PKS cabut Rrevisi UU KPK dari prolegnas
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua DPR Ade Komarudin menyampaikan keterangan kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/2). Pertemuan tersebut membahas agenda prioritas legislasi nasional, diantaranya terkait pengampunan pajak dan penundaan revisi UU KPK. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/16)
"Sikap PKS tidak hanya menunda revisi UU KPK. Kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam Prolegnas," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Menurut Sohibul yang dibutuhkan saat ini adalah mendorong KPK lebih berani menindak dan mengungkap kasus korupsi kelas kakap dengan UU yang ada. Dia mengatakan, dengan UU yang ada PKS meminta KPK membuktikan tidak hanya memberantas kasus korupsi kecil.
"Tapi juga berani mengungkap kasus korupsi besar yang telah merugikan rakyat Indonesia," ujarnya.
Sohibul menjelaskan, sebaiknya energi DPR dan Pemerintah difokuskan membahas UU yang lebih substantif dan dirasakan langsung oleh rakyat kecil.
Dia mencontohkan seperti RUU Kewirausahaan Nasional, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, RUU Ekonomi Kreatif, dan RUU prioritas lainnya.
"Daripada terus-menerus terjebak polemik revisi UU KPK, lebih baik DPR dan Pemerintah serius membahas UU yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah dan DPR menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun tidak akan menghapusnya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo dengan Pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Presiden Joko Widodo usai rapat konsultasi itu mengatakan pemerintah dan DPR RI sepakat untuk melakukan sosialisasi terhadap UU KPK pascapenundaan pembahasan revisi.
"Setelah bicara banyak mengenai rencana revisi UU KPK, kita sepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini. Ditunda. Dan saya pandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi UU KPK dan sosialisasi ke masyarakat," kata Presiden Joko Widodo.
Presiden menghargai proses dinamika politik yang ada di DPR tentang rencana revisi UU tentang KPK.
Menurut Sohibul yang dibutuhkan saat ini adalah mendorong KPK lebih berani menindak dan mengungkap kasus korupsi kelas kakap dengan UU yang ada. Dia mengatakan, dengan UU yang ada PKS meminta KPK membuktikan tidak hanya memberantas kasus korupsi kecil.
"Tapi juga berani mengungkap kasus korupsi besar yang telah merugikan rakyat Indonesia," ujarnya.
Sohibul menjelaskan, sebaiknya energi DPR dan Pemerintah difokuskan membahas UU yang lebih substantif dan dirasakan langsung oleh rakyat kecil.
Dia mencontohkan seperti RUU Kewirausahaan Nasional, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, RUU Ekonomi Kreatif, dan RUU prioritas lainnya.
"Daripada terus-menerus terjebak polemik revisi UU KPK, lebih baik DPR dan Pemerintah serius membahas UU yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah dan DPR menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun tidak akan menghapusnya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo dengan Pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Presiden Joko Widodo usai rapat konsultasi itu mengatakan pemerintah dan DPR RI sepakat untuk melakukan sosialisasi terhadap UU KPK pascapenundaan pembahasan revisi.
"Setelah bicara banyak mengenai rencana revisi UU KPK, kita sepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini. Ditunda. Dan saya pandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi UU KPK dan sosialisasi ke masyarakat," kata Presiden Joko Widodo.
Presiden menghargai proses dinamika politik yang ada di DPR tentang rencana revisi UU tentang KPK.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
PKS ingatkan Jokowi susun kabinet ahli
Acara buka bersama Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid dengan berbagai kalangan di rumah dinas wakil ketua MPR, Jl.Kemang Selatan Raya, Jakarta Selatan, pada Sabtu (27/6). (ANTARA News/Unggul Tri Ratomo)
... PKS sudah menegaskan, kami tidak masuk KIH dan tidak ikut PAN. Kami menghormati pilihan politik parpol lain...
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nurwahid, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar menyusun kabinet ahli atau zaken kabinet, yang disusun berdasarkan asas profesionalitas bukan transaksional.
"Saya mau mengingatkan bahwa Pak Jokowi ketika kampanye Pilpres 2014 akan menyusun kabinet berdasarkan zaken kabinet atau kabinet ahli bukan transaksional sehingga itu yang harus dilakukan," katanya, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.
Dia menilai, perombakan kabinet jilid I yang dilakukan Jokowi sangat kental nuansa politisnya karena orang yang diangkat menjadi menteri adalah anggota tim sukses ketika Pilpres 2014. Bahkan jaksa agung juga berlatar partai politik pendukung.
Hidayat berharap kalau Jokowi benar ingin melakukan perombakan jilid II, harus melaksanakan komitmennya yaitu menghadirkan kabinet ahli dan profesional, bukan transaksional.
"Kalau komitmen itu yang dihadirkan maka menteri baru akan lebih baik dari orang yang digantikannya, lebih produktif dan sesuai dengan visi misi Pak Jokowi," ujarnya.
Menurut dia, kalangan profesional bukan berarti harus meninggalkan parpol karena di dalam partai, terdapat juga banyak yang profesional.
Karena itu, dia menyarankan, apabila Jokowi ingin mencari menteri dari kalangan parpol maka lebih baik mengambil yang berlatar belakang profesional.
"Kalau mengambil dari parpol, ambil yang profesional bukan transaksional," katanya.
Selain itu Nurwahid menegaskan , partainya tetap berada di luar pemerintahan dan tetap di Koalisi Merah Putih (KMP).
Dia menilai, perombakan kabinet jilid I yang dilakukan Jokowi sangat kental nuansa politisnya karena orang yang diangkat menjadi menteri adalah anggota tim sukses ketika Pilpres 2014. Bahkan jaksa agung juga berlatar partai politik pendukung.
Hidayat berharap kalau Jokowi benar ingin melakukan perombakan jilid II, harus melaksanakan komitmennya yaitu menghadirkan kabinet ahli dan profesional, bukan transaksional.
"Kalau komitmen itu yang dihadirkan maka menteri baru akan lebih baik dari orang yang digantikannya, lebih produktif dan sesuai dengan visi misi Pak Jokowi," ujarnya.
Menurut dia, kalangan profesional bukan berarti harus meninggalkan parpol karena di dalam partai, terdapat juga banyak yang profesional.
Karena itu, dia menyarankan, apabila Jokowi ingin mencari menteri dari kalangan parpol maka lebih baik mengambil yang berlatar belakang profesional.
"Kalau mengambil dari parpol, ambil yang profesional bukan transaksional," katanya.
Selain itu Nurwahid menegaskan , partainya tetap berada di luar pemerintahan dan tetap di Koalisi Merah Putih (KMP).
Menurut dia, PKS tetap menghormati pilihan politik partai-partai yang mengubah haluan politiknya menjadi pendukung pemerintah.
"PKS sudah menegaskan, kami tidak masuk KIH dan tidak ikut PAN. Kami menghormati pilihan politik parpol lain dan pilihan politik Pak Jokowi yang ingin melakukan perombakan kabinet," ujarnya.
"PKS sudah menegaskan, kami tidak masuk KIH dan tidak ikut PAN. Kami menghormati pilihan politik parpol lain dan pilihan politik Pak Jokowi yang ingin melakukan perombakan kabinet," ujarnya.
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2015
PKS ke Istana untuk Mengubah Citra Diri
Al Abrar
Presiden PKS Shohibul Iman usai bertemu Presiden Jokowi----Ant/Yudhi Mahatma
Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman bersama sejumlah pengurus DPP PKS mendatangi Istana Presiden, Senin 21 Desember. Kedatangan PKS membikin tanda tanya buat sejumlah pihak. Sebab, PKS saat ini mengaku berada di barisan oposisi pemerintah.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kehadiran Sohibul Iman dan punggawa PKS menemui Presiden Joko Widodo bukan untuk merapatkan diri ke Koalisi Partai Pendukung Pemerintah. Sebaliknya, buat menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Selama ini, PKS acap kali mengkritik keras program pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya tidak melihat ada potensi merapatnya PKS. Mereka hanya ingin mengubah citra karena selama ini saling berbenturan dengan pemerintah," kata Ray, Selasa (22/12/2015).
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) ini menyebut, PKS kerap melontarkan kritik pedas kepada Pemerintah Jokowi-JK. Tak jarang, kritik disampaikan politikus senior maupun anggota PKS di legislatif, termasuk Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Kritik keras tersebut dinilai membuat citra PKS menurun.
Dengan adanya pertemuan tersebut, kata Ray, iklim politik antara PKS dan pemerintah yang sempat memanas, bisa diperbaiki. "Kalau sekarang apa yang baik dari Jokowi akan didukung dan apa yang melenceng tentu akan dkiritisi oleh PKS," tukasnya.
Presiden PKS bertemu Presiden Jokowi (Ant.Yudhi Mahatma)
Kemarin, rombongan pimpinan DPP PKS tiba-tiba minta bertemu Presiden Jokowi. Presiden PKS M. Sohibul Iman, dua politikus senior PKS Almuzamil Yusuf dan Mahmud Abdurrahman melakukan pertemuan selama 40 menit.
Mereka tiba di Istana Kepresidenan pukul 17.00 WIB. Dua mobil golf menjemputnya selepas gerbang metal detector dan langsung melaju ke Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Pertemuan itu tidak ada dalam agenda harian Presiden Jokowi.
Pertemuan elite PKS dengan Jokowi tanpa sepengetahuan KMP. Sohibul Iman mengatakan, tidak ada kewajiban bagi PKS menginformasikan kepada petinggi KMP lainnya terkait rencana pertemuan dengan Jokowi. Sikap seperti ini sebelumnya dilakukan PAN, sebelum akhirnya menyatakan diri bergabung dengan Koalisi PPP.
TII
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kehadiran Sohibul Iman dan punggawa PKS menemui Presiden Joko Widodo bukan untuk merapatkan diri ke Koalisi Partai Pendukung Pemerintah. Sebaliknya, buat menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Selama ini, PKS acap kali mengkritik keras program pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya tidak melihat ada potensi merapatnya PKS. Mereka hanya ingin mengubah citra karena selama ini saling berbenturan dengan pemerintah," kata Ray, Selasa (22/12/2015).
Baca Juga :
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) ini menyebut, PKS kerap melontarkan kritik pedas kepada Pemerintah Jokowi-JK. Tak jarang, kritik disampaikan politikus senior maupun anggota PKS di legislatif, termasuk Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Kritik keras tersebut dinilai membuat citra PKS menurun.
Dengan adanya pertemuan tersebut, kata Ray, iklim politik antara PKS dan pemerintah yang sempat memanas, bisa diperbaiki. "Kalau sekarang apa yang baik dari Jokowi akan didukung dan apa yang melenceng tentu akan dkiritisi oleh PKS," tukasnya.
Presiden PKS bertemu Presiden Jokowi (Ant.Yudhi Mahatma)
Kemarin, rombongan pimpinan DPP PKS tiba-tiba minta bertemu Presiden Jokowi. Presiden PKS M. Sohibul Iman, dua politikus senior PKS Almuzamil Yusuf dan Mahmud Abdurrahman melakukan pertemuan selama 40 menit.
Mereka tiba di Istana Kepresidenan pukul 17.00 WIB. Dua mobil golf menjemputnya selepas gerbang metal detector dan langsung melaju ke Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Pertemuan itu tidak ada dalam agenda harian Presiden Jokowi.
Pertemuan elite PKS dengan Jokowi tanpa sepengetahuan KMP. Sohibul Iman mengatakan, tidak ada kewajiban bagi PKS menginformasikan kepada petinggi KMP lainnya terkait rencana pertemuan dengan Jokowi. Sikap seperti ini sebelumnya dilakukan PAN, sebelum akhirnya menyatakan diri bergabung dengan Koalisi PPP.
TII
Sohibul Iman jadi Presiden baru PKS
Mohamad Sohibul Iman (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Musyawarah Ke-I Majelis Syuro PKS juga menetapkan Salim Segaf Aljufri menjadi Ketua Majelis Syuro PKS yang baru.
Musyawarah ke-I Majelis Syuro PKS berlangsung dua hari pada 9 dan 10 Agustus 2015.
"Selain itu, Musyawarah ke-I Majelis Syuro PKS ini dihadiri seluruh oleh anggota majelis syuro terpilih dari 34 provinsi seluruh Indonesia, dengan jumlah sekitar 69 orang," kata Salim.
Salim berterimakasih kepada Hilmi Aminuddin atas pengabdiannya untuk partai ini.
"Melalui Sidang Majelis Syuro ini, kami ingin memberikan apresiasi tinggi untuk KH Hilmi Aminuddin atas keikhlasannya, pengorbanannya dan kecintaannya kepada PKS selama memberikan baktinya sebagai Ketua Majelis Syuro PKS masa khidmah 2010-2015," kata dia.
Mantan presiden PKS Anis Matta mengaku kini dia diberi amanah memimpin Badan Kerjasama Internasional PKS.
"Posisi atau jabatan apa pun yang penting adalah memberikan manfaat yang lainnya. Niat kita mengemban amanah ialah untuk membesarkan partai dan memajukan bangsa," ujar Anis. "Saya siap memberikan segala kemampuan saya untuk partai ini dan bangsa ini."
Berikut susunan pengurus inti dan anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPP PKS yang diputuskan dalam Musyawarah Ke-I Majelis Syoro PKS.
1. Ketua Majelis Syuro PKS; Salim Segaf Aljufri
2. Wakil Ketua Majelis Syuro; Hidayat Nurwahid
3. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat; Suharna Surapranata
4. Ketua Dewan Syariah; Surahman Hidayat
5. Presiden DPP PKS Sohibul Iman
6. Sekjen DPP PKS Taufik Ridlo
7. Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman
8. Sekretaris Majelis Syuro Untung Wahono.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2015
