Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Mensesneg Pratikno kembali menegaskan komitmen Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi. Jokowi juga sudah meminta agar tidak ada kriminalisasi kepada KPK dan pendukungnya.
"Dari awal Presiden mengatakan setop, nggak boleh ada kriminalsiasi, itu tak perlu disangsikan, mari kita kawal teknisnya di lapangan," ujar Pratikno di kantornya, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (5/3/2015).
Seperti diketahui Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Penyidik KPK Novel Baswedan juga mendaptkan perlakuan yang sama. Samad dan BW bahkan diberhentikan sementara karena status tersangkanya itu.
Terkait adanya penilaian bahwa inpres pemberantasan korupsi itu melemahkan KPK, Pratikno membantahnya. Inpres tersebut menurutnya untuk mensinergikan tiga penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan.
"Presiden dari awal komitmennya meningkatkan kemampuan institusi hukum dan pemberantasan korupsi, KPK harus kuat, Polri juga tidak kalah kuat, sama-sama kuat legitimasinya demikian kejaksaan agung. Pemerintah mendorong penguatan kapasitas masing-masing lembaga dan sinergi. Ngga ada pelemahan," paparnya.
Ditanya soal mengapa fokus ke pencegahan, Pratikno menjelaskan pencegahan dan penindakan harus harus berjalan beriringan.
"Dua-duanya harus jalan, kita tunggu inpresnya, belum keluar, masih diproses," tutupnya.
(mpr/fjr)
Pratikno
"Dari awal Presiden mengatakan setop, nggak boleh ada kriminalsiasi, itu tak perlu disangsikan, mari kita kawal teknisnya di lapangan," ujar Pratikno di kantornya, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (5/3/2015).
Seperti diketahui Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Penyidik KPK Novel Baswedan juga mendaptkan perlakuan yang sama. Samad dan BW bahkan diberhentikan sementara karena status tersangkanya itu.
Terkait adanya penilaian bahwa inpres pemberantasan korupsi itu melemahkan KPK, Pratikno membantahnya. Inpres tersebut menurutnya untuk mensinergikan tiga penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan.
"Presiden dari awal komitmennya meningkatkan kemampuan institusi hukum dan pemberantasan korupsi, KPK harus kuat, Polri juga tidak kalah kuat, sama-sama kuat legitimasinya demikian kejaksaan agung. Pemerintah mendorong penguatan kapasitas masing-masing lembaga dan sinergi. Ngga ada pelemahan," paparnya.
Ditanya soal mengapa fokus ke pencegahan, Pratikno menjelaskan pencegahan dan penindakan harus harus berjalan beriringan.
"Dua-duanya harus jalan, kita tunggu inpresnya, belum keluar, masih diproses," tutupnya.
(mpr/fjr)
Labels:
KPK,
Kriminalisasi,
Presiden Jokowi
Thanks for reading Jokowi Minta Kriminalisasi KPK Disetop dan Kawal Teknisnya di Lapangan . Please share...!
0 Komentar untuk " Jokowi Minta Kriminalisasi KPK Disetop dan Kawal Teknisnya di Lapangan "