Maruarar yakin "matahati" Mega akan pilih Ahok

Maruarar yakin "matahati" Mega akan pilih Ahok

Terakata

5:27:00 AM

0 komentar

Pewarta: Ruslan Burhani

Diskusi hasil survei kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Dari kanan ke kiri Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait (sedang pegang mic), politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo dan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulkieflimansyah, di Jakarta, Minggu (14/8/2016). (istimewa)

Jakarta (ANTARA News) - Politik itu adalah ideologi, keyakinan dan konsistensi. Karena itu, sejak awal politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait tidak berubah sikap, secara pribadi ia tetap dan terus mendukung Basuki Tjahaja Purnama untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Terkait dukungan PDI Perjuangan, Maruarar tidak mau berkomentar. Namun yang jelas, selama belum ada keputusan resmi, maka semua bisa berwacana dan berdebat. Ia sendiri yakin dengan "matahati" pada akhirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan memilih Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Apalagi selama ini komunikasi Ahok dengan Mega juga sangat baik, dan Ahok sama sekali tidak pernah bicara negatif soal Mega.

Hal itu disampaikan Maruarar Sirait saat menjadi narasumber dalam rilis hasil survei Indikator Politik Indonesia dengan tema Kinerja Pemerintahan Jokowi Pasca Reshuffle Kabinet Jilid II di Jakarta, Minggu (14/8).

Hasil survei ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sebagai panelis, Maruarar Sirait, politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo dan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulkieflimansyah.

Menurut Maruarar, kepemimpinan Jokowi-Ahok saaat Gubernur DKI (2012-2014) maupun Ahok-Djarot (2014-2016) merupakan kepemimpinan yang saling mengisi. Karena itu, sudah tepat bila Ahok kembali memimpin Jakarta. Apalagi, selama 4 tahun memimpin sudah banyak perubahan di Jakarta. Termasuk soal banjir, layanan pendidikan, layanan kesehatan maupun pembangunan infrastruktur.

"Saya yakin konstituen PDI Perjuangan di Jakarta maupun konstituen PDI Perjuangan di Indonesia mendukung Ahok," ujarnya.

Maruarar pun melihat elektabilitas Ahok masih jauh melampaui nama-nama yang sudah beredar meskipun Ahok sudah diserang dengan berbagai isu, termasuk isu hukum maupun ras.

"Ini menunjukkan rakyat puas dengan kinerja Ahok," katanya.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2016

KPK Yakin Mega Tak Berniat Bubarkan Lembaga yang Dilahirkannya

KPK Yakin Mega Tak Berniat Bubarkan Lembaga yang Dilahirkannya

Terakata

2:21:00 PM

0 komentar

Ikhwanul Khabibi - detikNews

 

Foto: Grandyos Zafna

 

 Jakarta - Mantan Presiden Megawati menyebut bahwa KPK dapat segera dibubarkan asalkan semua pejabat berhenti korupsi. Namun, menurut Plt Pimpinan KPK, Johan Budi, Mega tak mungkin membubarkan KPK, karena lembaga anti korupsi itu lahir saat Mega menjadi presiden.

"Saya tidak mendengar secara langsung redaksional statementnya Bu Megawati secara lengkap. Apakah membubarkan KPK itu dengan syarat-syarat atau tidak. Namun, saya meyakini Bu Megawati tidak akan membubarkan lembaga yang lahir saat presiden adalah Bu Megawati sendiri," kata Johan, Selasa (18/8/2015).

Johan menjelaskan, KPK tidak boleh dibubarkan. Pasalnya, saat ini korupsi sudah menjadi musuh utama bangsa, apalagi belakangan para koruptor justru menyerang balik dengan memanfaatkan kekuasaan yang dipunyai.

"Tentu KPK tidak boleh dibubarkan karena korupsi masih marak dan korupsi adalah musuh besar bangsa ini," jelas Johan.

Sementara itu, komisioner KPK lainnya, Indriyanto Seno Adji menanggapi santai pernyataan Megawati. Menurut Indriyanto, jika Indonesia sudah bersih dari korupsi, maka semua penegak hukum yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi sudah tidak diperlukan lagi.

"Bila Indonesia sudah bersih dan sama sekali sudah tidak ada korupsi, baik dengan metode proseduraal maupun substansial, maka memang tidak diperlukan Direktorat Tipikor Polri, Pidsus Tipikor Kejaksaan dan KPK. Kan Bu Mega bilang, selama korupsi masih ada, KPK tetap dibutuhkan, makna yang bisa ditarik dari pernyataan Bu Mega adalah pejabat harus bersih dari korupsi apapun bentuknya," tegas Indriyanto.

Sebelumnya mantan Presiden Megawati punya pemikiran yang menarik terkait keberadaan KPK. Menurut dia, keberadaan KPK semestinya tidak diperlukan, tapi tentu asalkan korupsi berhenti tak dilakukan lagi.

"Dan seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya korupsi sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya Ad Hoc ini harus sementara saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan," jelas Mega di Gedung MPR, Kompleks Parlemen, Senayan.
Megawati yang berpidato menyambut hari konstitusi, menjelaskan bahwa dalam negara sosial pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur distribusi yang adil.

"Kalau sekarang terus putar-putar korupsi terus, saya capai juga, sampai kapan ya? Ini kan dari puter-puter. Sampai kapan yang namanya KPK. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi, ya jadi punya alasan tolong korupsi jangan terus berlanjut," urai dia.
(Hbb/dra)

Jokowi Sampaikan 4 Pesan di Hadapan Mega, Prabowo dan Ical

Jokowi Sampaikan 4 Pesan di Hadapan Mega, Prabowo dan Ical

Terakata

8:56:00 AM

0 komentar

Resty Armenia, CNN Indonesia

Jokowi menelepon dari Istana Negara, Jakarta, Indonesia April 28, 2015.(REUTERS/Darren Whiteside)

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk datang ke pelantikan DPP PAN periode 2015-2020 sekaligus Rapat Kerja Nasional, Rabu (6/5) malam di Balai Sudirman. Pada kesempatan itu, Jokowi memberikan empat pesan penting di hadapan Ketua Umum Gerindra sekaligus rivalnya pada Pilpres 2014 kemarin, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie.

Kedua tokoh itu turut hadir memenuhi undangan  Ketua Umum PAN yang baru Zulkifli Hasan dan para petinggi partai berlambang matahari biru lainnya. Hadir pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso. (Baca juga: Pelukan Jokowi ke Prabowo Hiasi Pelantikan Pengurus PAN)

Pesan itu disampaikan Jokowi dalam pidato sambutan yang diberikannya. Pesan pertama, penguatan sistem kaderisasi partai politik. "Ini penting sekali," kata Jokowi mengawalinya. Pesan kedua Jokowi dalam pidato yang cukup cair itu adalah rekruitmen kader partai.

Pesan ketiga adalah pengelolaan konflik. Dia menyebut hal ini masih belum dibangun secara optimal. Terbukti masih saja ada partai politik yang berujung dengan perpecahan atau dalam dualisme akibat ketidakmampuan pengelolaan konflik.

 Dan pesan terakhir Jokowi adalah bagaimana partai politik adalah pengelolaan keuangan partai. "Nah ini yang perlu dicermati, pengelolaan keuangan partai," kata dia. (Baca juga: Jokowi Bahagia KMP-KIH Bersama, Prabowo & Ical: Pidato Bagus)

Ia berpendapat bahwa keempat hal ini sangat penting untuk menghadirkan partai politik yang dapat dipercaya untuk mengemban amanat rakyat.

"Partai politik tidak hanya hadir di saat menjelang pemilu atau pilkada, tetapi partai politik harus senantiasa hadir untuk ikut serta memecahkan masalah-masalah nyata yang sedang kita hadapi bersama dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat," ujar dia.

Jokowi menjelaskan, pendidikan politik adalah salah satu agenda pembangunan di bidang politik dalam lima tahun mendatang. "Kita harus melanjutkan proses konsolidasi demokrasi, sehingga demokrasi bukan hanya pranata atau kelembagaan demokrasi, tetapi juga membangun budaya demokratis," kata dia.
Dalam konsolidasi demokrasi ini, imbuh dia, negara ingin membangun partai politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi. "Demokrasi yang dibangun dari partai-partai politik yang ke depannya akan bisa menjelma menjadi partai politik modern," ujar dia.
"Kita sekarang ini sudah membuat iri negara-negara tetangga kita, karena menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Negara-negara tetangga ingin meniru kita, tapi masih banyak yang belum berani," kata dia.

Jokowi pun berharap Rakernas PAN bisa ikut serta memikirkan pemecahan berbagai persoalan yang dihadapi negara ini, mulai dari masalah kemiskinan, kesenjangan, pelayanan publik, korupsi, dan kesejahteraan yang menjadi tantangan ke depan. (Baca juga: Hatta Rajasa Tak Hadiri Pelantikan PAN Meski Diundang)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengapresiasi pelaksanaan Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlangsung di Bali beberapa saat lalu. Menurut dia, kongres tersebut terselenggara tanpa kegaduhan.

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus dan kader PAN yang telah berhasil menyelenggarakan Kongres IV yang baru saja usai di Bali. Menurut pengamatan saya, kongres berlangsung dengan penuh dinamika, namun tidak menimbulkan kegaduhan atau perpecahan,” ujarnya.
Jokowi berpendapat, kemampuan partai politik untuk menyelesaikan konflik tentu saja akan menjadikan contoh yang baik bagi para kader PAN dan juga menjadi pendidikan politik yang baik bagi seluruh rakyat. "Bahwa kompetisi politik yang kadang-kadang menimbulkan persaingan akan dapat diakhiri dan itu terjadi apabila bisa dikelola dengan baik," kata dia.
Hadir pula dalam acara itu Syafii Maarif, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani, Ketua DPR Setya Novanto, dan Ketua DPD Irman Gusman.

(hel)

Politikus PDIP: Brutus yang Melintir Pesan Jokowi ke Mega

Politikus PDIP: Brutus yang Melintir Pesan Jokowi ke Mega

Terakata

11:42:00 AM

0 komentar

Hardani Triyoga - detikNews

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pengamat politik dan sosial di Istana Negara, Selasa, kemarin. Salah seorang pengamat yang hadir di Istana, Sosiolog Thamrin Amal Tomagala mengatakan ada pengantar pesan dari Jokowi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sehingga komunikasi jadi bias.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut akhirnya Presiden Jokowi mengakui komunikasi kurang baik dengan parpol koalisi pendukung seperti PDIP. "Sudah saya sampaikan akhirnya Pak Presiden ngaku merasakan hal yang sama. Mengeluhkan komunikasi presiden dengan koalisi parpol, relawan, dan masyarakat," kata Masinton saat dikonfirmasi, Rabu (15/4/2015).

Dia pun menyindir penyampai pesan yang mengganggu komunikasi Jokowi dengan PDIP adalah pihak di ring 1 Istana Negara. Salah satunya ia menyentil Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Ia yakin bukan kader PDIP yang dimaksud sebagai penyampai pesan ini.

"Bukan lah. Ya itu brutus-brutus yang buat itu bias kan kita sudah sampaikan. Salah satunya Seskab. Kan yang selama ini menyampaikan pernyataan Pak Presiden ke publik itu Seskab," sebutnya.
Lantas, apakah sudah seharusnya Jokowi punya juru bicara kepresidenan? Ia mengatakan urusan ini merupakan wewenang Presiden Jokowi. Namun, jika terkait urusan pemerintah maka diperlukan adanya juru bicara.

"Kalau kebijakan pemerintahan mungkin perlu jubir. Tapi, soal itu pak Presiden yang tentukan. Soal komunikasi politik kan Pak Presiden isyaratkan tak perlu jubir, biar komunikasi bisa langsung," ujarnya.

(hat/van)

Mega sebut petugas partai karena mau Jokowi pratikkan jalan Trisakti

Mega sebut petugas partai karena mau Jokowi pratikkan jalan Trisakti

Terakata

10:47:00 PM

0 komentar

Reporter : Marselinus Gual

HUT PDIP. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman


Merdeka.com - Kongres IV PDI Perjuangan yang baru saja usai digelar. Kongres dinilai akan berhasil apabila PDIP bisa memastikan Pemerintahan Jokowi-JK mempraktikkan Jalan Trisakti serta strategi Nawa Cita hingga akhir masa pemerintahan.

Pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, ada dua cara untuk memastikan hal itu, yakni mengawal dari luar pemerintahan atau terlibat secara ad hoc ke pemerintahan.

Menurut dia, bisa dipahami kenapa Kongres IV PDI-P tak hanya berakhir dengan terpilihnya struktur kepengurusan DPP yang baru, namun juga ada penekanan untuk memperbaiki dan mempertegas relasi partai moncong putih tersebut dengan Presiden Joko Widodo.

"Penegasan ini penting agar pengurus baru PDI Perjuangan juga berkewajiban untuk menjaga agar relasi dengan pemerintah dapat makin efektif," katanya seperti dilansir Antara, Minggu (12/4).
Dalam konteks itu, dia menilai bisa dipahami mengapa menjadi penting bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menegaskan terminologi 'petugas partai' pada pidato pembukaan dan penutupan kongres.

"Petugas partai lebih pada penegasan kader-kader partai yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bekerja dalam skema platform partai yang berbasis pada konstitusi, yang mana muara untuk mensejahterakan rakyat adalah dalam skema tersebut," jelasnya.

Artinya, terminologi 'petugas partai' adalah langkah untuk memastikan agar jalan Trisakti dan program Nawa Cita terimplementasi dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

"Dan hal tersebut harus bersifat mengikat kader-kader partai yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun jabatan terkait lainnya," ujar Muradi.

Menurut dia, tidak bisa dibayangkan jika kemudian partai politik benar-benar lepas mengontrol dan mengawasi agar setiap kebijakan dan programnya berbasis pada platform partai yang menjadi visi dan program yang harus dijalankan. Tentu saja ukuran pengawasan dan kontrol partai terhadap kader yang disebut 'petugas partai' tersebut setidaknya berbasis pada dua cara.

Pertama, kata dia, mengawalnya dalam bentuk substansi dan implementasi program. Pada cara pertama ini memang tidak mengharuskan agar kader-kader PDIP ikut terlibat secara aktif dengan memperbanyak jabatan strategis untuk menyokong kinerja Presiden Jokowi.

"Hal ini sepenuhnya diserahkan pada kemampuan akselerasi politik dari Jokowi dalam memastikan program dan kebijakannya berbasis Trisakti dan Nawacita," ujarnya.
Kedua, PDIP memastikan agar jalan Trisakti dan Nawa Cita harus menjadi roh dan basis setiap pengambilan kebijakan dan program. Pada cara ini, PDIP perlu melakukan penekanan dan dimungkinkan menyokong secara ad hoc dengan membuat tim khusus agar presiden lebih memahami arah gerak dari platform partai dengan jalan Trisakti dan Nawa Cita.

"Atau bisa juga partai menginginkan penyokongan terbuka, yakni sejumlah kader yang dirasakan pantas untuk mengisi posisi strategis sebagai menteri dan atau jabatan strategis lainnya," bebernya.
Menurutnya, cara yang pertama sebenarnya sudah dilaksanakan, setidaknya sejak Jokowi-JK mulai memerintah. Namun, pengamatannya menunjukkan cara itu masih bisa dibilang gagal membangun konstruksi Trisakti dan Program Nawa Cita.

Kini, tantangannya adalah menunggu PDIP, apakah masih memberikan kesempatan pada kadernya yang menjadi 'petugas partai, untuk mendesakkan agar segera mengimplementasikan Jalan Trisakti dan Nawacita.

"Atau kemudian melakukan pergantian sejumlah menteri agar kebijakan yang dibuat lebih efektif dengan jalan Trisakti dan program Nawa Cita," ujar Muradi.
Dua cara tersebut, tambah dia, pada akhirnya menjadi indikator dari keberhasilan pelaksanaan Kongres IV PDI Perjuangan untuk mengelola dan memperbaiki relasi antara partai dengan kader-kadernya, khususnya dengan Presiden Jokowi.