Presiden langsung tugasi Sri Mulyani sukseskan amnesti pajak

Presiden langsung tugasi Sri Mulyani sukseskan amnesti pajak

Terakata

5:29:00 PM

0 komentar

Pewarta: Joko Susilo

Presiden Joko Widodo Melantik 12 Menteri Dan 1 Kepala BKPM di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016). (Kementerian Sekretariat Negara)

 Berkaitan dengan tax amnesty, saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak, Menkeu, masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada,"

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo langsung memberi tugas kepada Menteri Keuangan yang baru dilantik, Sri Mulyani, untuk menyukseskan amnesti pajak.

"Berkaitan dengan tax amnesty, saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak, Menkeu, masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada," kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Paripurna di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Presiden menugasi Dirjen Pajak dan Menkeu untuk segera memperbaiki pelayanan, sehingga jika ada orang yang meminta penjelasan tentang amnesti pajak bisa dilayani dengan baik.

"Ada yang datang di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) orangnya (petugas) tidak ada. Ada datang ke KPP ada orang tapi tidak bisa menjelaskan secara detail. Dua hal ini perlu diperbaiki," ungkap Presiden.

Presiden berencana mengumpulkan semua kepala Kanwil KPP di Istana Negara pada Kamis (28/7) untuk menjelaskan masalah amnesty pajak ini.
"Nanti hari Kamis besok Kepala Kanwil KPP semuanya akan dihadirkan. Saya ingin bicara langsung, ini harus berhasil," tegasnya.
Presiden juga mendapat laporan bahwa negara lain yang sudah gencar meminta agar pengusaha Indonesia tak memulangkan uangnya ke tanah air.

"Ada laporan itu ada di dua kota besar, saya tidak sebutkan kota, mengajak agar uang tidak kembali, sehingga ini perlu diantisipasi. Siapa-siapa yang sudah berbicara di situ, nama-namanya ada di saya semuanya," katanya.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa amnesti pajak ini sangat penting untuk pembangunan sehingga perlu mengambil kesempatan ini.
"Momentumnya sekarang. Tidak ada lagi momentum selanjutnya. Setting (atur) lapangannya lebih tepat lagi ke Bu Menteri keuangan," demikian Presiden Jokowi. 

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Sri Mulyani: Kian langka, negara harus cerdas kelola kekayaan alam

Sri Mulyani: Kian langka, negara harus cerdas kelola kekayaan alam

Terakata

10:53:00 AM

0 komentar

Reporter : Moch Wahyudi
Merdeka.com - Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengingatkan banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memanfaatkan sumber daya alam yang kian langka dengan cerdas. Potensi itu harus dimanfaatkan untuk menarik investasi swasta jangka panjang dan berorientasi pada antisipasi risiko perubahan iklim.
"Lembaga internasional seperti Grup Bank Dunia, bisa memainkan peran krusial membantu suatu negara beralih pada pertumbuhan ekonomi rendah karbon," katanya dalam situs Bank Dunia, kemarin.
Menurut Sri Mulyani, pembangunan ekonomi rendah karbon lebih banyak mendatangkan keuntungan. Terutama untuk mengatasi risiko perubahan iklim.
"Kebanyakan orang saat ini sudah sadar bahwa berdiam diri terhadap perubahan iklim bakal mendatangkan ongkos lebih mahal ketimbang melakukan tindakan antisipasi," katanya.
Tantangannya, lanjut Sri Mulyani, bagaimana menumbuhkan keinginan politik untuk membuat pilihan kebijakan yang cerdas. "Faktanya, pilihan kebijakan yang cerdas dapat membawa manfaat sama antara negara berkembang dan maju."
Laporan terbaru Komisi Global untuk Ekonomi dan Iklim menyebut, investasi total dalam pembangunan perkotaan rendah karbon berpotensi menyelamatkan dana global sekitar USD 17 triliun pada 2050. Selain itu, investasi yang mengedepankan efisiensi energi dapat menggenjot output ekonomi global hingga USD 18 triliun pada 20135.
"Laporan itu juga menemukan bahwa pebisnis telah mengendalikan pasar global untuk barang dan jasa rendah karbon yang sedang tumbuh hingga senilai USD 5,5 triliun."
Dia mengungkapkan sejumlah rekomendasi Komisi Global untuk Ekonomi dan Iklim guna mengurangi emisi rumah kaca. Diantaranya, fokus menggenjot investasi transportasi publik, efisiensi bangunan, dan manajemen limbah, di daerah perkotaan.
Lalu, lindungi hutan dan tingkatkan produktivitas pertanian. Kemudian, investasi energi bersih.
"Tak semua rekomendasi cocok diterapkan di semua negara. Dan implementasinya juga banyak tantangan, termasuk besar dan lamanya pembiayaan, hingga 15-20 tahun ke depan," katanya. "Yang paling penting, jika rekomendasi ini dijalankan emisi bisa dipangkas agar penaikan suhu global bisa dipertahankan di kisaran 2 derajat celcius."

[yud]

 

Sri Mulyani masuk daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia

Sri Mulyani: Subsidi BBM Lebih Dinikmati Orang Kaya

Sri Mulyani: Subsidi BBM Lebih Dinikmati Orang Kaya

Terakata

9:03:00 PM

0 komentar

Lani Pujiastuti - detikfinance

Jakarta -Direktur Bank Dunia Sri Mulyani menilai langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo menghapus subsidi premium dan subsidi tetap pada solar hanya Rp 1.000/liter sebuah langkah tepat. Hal tersebut dapat mengurangi risiko fiskal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mantan Menteri Keuangan Indonesia ini mengungkapkan, banyak negara tetap memberikan subsidi BBM sebagai cara mengurangi biaya bagi konsumen, dan mendorong perumbuhan ekonomi. Tetapi subsidi yang tidak tepat sasaran membawa biaya sangat besar dan menjadi hambatan penghematan energi.

"Pada 2013, hampir US$ 500 miliar uang pemerintah di berbagai negara terpakai untuk subsidi langsung BBM, yang sebagian besar lebih bermanfaat pada yang kaya, karena mereka yang lebih banyak menggunakannya (BBM) dari pada masyarakat kurang mampu," ungkap Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu (11/6/2015).
Sri Mulyani sempat menjadi pembicara kunci dengan tema 'Energi dan Pembangunan Berkelanjutan: Berikutnya Apa?" di International Student Energy Summit, Bali, 10 Juni 2015.

Ia menilai langkah pemerintahan Presiden Jokowi pada awal tahun ini dinilai tepat dan penting yakni mengurangi subsidi BBM, yakni menghapus subsidi premium dan hanya memberikan subsidi pada solar Rp 1.000/liter.

"Tindakan ini memperkecil risiko fiskal, sehingga sumber daya dapat dialihkan kepala prioritas pembangunan," katanya.

Ia menyarankan, agar pemerintah Indonesia mendorong pemanfaatan lebih besar pada sektor energi baru terbarukan. Walaupun, tantangan mengembangkan sektor ini adalah diperlukan modal yang cukup besar. Tapi, modal tersebut bisa diatasi dengan mengundang investor untuk investasi di energi baru terbarukan di Indonesia, dengan memberikan insentif kepada investor.
"Negara-negara seperti Brasil dan India, telah menikmati manfaat melalui lelang energi baru terbarukan," tutup Sri.

(rrd/hen) 

Sri Mulyani: Listrik Cukup, Kemiskinan Berkurang Cepat

Sri Mulyani: Listrik Cukup, Kemiskinan Berkurang Cepat

Terakata

11:32:00 AM

0 komentar

Maikel Jefriando - detikfinance

Jakarta -Direktur Bank Dunia Sri Mulyani menjadi salah satu pembicara di Indonesia Green Infrastructure Summit 2015. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan, keberadaan pasokan listrik yang cukup, dapat mengurangi angka kemiskinan di suatu negara.

"Sektor energi dapat mengurangi kemiskinan lebih cepat. Tanpa listrik, ibu dan anak-anak perempuan harus berjalan berjam-jam untuk menimba air, klinik tidak bisa menyimpan vaksin, anak-anak tidak bisa menyelesaikan tugas sekolah pada malam hari, dan pengusaha tidak bisa kompetitif," kata Sri Mulyani dalam sambutannya dalam acara Indonesia Green Infrastrukcture Summit 2015, di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Sri mengatakan, listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting, tanpa listrik saat ini hidup seseorang pasti bertambah berat. Hal ini masih menimpa rakyat di banyak negara, tak terkecuali di Indonesia.

"Tantangan listrik sangat besar. Kita perlu mengelola kebijakan energi kita lebih baik. Tak boleh takut untuk mendobrak aturan yang status quo. Karena rakyat butuh listrik. Misalnya di Etiopia yang memiliki 91 juta penduduk, tapi sebanyak 68 juta rakyatnya masih gelap dan tidak punya listrik. Sampai sekarang ada miliaran orang memasak dengan tidak ramah lingkungan," ungkapnya.

Sri mengungkapkan, banyak negara sukses mengelola energinya, terutama dalam memanfaatkan energi baru terbarukan, seperti Turki dan Thailand.

"Turki dapat mengurangi ketergantungan minyak dengan menggantinya ke gas bumi, begitu juga Thailand yang sumber energinya saat ini setengahnya berasal dari energi baru terbarukan," tutup Sri Mulyani.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki program yang menurut sebagian orang tidak realistis yakni 35.000 MW dalam lima tahun ke depan.

Saat ini di beberapa daerah seperti di Sumatera Utara, mengalami defisit pasokan listrik, dan masih banyak daerah lain yang belum menikmati listrik.(rrd/dnl)

Sri Mulyani diperiksa sebagai saksi, belum tentu salah

Sri Mulyani diperiksa sebagai saksi, belum tentu salah

Terakata

5:25:00 PM

0 komentar

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto

Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (ANTARA FOTO/VYT/Wahidin)

 

Solo (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, mantan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati diperiksa oleh penyidik Badan Reserse Kriminal sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang penjualan kondensat.

"Mantan Menkeu Sri Muyani akan diperiksa oleh Bareskrim sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi, belum tentu salah," kata Kapolri saat kunjungan kerja di Polresta Surakarta, Senin.
Menurut Badrodin Haiti, secara prinsip di dalam proses penyidikan tindak pidana, siapa pun bisa dilakukan pemeriksaan terkait dengan fakta hukum yang ditemukan.

Menurut Kapolri, pemeriksaan baik dari saksi-saksi maupun bukti-bukti lain seperti surat dan lain sebagimana. Hal ini, perlu harus dilakukan pemeriksaan untuk mengklarifikasi bukan berarti terus kemudian yang bersangkutan menjadi tersangka atau tidak.

Kapolri menjelaskan, pemeriksaan dimana sangat tergantung kalau memang saksi bisa dipanggil di Indonesia, maka beliau dapat diperiksa di sini atau dalam negeri di sini. Namun, jika yang bersangkutan memang tidak bisa dan mereka di luar negari, penyidik yang ditugaskan ke sana.

Saksi itu, kata Kapolri, merupakan pihak yang membantu proses penyidikan bisa saja diperiksa di Bareskrim atau di tempat lainnya.

Menurut Kapolri, kasus korupsi bukan hanya satu unsur melawan hukum saja, pada harus banyak unsur yang harus dipenuhi.

Mantan Menkeu, Sri Mulyani tersebut tergantung fakta hukum yang didapatkan dari hasil pemeriksaan nanti.

Sementara kasus korupsi kondensat atau minyak mentah bagian negara senilai Rp2,4 triliun yang melibatkan melibatkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) atau sekarang SKK Migas dan PT Trans Pacific Petromical Indotama (TPPI).

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2015