Ferdinan - detikNews
Jakarta - Tiga menteri menandatangani
Naskah Kesepahaman terkait program penyediaan lahan 9 juta hektar untuk
transmigrasi. Program ini memang jadi perhatian Presiden Joko Widodo
untuk membangun wilayah perbatasan.
Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penandatanganan dilakukan di Kantor Kementerian Desa,PDT dan Transmigrasi di Kalibata, Jaksel, Jumat (7/5/2015).
Menteri Marwan menjelaskan, penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung program transmigrasi khususnya di wilayah perbatasan sangat diperlukan. Program ini diharapkan bisa memberi harapan baru bagi para transmigran yang berpindah dari Jawa ke Kalimantan.
"Transmigran tidak lagi pasif hanya terima tanah, tapi ada harapan baru mendapatkan lebih lewat program transmigrasi secara terpadu. Maksudnya terpadu, ada program yang menjanjikan, program-program yang diberikan swasta, program kerjasama dg instansi lain dan tentunya jd penghasilan baru yg akan nanti diberikan kepada transmigran," ujar Marwan dalam sambutannya.
Pemerintahan Jokowi menurut dia memang punya fokus untuk membangun wilayah perbatasan. Karena itu program transmigrasi diharapkan bisa menghidupkan wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh pembangunan.
"Secara gotong royong membangun perbatasan tentu melalui program transmigrasi. Program ini tinggal running, tahun 2015 kami sudah siapkan semuanya tinggal Mei, Juni, Juli terimplementasi baik," sambungnya.
Untuk lokasi tempat tinggal baru para transmigran lanjut Marwan dibutuhkan bantuan dua kementerian yang dipimpin Ferry M Baldan dan Siti Nurbaya. Kawasan hutan nantinya akan dilepaskan dan dibuatkan sertifikasi tanah bagi para transmigran.
Sementara itu Menteri Siti menegaskan program ini memang jadi perhatian serius Presiden Jokowi. Siti menceritakan kilas balik saat tiga menteri dipanggil Jokowi terkait program transmigrasi.
"(Kami) diminta untuk program 9 juta hektar lahan bagi 4,5 juta anggota masyarakat yang tertera dalam RPJM. Di LHK sendiri kita sudah mencatta daerah transmigrasi 980 ribu-1,2 juta hektar dan sudah jalan izin prinsip 430 ribuan hektar dan yg disiapkan untuk pelepasan.
Soal kesepakatan ketiga kementerian menurut Menteri Ferry memang harus dioptimalkan guna mendukung program kesejahteraan masyarakat. "Yang membuat kami lebih bersemangat visi Pak Marwan, transmigran harus konsep yang membangun harapan baru terhadap hidup yang lebih sejahtera jadi bukan semata-mata imigrasi dari satu tempat ke tempat lain," ujar Ferry dalam sambutannya.
(fdn/fjp)
Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penandatanganan dilakukan di Kantor Kementerian Desa,PDT dan Transmigrasi di Kalibata, Jaksel, Jumat (7/5/2015).
Menteri Marwan menjelaskan, penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung program transmigrasi khususnya di wilayah perbatasan sangat diperlukan. Program ini diharapkan bisa memberi harapan baru bagi para transmigran yang berpindah dari Jawa ke Kalimantan.
"Transmigran tidak lagi pasif hanya terima tanah, tapi ada harapan baru mendapatkan lebih lewat program transmigrasi secara terpadu. Maksudnya terpadu, ada program yang menjanjikan, program-program yang diberikan swasta, program kerjasama dg instansi lain dan tentunya jd penghasilan baru yg akan nanti diberikan kepada transmigran," ujar Marwan dalam sambutannya.
Pemerintahan Jokowi menurut dia memang punya fokus untuk membangun wilayah perbatasan. Karena itu program transmigrasi diharapkan bisa menghidupkan wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh pembangunan.
"Secara gotong royong membangun perbatasan tentu melalui program transmigrasi. Program ini tinggal running, tahun 2015 kami sudah siapkan semuanya tinggal Mei, Juni, Juli terimplementasi baik," sambungnya.
Untuk lokasi tempat tinggal baru para transmigran lanjut Marwan dibutuhkan bantuan dua kementerian yang dipimpin Ferry M Baldan dan Siti Nurbaya. Kawasan hutan nantinya akan dilepaskan dan dibuatkan sertifikasi tanah bagi para transmigran.
Sementara itu Menteri Siti menegaskan program ini memang jadi perhatian serius Presiden Jokowi. Siti menceritakan kilas balik saat tiga menteri dipanggil Jokowi terkait program transmigrasi.
"(Kami) diminta untuk program 9 juta hektar lahan bagi 4,5 juta anggota masyarakat yang tertera dalam RPJM. Di LHK sendiri kita sudah mencatta daerah transmigrasi 980 ribu-1,2 juta hektar dan sudah jalan izin prinsip 430 ribuan hektar dan yg disiapkan untuk pelepasan.
Soal kesepakatan ketiga kementerian menurut Menteri Ferry memang harus dioptimalkan guna mendukung program kesejahteraan masyarakat. "Yang membuat kami lebih bersemangat visi Pak Marwan, transmigran harus konsep yang membangun harapan baru terhadap hidup yang lebih sejahtera jadi bukan semata-mata imigrasi dari satu tempat ke tempat lain," ujar Ferry dalam sambutannya.
(fdn/fjp)
Labels:
3 Menteri Teken MOU Lahan Transmigrasi,
Jokowi,
Transmigrasi
Thanks for reading Tindaklanjuti Perintah Jokowi, 3 Menteri Teken MoU Lahan Transmigrasi . Please share...!
0 Komentar untuk "Tindaklanjuti Perintah Jokowi, 3 Menteri Teken MoU Lahan Transmigrasi "