Ayunda Windyastuti Savitri - detikfinance
Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) pagi tadi dipanggil Presiden Jokowi untuk membahas proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek. Ahok mengatakan, Jokowi meminta dibentuk badan khusus yang menangani transportasi.
"Kita bahas bangun LRT sama kereta cepat, tapi kalau kereta cepat kita nggak terlalu pusing ya karena itu urusan (pemerintah) pusat. Tapi yang penting presiden ingin Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek (Land Transportation Authority) harus segera dibentuk. Itu sudah 3 bulan tanda tangan dan sampai ke meja presiden," terang Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015).
Tujuan dari didirikannya Land Transportation Authority tersebut agar dapat mempercepat pembangunan LRT. Menurut Jokowi, transportasi kereta di kota-kota besar harus diprioritaskan pembangunannya.
Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas pengintegrasian moda transportasi LRT dengan KRL Commuter Line Jabodetabek. Untuk itu, luas rel kereta yang disetujui Ahok pun berubah menjadi 1.067 meter persegi.
"Kita sudah putuskan juga LRT kita itu terintegrasi dengan kereta yang lain termasuk lebarnya kita putuskan yang 1.067 meter persegi, bukan 1.435 meter persegi untuk yang LRT," lanjutnya.
Ahok menyebut pemerintah telah menunjuk PT Hutama Karya untuk membangun LRT. Nantinya, penugasan tersebut akan diberikan melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Rencananya, pembangunan tersebut menggunakan dana dari perusahaan terlebih dulu. Setelah pembangunannya rampung, maka sarana dan prasarananya akan dibeli oleh pemerintah.
"Presiden juga akan keluarkan Perpres bahwa kita boleh dengan preseden hukum yang dulu, karena pemerintah menunjuk Hutama Karya untuk pembangunan jalan tol kalau dibeli kembali pemerintah," terang Ahok.
"Tentu melalui proses tender, kita akan membangun dan menunjuk BUMD atau BUMN untuk membangun, nanti dibeli kembali dengan harga appraisal dan lelangnya juga sudah diikuti appraisal. Jadi ini yang mesti disiapkan Perpres," sambung Ahok.
Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur tersebut juga menyetujui usulan Menhub Ignasius Jonan untuk perluasan Stasiun Gambir. Namun dia tidak merinci lebih jelas lagi mengenai peruasan tersebut seperti apa.
"Kita juga sudah bilang ke Menhub juga misalnya perluasan Gambir, kita juga setuju kasih," pungkasnya.
Hadir dalam rapat di Istana Merdeka pagi tadi antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, Dirut Adhi Karya dan Dirut Jakarta Propertindo.
(aws/dnl)
Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) pagi tadi dipanggil Presiden Jokowi untuk membahas proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek. Ahok mengatakan, Jokowi meminta dibentuk badan khusus yang menangani transportasi."Kita bahas bangun LRT sama kereta cepat, tapi kalau kereta cepat kita nggak terlalu pusing ya karena itu urusan (pemerintah) pusat. Tapi yang penting presiden ingin Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek (Land Transportation Authority) harus segera dibentuk. Itu sudah 3 bulan tanda tangan dan sampai ke meja presiden," terang Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015).
Tujuan dari didirikannya Land Transportation Authority tersebut agar dapat mempercepat pembangunan LRT. Menurut Jokowi, transportasi kereta di kota-kota besar harus diprioritaskan pembangunannya.
Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas pengintegrasian moda transportasi LRT dengan KRL Commuter Line Jabodetabek. Untuk itu, luas rel kereta yang disetujui Ahok pun berubah menjadi 1.067 meter persegi.
"Kita sudah putuskan juga LRT kita itu terintegrasi dengan kereta yang lain termasuk lebarnya kita putuskan yang 1.067 meter persegi, bukan 1.435 meter persegi untuk yang LRT," lanjutnya.
Ahok menyebut pemerintah telah menunjuk PT Hutama Karya untuk membangun LRT. Nantinya, penugasan tersebut akan diberikan melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Rencananya, pembangunan tersebut menggunakan dana dari perusahaan terlebih dulu. Setelah pembangunannya rampung, maka sarana dan prasarananya akan dibeli oleh pemerintah.
"Presiden juga akan keluarkan Perpres bahwa kita boleh dengan preseden hukum yang dulu, karena pemerintah menunjuk Hutama Karya untuk pembangunan jalan tol kalau dibeli kembali pemerintah," terang Ahok.
"Tentu melalui proses tender, kita akan membangun dan menunjuk BUMD atau BUMN untuk membangun, nanti dibeli kembali dengan harga appraisal dan lelangnya juga sudah diikuti appraisal. Jadi ini yang mesti disiapkan Perpres," sambung Ahok.
Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur tersebut juga menyetujui usulan Menhub Ignasius Jonan untuk perluasan Stasiun Gambir. Namun dia tidak merinci lebih jelas lagi mengenai peruasan tersebut seperti apa.
"Kita juga sudah bilang ke Menhub juga misalnya perluasan Gambir, kita juga setuju kasih," pungkasnya.
Hadir dalam rapat di Istana Merdeka pagi tadi antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, Dirut Adhi Karya dan Dirut Jakarta Propertindo.
(aws/dnl)
Labels:
Ahok,
Jokowi,
Menteri,
Soal Pembangunan LRT
Thanks for reading Ini yang Dibahas Jokowi, Ahok, dan Menteri Soal Pembangunan LRT. Please share...!
0 Komentar untuk "Ini yang Dibahas Jokowi, Ahok, dan Menteri Soal Pembangunan LRT"