Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Komisioner Komnas HAM perwakilan
Sulawesi Tengah Dedy Askary mempertanyakan keterlibatan TNI yang
disebut-sebut ikut dalam upaya pengungkapan kelompok teroris Santoso.
Menurut dia, berbeda antara kelompok teror dan separatis di Papua,
sehingga belum diperlukan adanya campur tangan TNI.
Dedy mengatakan, pergerakan Santoso dan kelompoknya, kalau benar-benar ada, memang harus dibuktikan. "Santoso, adalah sosok yang diklaim sebagai pemimpin Mujahidin Indonesia Timur, yang keberadaannya masih perlu pembuktian. Oleh karenanya untuk membuktikan semua itu, tentunya tidak ada kelembagaan lain yang punya kewenangan melakukan itu selain institusi Polri," kata Dedy dalam keterangannya kepada detikcom, Senin (6/4/2015) malam.
Berbeda dengan gerakan separatis seperti yang dilakukan OPM (Organisasi Papua Merdeka), di mana TNI diminta atau tidak harus hadir.
Dedy juga menyayangkan dan mempertanyakan latihan gabungan yang dilakukan TNI pekan lalu di Gunung Biru dan tiga desa lainnya. "Lebih jauh di lokasi dijadikan tempat latihan kala itu, sedang digelar operasi penegakan hukum dari Polri dengan sandi operasi Camar Maleo," kata Dedy.
Kesamaan memilih lokasi latihan perang dengan lokasi operasi Camar Maleo dikhawatirkan ada kesan mempertontonkan praktik adu kuat atau persaingan antar lembaga.
"Apalagi jelang dan saat latihan perang dilaksanakan, semua personil Polri yang ada di Poso yang terlibat dalam operasi Camar Maleo semuanya ditarik keluar dari wilayah poso," kata Dedy.
Adapun terkait pelibatan TNI dalam upaya pengungkapan kelompok teroris di Poso adalah sesuai mekanisme yang ada, salah satunya adalah permintaan tertulis dari pimpinan Polri. Sesuai dengan amanat Undan-undang, pemberantasan terorisme dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum.
(ahy/jor)
Dedy mengatakan, pergerakan Santoso dan kelompoknya, kalau benar-benar ada, memang harus dibuktikan. "Santoso, adalah sosok yang diklaim sebagai pemimpin Mujahidin Indonesia Timur, yang keberadaannya masih perlu pembuktian. Oleh karenanya untuk membuktikan semua itu, tentunya tidak ada kelembagaan lain yang punya kewenangan melakukan itu selain institusi Polri," kata Dedy dalam keterangannya kepada detikcom, Senin (6/4/2015) malam.
Berbeda dengan gerakan separatis seperti yang dilakukan OPM (Organisasi Papua Merdeka), di mana TNI diminta atau tidak harus hadir.
Dedy juga menyayangkan dan mempertanyakan latihan gabungan yang dilakukan TNI pekan lalu di Gunung Biru dan tiga desa lainnya. "Lebih jauh di lokasi dijadikan tempat latihan kala itu, sedang digelar operasi penegakan hukum dari Polri dengan sandi operasi Camar Maleo," kata Dedy.
Kesamaan memilih lokasi latihan perang dengan lokasi operasi Camar Maleo dikhawatirkan ada kesan mempertontonkan praktik adu kuat atau persaingan antar lembaga.
"Apalagi jelang dan saat latihan perang dilaksanakan, semua personil Polri yang ada di Poso yang terlibat dalam operasi Camar Maleo semuanya ditarik keluar dari wilayah poso," kata Dedy.
Adapun terkait pelibatan TNI dalam upaya pengungkapan kelompok teroris di Poso adalah sesuai mekanisme yang ada, salah satunya adalah permintaan tertulis dari pimpinan Polri. Sesuai dengan amanat Undan-undang, pemberantasan terorisme dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum.
(ahy/jor)
0 Komentar untuk "Teroris di Poso Beda dengan Saparatis Papua, TNI Belum Perlu Turun Tangan "