Ayunda W Savitri - detikNews
Jakarta - Pemprov DKI akan kembali melakukan
penyegaran di tubuh jajaran PNS DKI pada pertengahan Juni mendatang.
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) memiliki sejumlah indikator
dalam evaluasi kinerja para pejabat teras DKI.
"Sekarang kan ada e-budgeting. Jadi dia harus selesaikan lelang (proyek program). Kan dulu lelang dulu baru uangnya keluar, masa keluarkan dulu uangnya baru lelang?" kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2015).
"Kamu kan sudah habisin waktu 1-5 bulan ini hanya untuk lelang, tapi program nggak jalan. Itu jadi indikator (penilaian kinerja)," sambungnya.
Untuk pengawasan, Ahok pun meminta Sekda DKI Saefullah untuk memantaunya. Apabila sampai ada petinggi dinas tidak memiliki kinerja dengan baik, maka Ahok pun tidak segan untuk mencopot jabatannya.
Di kesempatan berbeda, Saefullah memastikan pihaknya selalu memonitor jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) mana saja yang sudah menyerahkan berkas serta lakukan lelang atau belum melalui Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BULP) DKI.
"Kita lihat salah satu indikatornya itu penyerapan (anggaran), kalau belum sampai ke penyerapan kita monitoring di Badan Pelayanan dan Jasa. Kita monitoring terus dinas-dinas mana saja yang sudah memasukkan atau mendaftarkan pekerjaan yang mau dilelang. Ini indikator," jelas Saefullah di ruang kerjanya.
(aws/mok)
"Sekarang kan ada e-budgeting. Jadi dia harus selesaikan lelang (proyek program). Kan dulu lelang dulu baru uangnya keluar, masa keluarkan dulu uangnya baru lelang?" kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2015).
"Kamu kan sudah habisin waktu 1-5 bulan ini hanya untuk lelang, tapi program nggak jalan. Itu jadi indikator (penilaian kinerja)," sambungnya.
Untuk pengawasan, Ahok pun meminta Sekda DKI Saefullah untuk memantaunya. Apabila sampai ada petinggi dinas tidak memiliki kinerja dengan baik, maka Ahok pun tidak segan untuk mencopot jabatannya.
Di kesempatan berbeda, Saefullah memastikan pihaknya selalu memonitor jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) mana saja yang sudah menyerahkan berkas serta lakukan lelang atau belum melalui Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BULP) DKI.
"Kita lihat salah satu indikatornya itu penyerapan (anggaran), kalau belum sampai ke penyerapan kita monitoring di Badan Pelayanan dan Jasa. Kita monitoring terus dinas-dinas mana saja yang sudah memasukkan atau mendaftarkan pekerjaan yang mau dilelang. Ini indikator," jelas Saefullah di ruang kerjanya.
(aws/mok)
Labels:
Ahok,
Indikator Penilaian Rapor Dinas,
Lelang Proyek
Thanks for reading Ahok Jadikan Lelang Proyek Indikator Penilaian Rapor Dinas . Please share...!
0 Komentar untuk "Ahok Jadikan Lelang Proyek Indikator Penilaian Rapor Dinas "