Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro
(kiri) mendengarkan bisikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry
Mursidan Baldan sebelum dimulainya sidang kabinet paripurna di Kompleks
Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2015. (CNN Indonesia/Safir
Makki)
Jakarta, CNN Indonesia
--
Belum maksimal penyerapan anggaran tahun ini,
pemerintah sudah mencanangkan kenaikan anggaran belanja
kementerian/lembaga (K/L) tahun depan. Menteri Keuangan Bambang P.S.
Brodjonegoro mengatakan pagu belanja K/L 2016 direncanakan sebesar Rp
807,7 triliun atau naik 1,5 persen dibandingkan pagu tahun ini Rp 795,4
triliun.
"Memang tahun depan kami menetapkan baseline pagu belanja K/L sebesar Rp 807,7 triliun, namun kami harap penyerapannya juga optimal karena pada tahun depan lelang-lelang sudah dilakukan, daerah sudah tahu besaran transfer yang diterima jadi paling lambat harusnya Februari proyek-proyek bisa dilakukan," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (29/4).
Lebih lanjut Bambang menambahkan, penyerapan anggaran belanja sangat penting dilakukan mengingat banyak pos belanja yang difokuskan untuk mendanai program infrastruktur dan pertanian. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melengkapi variebel pembentuk PDB lainnya, seperti konsumsi swasta, investasi, dan ekspor netto.
"Dengan rendahnya harga minyak dan semua komoditas yang kita produksi ditambah dengan perlambatan ekonomi Tiongkok, maka prospek pertumbuhan ekonomi kita agak berat. Yang bisa mendorong adalah government expenditure baik di APBN dan APBD," ujarnya.
Bambang berharap anggaran K/L yang biasanya terserap pada kuartal terakhir bisa diperbaiki pada tahun depan sehingga penyerapannya imbang di setiap kuartal. Selain itu, ia juga berharap anggaran belanja K/L dapat terserap penuh tidak seperti biasanya yang maksimal hanya 90 persen.
"Untuk tahun 2015, sampai Senin pekan ini belanja infrastruktur K/L baru keluar Rp 7,3 triliun dari total Rp 290 triliun. Tapi kami maklum APBN-P 2015 baru selesai Februari. Jadi untuk optimalkan penyerapan, kami minta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian untuk segera merealisasikan belanja anggaran pada Mei ini," tuturnya.
Pangkas Belanja
Demi meningkatkan penyerapan belanja, lanjut Bambang, rencana kenaikan pagu belanja K/L pada tahun depan akan diiringi dengan penjatahan secara proporsional bagi setiap kuasa pengguna anggaran. Untuk itu, Menkeu berharap K/L yang bukan menjadi prioritas pembangunan tidak kecewa jika anggarannya turun pada tahun depan.
"Presiden tegas sekali menyampaikan, kita harus stick pada prioritas. Kalau ada K/L yang kita anggap prioritas, maka naiknya (anggaran) kalau perlu jangan 10 persen, tapi 30 atau 50 persen. Tapi kalau kementerian atau lembaganya tidak prioritas, ya harus rela anggarannya turun. Tentunya juga untuk mendukung penyerapan anggarannya," jelasnya. (ags)
"Memang tahun depan kami menetapkan baseline pagu belanja K/L sebesar Rp 807,7 triliun, namun kami harap penyerapannya juga optimal karena pada tahun depan lelang-lelang sudah dilakukan, daerah sudah tahu besaran transfer yang diterima jadi paling lambat harusnya Februari proyek-proyek bisa dilakukan," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (29/4).
Lebih lanjut Bambang menambahkan, penyerapan anggaran belanja sangat penting dilakukan mengingat banyak pos belanja yang difokuskan untuk mendanai program infrastruktur dan pertanian. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melengkapi variebel pembentuk PDB lainnya, seperti konsumsi swasta, investasi, dan ekspor netto.
"Dengan rendahnya harga minyak dan semua komoditas yang kita produksi ditambah dengan perlambatan ekonomi Tiongkok, maka prospek pertumbuhan ekonomi kita agak berat. Yang bisa mendorong adalah government expenditure baik di APBN dan APBD," ujarnya.
Bambang berharap anggaran K/L yang biasanya terserap pada kuartal terakhir bisa diperbaiki pada tahun depan sehingga penyerapannya imbang di setiap kuartal. Selain itu, ia juga berharap anggaran belanja K/L dapat terserap penuh tidak seperti biasanya yang maksimal hanya 90 persen.
"Untuk tahun 2015, sampai Senin pekan ini belanja infrastruktur K/L baru keluar Rp 7,3 triliun dari total Rp 290 triliun. Tapi kami maklum APBN-P 2015 baru selesai Februari. Jadi untuk optimalkan penyerapan, kami minta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian untuk segera merealisasikan belanja anggaran pada Mei ini," tuturnya.
Pangkas Belanja
Demi meningkatkan penyerapan belanja, lanjut Bambang, rencana kenaikan pagu belanja K/L pada tahun depan akan diiringi dengan penjatahan secara proporsional bagi setiap kuasa pengguna anggaran. Untuk itu, Menkeu berharap K/L yang bukan menjadi prioritas pembangunan tidak kecewa jika anggarannya turun pada tahun depan.
"Presiden tegas sekali menyampaikan, kita harus stick pada prioritas. Kalau ada K/L yang kita anggap prioritas, maka naiknya (anggaran) kalau perlu jangan 10 persen, tapi 30 atau 50 persen. Tapi kalau kementerian atau lembaganya tidak prioritas, ya harus rela anggarannya turun. Tentunya juga untuk mendukung penyerapan anggarannya," jelasnya. (ags)
Labels:
Menkeu
Thanks for reading Menteri Keuangan akan Pangkas Belanja Sejumlah Kementerian . Please share...!
0 Komentar untuk "Menteri Keuangan akan Pangkas Belanja Sejumlah Kementerian "