyak subsidi listrik dari pemerintah yang tidak tepat sasaran,"

Gresik (ANTARA News) - Pemerintah berencana mencabut subsidi listrik sekitar 18 juta pelanggan, karena dinilai tidak layak menerima subsidi dari total 22 juta pelanggan penerima subsidi.

"Banyak subsidi listrik dari pemerintah yang tidak tepat sasaran," ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Sudirman Said saat berkunjung ke unit Pembangkitan Gresik PT PJB di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis.

Ia mengatakan berdasar data PT PLN dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK) yang dilaporkan ke Kementerian ESDM dari total total 22 juta pelanggan penerima subsidi yang berhak menerima hanya sekitar 4,1 juta pelanggan, sehingga sebanyak 18 juta pelanggan dinilai tidak layak.

"Data yang dilaporkan itu merupakan hasil penyisiran tim PLN dan TNPPK ke semua wilayah di Indonesia. Selanjutnya hasil verifikasi akan diserahkannya ke Presiden, dan akan dilakukan pembahasan lewat rapat terbatas untuk pengambilan langkah berikutnya," katanya.

Rencananya, pencabutan subsidi untuk pelanggan listrik golongan 900 volt ampere (VA) akan mulai dilakukan pada Juli 2016, dengan proses secara bertahap, menyesuaikan situasi ekonomi dan sebagainya.

Manager Komunikasi, Hukum dan Administrasi PLN Distribusi Jatim Wisnu Yulianto mengatakan untuk wilayah Jawa Timur subdisi listrik yang salah sasaran juga terjadi.

"Tercatat ada sekitar 3,9 juta penerima subsidi yang masuk 900 VA, namun yang masuk kategori TNPPK hanya 497.000 pelanggan atau sekitar 10 persen saja," katanya.

Wisnu mengatakan saat ini PLN Jatim masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat selaku regulator, terkait teknis dan sistem yang akan diterapkan pada pencabutan subsidi listrik yang tidak tepat sasaran tersebut.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Myanmar cabut darurat militer di Rakhine

Myanmar cabut darurat militer di Rakhine

Terakata

5:08:00 PM

0 komentar

Yangon (ANTARA News) - Presiden Myanmar Thein Sein membuat langkah mengejutkan beberapa jam sebelum meninggalkan kursi kepresidenan, dengan mencabut status darurat militer di provinsi bergolak Rakhine, yang diberlakukan setelah bentrokan antara penganut Buddha dan minoritas Muslim Rohingya pada 2012.

Thein Sein mengumumkan langkah tersebut melalui media pemerintah, Selasa, sehari sebelum presiden dari partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dilantik dalam acara serah terima resmi, setelah NLD menang telak dalam pemilihan umum pada 8 November.
Meski tidak ada bentrokan berarti di Rakhine selama dua tahun terakhir, sebagian besar penduduk Muslim Rohingya yang berjumlah 1,1 juta jiwa tetap tidak memiliki kewarganegaraan dan hidup dalam kondisi mirip apartheid.

Mereka ditolak untuk mendapatkan kewarganegaraan dan sejak lama mengeluhkan diskriminasi oleh pemerintah.

"Berdasar laporan pemerintah provinsi Rakhine, situasi di Rakhine tidak lagi membahayakan jiwa dan harta benda masyarakat," demikian surat keputusan yang ditandatangani oleh Thein Sein.

Myanmar membantah telah melakukan diskriminasi terhadap suku tersebut. Mereka tidak mengakui Rohingya sebagai suku minoritas dan menyebutnya sebagai warga Bangladesh. Sebagian besar warga Rohingya menolak penyebutan tersebut dan banyak keluarga yang sudah menetap di Rakhine selama beberapa generasi.
Rohingya tidak boleh ikut serta --baik sebagai pemilih maupun kandidat-- dalam pemilu pada November.

Sebelum pemilu, ketegangan agama meningkat dengan NLD memutuskan untuk tidak memasukkan satu pun kandidat Muslim dalam daftar lebih dari 1.100 nama.

Rohingya tidak disukai di Myanmar, mereka dilihat sebagai imigran gelap dari Bangladesh --termasuk oleh beberapa pihak dalam partai Suu Kyi. Ia mengambil risiko dengan mengangkat kasus mereka.

Ketegangan meningkat antara NLD dan Partai Arakan nasional (ANP) yang berbasis di Rakhine, salah satu partai kesukuan yang paling nyaring bersuara di Myanmar.

Legislator ANP meninggalkan parlemen regional, Senin, dan mengenakan stiker hitam di jaket mereka, karena NLD menolak posisi menteri besar Rakhine untuk mereka.

Meski demikian, berkurangnya pertempuran memungkinkan sekitar 25 ribu Muslim Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsi dan kembali ke masyarakat, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan lalu, dengan jumlah penghuni kamp turun dari 145 ribu menjadi sekitar 120 ribu, demikian laporan Reuters.

(Uu.S022)

Editor: Heppy Ratna

COPYRIGHT © ANTARA 2016