Den Haag (ANTARA News) -
Pemerintah Indonesia dan Belanda menandatangani nota kesepahaman berbagai bidang termasuk maritim dan pendidikan dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, di Den Haag, Jumat.
Jokowi dan delegasi Indonesia tengah dalam kunjungan ke empat negara Eropa Barat, Jerman, Belgia, Inggris, dan Belanda.
"Saya sangat bahagia karena dapat membalas kunjungan PM Rutte ke Indonesia pada 2013," kata Jokowi. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam penandatangan nota kesepahaman itu.
Ada beberapa nota kesepahaman yang ditandatangani Indonesia dan Belanda, di antaranya di bidang pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan serta kerja sama maritim.
Saat penandatanganan itu dilaksanakan, juga turut hadir Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, Kepala BKPM, Franky Sibarani, dan Duta Besar Indonesia untuk Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja.
Dalam kunjungannya, Jokowi melaksanakan pembicaraan empat mata dengan Rutte yang dilanjutkan ertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan delegasi Belanda, di Cats Huis, kediaman resmi perdana menteri Belanda, di Den Haag.
Tiba di Cats Huis, Jokowi langsung disambut PM Rutte saat turun dari kendaraan. Kemudian berfoto bersama. Keduanya berjalan memasuki Cats Huis sambil bercakap santai.
Kepada Rutte, Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan itu dan berharap kunjungan itu dapat meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Belanda.
Jokowi menyampaikan, sulit memilih prioritas kerja sama saat berbicara mengenai hubungan Indonesia dan Belanda. Hal ini dikarenakan hubungan Indonesia dan Belanda sangat intensif hampir di semua sektor.
"Namun, pada kesempatan ini, saya ingin memfokuskan pada tiga prioritas pengelolaan air, maritim, serta perdagangan dan investasi," katanya.
Jokowi juga menyatakan kegembiraan atas berbagai proyek kedua negara yang telah berlangsung. Di antaranya infrastruktur, terutama terkait ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketersediaan air untuk pertanian dan ekosistem, tata kelola air, dan jaminan pasokan air.
Indonesia, kata dia, tengah menghadapi tantangan menanggulangi banjir, mengatasi abrasi pantai, dan ketersediaan air bersih.
Jokowi berharap kerjasama pengelolaan air dapat difokuskan untuk mengatasi tiga tantangan itu, terutama dalam bidang transfer keahlian dan teknologi. "Saya apresiasi pembaruan MoU kerja sama air pada 2015 untuk lima tahun ke depan", ujar dia
Dia juga mengapresiasi kerja sama Belanda dalam Strategi Pembangunan Wilayah Pantai Jakarta (JCDS) dan proyek Pembangunan Sumber Daya Wilayah Pantai Terpadu Nasional (NCICD) yang sedang berlangsung saat ini. "Termasuk dukungan Belanda dalam penyusunan Master Plan NCICD", ucap dia.
Di bidang maritim, Jokowi mengapresiasi minat Belanda mendukung Indonesia mewujudkan visi poros maritim. Ini diwujudkan dengan pengembangan gugus-gugus maritim, baik perikanan, pembangunan kapal laut, infrastruktur, dan sumber daya laut.
Selain itu juga peningkatan kapasitas SDM melalui program pendidikan kejuruan bagi pelajar dan mahasiswa sekolah maritim di Indonesia. Hal lain yang tak kalah penting adalah pengembangan peta jangka panjang pembangunan maritim Indonesia.
"Saya undang perusahaan-perusahaan bidang maritim di Belanda untuk terlibat dalam pembangunan deep seaports di wilayah Indonesia Timur", kata dia.
Partisipasi perusahaan-perusahaan Belanda dalam proyek-proyek infrastruktur maritim di Indonesia seperti pembangunan deep seaport Kuala Tanjung dan Pelabuhan Tanjung Priok, sangat dihargai Indonesia.
Pada kesempatan ini, Jokowi menyatakan, Belanda salah satu mitra utama Indonesia untuk perdagangan dan investasi di Eropa. Namun, nilai perdagangan bilateral menunjukkan penurunan.
Pada 2014, nilai perdagangan mencapai 4,89 miliar dolar Amerika Serikat sementara 2015 nilai perdagangan sebesar 4,22 miliar dolar Amerika Serikat.
Untuk investasi Belanda ke Indonesia, juga tercatat penurunan. Pada 2015 sebesar 1,31 miliar dolar Amerika Serikat sedangkan pada 2014 1,73 miliar dolar AS.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyampaikan, untuk menunjang ekonomi Indonesia yang tebuka dan kompetitif, pemerintah telah luncurkan 11 paket deregulasi dan reformasi ekonomi, layanan cepat pemberian izin investasi di kawasan industri dalam waktu 3 jam, layanan cepat satu pintu di BKPM, dan pembaruan Daftar Negatif Investasi.
"Saya undang Belanda untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur maritim di Indonesia, yaitu Deep Seaport Sorong dan Deep Seaport Makassar," kata Jokowi.
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
