Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews"Yang kami ingat itu kan karena Pak Jokowi pada rapat konsultasi mengatakan 'saya bisa minta Pak Laoly (Menkum HAM Yasonna Laoly, -red) untuk tidak banding', gitu loh," ungkap Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2015).
Banding yang dimaksud Fahri adalah upaya yang dilakukan Menkum HAM setelah SK-nya dibatalkan PTUN. Meski tak secara langsung menyebut, tetapi dia menilai upaya banding malah memperkeruh suasana.
Tetapi manajemen menteri menurut dia adalah domain Presiden. Oleh karena itu Fahri berpendapat bahwa pimpinan DPR tak perlu melakukan rapat konsultasi yang membahas soal kinerja menteri.
"... dan mohon maaf saya terpaksa ngomong juga, teman-teman PDIP juga waktu itu beri kabar ya, bahwa enggak ada banding, gitu loh. Jadi ini enggak ngerti kita sendiri apa yang terjadi gitu loh?" imbuh politikus PKS itu.
Padahal menurut Fahri jika Laoly tak ajukan banding maka Golkar kubu Agung mungkin juga tidak. Kemudian Golkar kedua kubu dapat mendaftarkan calon bersama-sama untuk Pilkada serentak.
"Kan kalau enggak ada banding enak kan Pak Agung sama Pak Ical tinggal ketemu 'Gung, ini loh masa 269 Pilkada Golkar hilang?'," ucap dia.
Kemudian dia membahas lagi tentang sejarah terbentuknya PDI Perjuangan yang sebelumnya juga akibat intervensi pemerintah era Orde Baru. Ketika itu PDI diintervensi pemerintah soal kepengurusan partai.
"Tapi itu kan dulu 20 tahun lalu zaman sudah berubah. Zaman Pak Habibie, zaman Pak Gus Dur, zaman Ibu Mega, zaman Pak SBY enggak ada intervensi. Tapi sekarang di bawah Yang Mulia Yasonna Laoly kok ada lagi?" kata Fahri.
(bpn/van)
Labels:
Fahri Hamzah,
Sikap Menkumham beda dengan pesan Jokowi dan PDIP
Thanks for reading Fahri Hamzah: Sikap Menkum HAM Berbeda dengan Pesan Jokowi dan PDIP . Please share...!
0 Komentar untuk "Fahri Hamzah: Sikap Menkum HAM Berbeda dengan Pesan Jokowi dan PDIP "