Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Ketum Golkar hasil Munas
Ancol Agung Laksono membuka konsolidasi dan Musyawarah Daerah (Musdda)
DPD DKI Jakarta. Dalam pidato pembukaannya Agung menyampaikan Majelis
Hakim PTUN tidak membatalkan keabsahan kepengurusannya.
"Tim hukum kita sudah menemukan ada tujuh kejanggalan dalam putusan PTUN. Maka itu kita akan tetap melakukan banding karena PTUN melakukan ultra petita (putusan yang melebihi dari gugatan yang diminta, red) yaitu memutuskan Munas Riau yang sah," kata Agung di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (24/5/2015).
Oleh karena itu dalam konsolidasi pada hari ini Agung meminta DPD Golkar DKI Jakarta untuk yakin pada kepengurusan pimpinan dia. Agung berpendapat bahwa konsolidasi hari ini adalah amanat Mahkamah Partai.
"Amanat Mahkamah Partai itu kemudian diadopsi oleh pemerintah lewat SK Menkum HAM. Jadi jelas landasan hukum untuk kegiatan kita hari ini. Untuk melaksanakan konsolidasi bottom up dari bawah dan nanti akan diakhiri dengan Munas Golkar tahun depan," kata Agung.
Mengenai rencana islah pun dia sampaikan kepada kader yang hadir. Menurut dia upaya itu dilakukan demi memajukan kader dalam suksesi kepemimpinan daerah.
Selanjutnya dia berharap agar kader Golkar di Jakarta dapat menjalankan mekanisme partai. Sempat pula dia menyindir model kepengurusan sebelumnya.
"Kita bukan haus kekuasaan. Tapi ini adalah amanat yang dibebankan di atas pundak kami. Kita tolak aklamasi. Kita hidupkan kembali demokrasi dalam partai kita. Praktik memilih dengan cara-cara 'koncoisme' kita tinggalkan. Praktik bayar membayar kita tinggalkan," tutur Agung.
(bpn/fdn)
Foto: Bagus PN/detikcom
"Tim hukum kita sudah menemukan ada tujuh kejanggalan dalam putusan PTUN. Maka itu kita akan tetap melakukan banding karena PTUN melakukan ultra petita (putusan yang melebihi dari gugatan yang diminta, red) yaitu memutuskan Munas Riau yang sah," kata Agung di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (24/5/2015).
Oleh karena itu dalam konsolidasi pada hari ini Agung meminta DPD Golkar DKI Jakarta untuk yakin pada kepengurusan pimpinan dia. Agung berpendapat bahwa konsolidasi hari ini adalah amanat Mahkamah Partai.
"Amanat Mahkamah Partai itu kemudian diadopsi oleh pemerintah lewat SK Menkum HAM. Jadi jelas landasan hukum untuk kegiatan kita hari ini. Untuk melaksanakan konsolidasi bottom up dari bawah dan nanti akan diakhiri dengan Munas Golkar tahun depan," kata Agung.
Mengenai rencana islah pun dia sampaikan kepada kader yang hadir. Menurut dia upaya itu dilakukan demi memajukan kader dalam suksesi kepemimpinan daerah.
Selanjutnya dia berharap agar kader Golkar di Jakarta dapat menjalankan mekanisme partai. Sempat pula dia menyindir model kepengurusan sebelumnya.
"Kita bukan haus kekuasaan. Tapi ini adalah amanat yang dibebankan di atas pundak kami. Kita tolak aklamasi. Kita hidupkan kembali demokrasi dalam partai kita. Praktik memilih dengan cara-cara 'koncoisme' kita tinggalkan. Praktik bayar membayar kita tinggalkan," tutur Agung.
(bpn/fdn)
Labels:
Agung Laksono,
Hakim,
Ultra Petita Kasus Golkar
Thanks for reading Agung Laksono: Kita Banding karena Hakim Lakukan Ultra Petita Kasus Golkar . Please share...!
0 Komentar untuk "Agung Laksono: Kita Banding karena Hakim Lakukan Ultra Petita Kasus Golkar "