Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku geram dengan adanya 'dana siluman' dalam APBD DKI 2015 sebesar Rp 12,1 triliun. Hal ini pun sudah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo.
Ahok mengatakan, munculnya dana siluman tersebut tak terlepas dari peran oknum. Padahal, beberapa program yang dianggap mubazir, sudah dihapus, namun bisa muncul kembali.
"Ini pasti ada libatkan orang dalam untuk ketik (dalam APBD 2015), maka ini harus diungkap. Supaya permainan ini selesai. Kalau nggak, ini jadi kanker lama. Kalau kanker dibuka, cangkok kanker pasti sakit semua," ujar Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2015).
Ahok pun akan melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang. "Solusinya harus lapor ke pihak berwajib," katanya.
Ahok juga sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo. Bahkan dia pun menanyakan mengenai komitmen Jokowi terkait program e-budgeting.
"Saya sampaikan ke beliau, saya tanya ke beliau tetap komit nggak mau e-budgeting berlaku di seluruh Indonesia? Harus! Presiden mau agar poin-poin penting di APBD itu tidak dikorupsi. Kalau TKD dikorupsi, serapan anggaran jadi tinggi," jelas Ahok.
"Begitu e-budgeting kita kontrol semua, cuma persoalannya DPRD anggaran e-budgeting tidak sah karena tidak ada tanda tangan mereka. Kalau kasi tanda tangan mereka, sudah 2-3 tahun diganti itu masalahnya kan? Dead lock. Makanya ini harus dibawa ke berwajib dan diproses pengadilan. Supaya ketahuan siapa SKPD yang main, aliran dana ke mana saja, anggota DPRD kan banyak yang kaya, jadi ketahuan dari mana dananya. Bagus dong ramai," tambahnya.
(jor/bar)
Ahok mengatakan, munculnya dana siluman tersebut tak terlepas dari peran oknum. Padahal, beberapa program yang dianggap mubazir, sudah dihapus, namun bisa muncul kembali.
"Ini pasti ada libatkan orang dalam untuk ketik (dalam APBD 2015), maka ini harus diungkap. Supaya permainan ini selesai. Kalau nggak, ini jadi kanker lama. Kalau kanker dibuka, cangkok kanker pasti sakit semua," ujar Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2015).
Ahok pun akan melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang. "Solusinya harus lapor ke pihak berwajib," katanya.
Ahok juga sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo. Bahkan dia pun menanyakan mengenai komitmen Jokowi terkait program e-budgeting.
"Saya sampaikan ke beliau, saya tanya ke beliau tetap komit nggak mau e-budgeting berlaku di seluruh Indonesia? Harus! Presiden mau agar poin-poin penting di APBD itu tidak dikorupsi. Kalau TKD dikorupsi, serapan anggaran jadi tinggi," jelas Ahok.
"Begitu e-budgeting kita kontrol semua, cuma persoalannya DPRD anggaran e-budgeting tidak sah karena tidak ada tanda tangan mereka. Kalau kasi tanda tangan mereka, sudah 2-3 tahun diganti itu masalahnya kan? Dead lock. Makanya ini harus dibawa ke berwajib dan diproses pengadilan. Supaya ketahuan siapa SKPD yang main, aliran dana ke mana saja, anggota DPRD kan banyak yang kaya, jadi ketahuan dari mana dananya. Bagus dong ramai," tambahnya.
(jor/bar)
Labels:
Ahok,
Dana Siluman
Thanks for reading Ahok: Harus Diungkap, 'Dana Siluman' APBD DKI Pasti Libatkan Orang Dalam! . Please share...!
0 Komentar untuk "Ahok: Harus Diungkap, 'Dana Siluman' APBD DKI Pasti Libatkan Orang Dalam! "