Hakim Tunggal, Sarpin Rizaldi yang memimpin sidang praperadilan
penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, Senin, 2 Februari 2015. Sidang praperadilan ini ditunda sepekan
karena pihak tergugat dalam hal ini KPK tidak hadir. CNN
Indonesia/Safir Makki
Jakarta, CNN Indonesia
--
Persidangan praperadilan yang diajukan calon tunggal
Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) akan dilanjutkan, Senin (9/2) ini. Dosen Kriminologi
Universitas Indonesia Ferdinand Andi mengingatkan dalam Ketentuan Hukum
Acara Pidana (KUHAP) tak ada pasal maupun ayat yang mengatakan sidang
praperadilan dapat digunakan untuk membatalkan status tersangka.
“Tidak ada pasal maupun ayat dalam KUHAP bahwa sidang praperadilan bisa dipakai untuk membatalkan penetapan status tersangka,” tegas Ferdinand di Kantor YLBHI, Jakarta, Ahad (8/2).
“Tidak ada pasal maupun ayat dalam KUHAP bahwa sidang praperadilan bisa dipakai untuk membatalkan penetapan status tersangka,” tegas Ferdinand di Kantor YLBHI, Jakarta, Ahad (8/2).
Dia lantas menyebutkan hanya ada lima wewenang sidang praperadilan
menurut KUHAP. Jadi, kalau di luar wewenang itu, persidangan bisa
dilakukan di luar praperadilan, yaitu pengadilan umum.
Lima kewenangan itu yakni menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan tuntutan mengenai ganti rugi atau rehabilitasi akibat penahanan tersangka,” ujar Ferdinand menguraikan.
Menguatkan pernyataan Ferdinan, pengamat Hukum Pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksmana menyatakan bahwa menggugat lewat praperadilan atas penetapan tersangka tidak sesuai dengan KUHAP yang menjadi dasar hukum.
Ganjar memastikan tak ada dasar hukum lain yang mengatur pelaksanaan sidang praperadilan selain KUHAP. Dosen Hukum Pidana UI ini menekankan bahwa yang diatur KUHAP adalah tata cara yang diperkenankan oleh hukum. “Tidak boleh ditafsirkan sepihak," ujar Ganjar di tempat yang sama.
Lebih jauh Ganjar mengingatkan agar hakim sidang praperadilan Budi Gunawan melihat putusan praperadilan kasus bioremediasi Chevron. Hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan atas penetapan status tersangka dalam kasus itu akhirnya diganjar hukuman disiplin dari Mahkamah Agung (MA) karena MA menilai penetapan tersangka tak bisa dipraperadilankan.
(obs/obs)
Lima kewenangan itu yakni menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan tuntutan mengenai ganti rugi atau rehabilitasi akibat penahanan tersangka,” ujar Ferdinand menguraikan.
Menguatkan pernyataan Ferdinan, pengamat Hukum Pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksmana menyatakan bahwa menggugat lewat praperadilan atas penetapan tersangka tidak sesuai dengan KUHAP yang menjadi dasar hukum.
Ganjar memastikan tak ada dasar hukum lain yang mengatur pelaksanaan sidang praperadilan selain KUHAP. Dosen Hukum Pidana UI ini menekankan bahwa yang diatur KUHAP adalah tata cara yang diperkenankan oleh hukum. “Tidak boleh ditafsirkan sepihak," ujar Ganjar di tempat yang sama.
Lebih jauh Ganjar mengingatkan agar hakim sidang praperadilan Budi Gunawan melihat putusan praperadilan kasus bioremediasi Chevron. Hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan atas penetapan status tersangka dalam kasus itu akhirnya diganjar hukuman disiplin dari Mahkamah Agung (MA) karena MA menilai penetapan tersangka tak bisa dipraperadilankan.
(obs/obs)
Labels:
Praperadilan
Thanks for reading Hakim Diingatkan Tak Bisa Batalkan Status Tersangka Budi . Please share...!
0 Komentar untuk "Hakim Diingatkan Tak Bisa Batalkan Status Tersangka Budi "