Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut solusi awal untuk ABPD 2025 adalah di APB-P, meski anggaran belanja Jakarta diputuskan melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Yang Terpenting saat ini adalah anggaran kerja DKI Jakarta dapat cair dan berjalan.
"Kalau tidak, maka anggaran tidak bisa keluar. Nah setelah itu nanti Mendagri akan meneliti Pergub itu. Kemudian apabila DPRD nanti setuju untuk membicarakan ulang nanti dengan anggaran Pergub yang ada. Kalau tidak ada ketidaksesuaian barulah dibikin lagi anggaran perubahannya. Itu solusinya," ujar JK di kantor Wapres, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
JK menilai idealnya APBD daerah diputuskan lewat Peraturan Daerah (Perda). Kekurangan Pergub adalah mengikuti APBD tahun sebelumnya yang berarti tidak ada kenaikan anggaran belanja pemerintah daerah.
"Artinya tidak bisa Pergub terus karena nanti artinya APBD itu konstan. Kalau konstan berarti tidak ada kemajuan di jakarta. Stagnan Jakarta. Apalagi menghadapi banjir, jalan rusak, bagaimana caranya Jakarta dibangun seperti itu," terangnya.
"Karena itu kita setuju tadi kedua-duanya Gubernur dan DPRD bahwa pentingkan rakyat. Soal masalah yang timbul antara Gubernur dan DPRD jadikan masalah terakhir. Tapi kepentingan rakyat didahulukan, nanti diselesaikan masalah pandangan-pandangan pribadi itu. Tidak boleh masalah pandangan pribadi itu menyulitkan pembagunan jakarta. itu keputusan yang disetujui bersama-sama," tambahnya.
(fiq/gah)
"Kalau tidak, maka anggaran tidak bisa keluar. Nah setelah itu nanti Mendagri akan meneliti Pergub itu. Kemudian apabila DPRD nanti setuju untuk membicarakan ulang nanti dengan anggaran Pergub yang ada. Kalau tidak ada ketidaksesuaian barulah dibikin lagi anggaran perubahannya. Itu solusinya," ujar JK di kantor Wapres, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
JK menilai idealnya APBD daerah diputuskan lewat Peraturan Daerah (Perda). Kekurangan Pergub adalah mengikuti APBD tahun sebelumnya yang berarti tidak ada kenaikan anggaran belanja pemerintah daerah.
"Artinya tidak bisa Pergub terus karena nanti artinya APBD itu konstan. Kalau konstan berarti tidak ada kemajuan di jakarta. Stagnan Jakarta. Apalagi menghadapi banjir, jalan rusak, bagaimana caranya Jakarta dibangun seperti itu," terangnya.
"Karena itu kita setuju tadi kedua-duanya Gubernur dan DPRD bahwa pentingkan rakyat. Soal masalah yang timbul antara Gubernur dan DPRD jadikan masalah terakhir. Tapi kepentingan rakyat didahulukan, nanti diselesaikan masalah pandangan-pandangan pribadi itu. Tidak boleh masalah pandangan pribadi itu menyulitkan pembagunan jakarta. itu keputusan yang disetujui bersama-sama," tambahnya.
(fiq/gah)
0 Komentar untuk "JK: Masalah Ahok dengan DPRD Jangan Sulitkan Pembangunan JAkarta "