Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Pemerintah resmi memberlakukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LPTSA-P2TKI) di Surabaya, Jawa Timur. Dengan pelayanan ini, TKI yang akan berangkat ke luar negeri akan semakin dimudahkan dalam mengurus masalah administrasi.
Peresmian layanan terpadu ini dihadiri oleh Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pelayanan ini merupakan gabungan dari tujuh instansi yang menangani persyaratan dan perizinan.
Mulai dari Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, lembaga psikologi dan kesehatan, serta BNP2TKI. Yang belum cuma perwakilan imigrasi.
"Pemerintah akan terus memberi perlindungan, kemudahan proses dan keistimewaan kepada mereka," kata Nusron dalam sambutannya seperti yang disampaikan dalam rilis yang diterima, Jumat (8/5/2015).
Berkat keberadaan lembaga ini, maka proses perizinan yang dilalui para calon maupun TKI yang kembali ke luar negeri makin ringkas, cepat dan murah. Semua proses berlangsung dalam satu sistem yang terpadu.
Pada bagian akhir, akan ada unit yang mengawasi dan memverifikasi dokumen. Unit bisa mendeteksi penyebab kelambatan proses serta keaslian dokumen yang diajukan TKI.
"Tak akan terjadi lagi TKI memperoleh paspor di Riau, KTP Jawa Timur padahal asalnya dari NTB," canda Nusron saat itu.
Menurut Nusron, investor asing dan TKI sama-sama menghasilkan devisa. Namun investor asing lebih banyak memperoleh keistimewaan fasilitas dan peraturan dibanding TKI.
"Pemerintah akan mengubah ketidakseimbangan itu dengan menciptakan berbagai hal agar TKI memperoleh fasilitas atau kemudahan yang lebih banyak," janji Nusron. Dengan pelayanan ini, bukan hanya TKI saja yang diutungkan, namun juga negara.
Salah satu TKI yang sudah merasakan pelayanan ini adalah Suciati (30) asal Palur, Madiun. Prosesnya, kata dia, hanya sekitar 15 menit hingga setengah jam.
(mok/rna)
Peresmian layanan terpadu ini dihadiri oleh Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pelayanan ini merupakan gabungan dari tujuh instansi yang menangani persyaratan dan perizinan.
Mulai dari Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, lembaga psikologi dan kesehatan, serta BNP2TKI. Yang belum cuma perwakilan imigrasi.
"Pemerintah akan terus memberi perlindungan, kemudahan proses dan keistimewaan kepada mereka," kata Nusron dalam sambutannya seperti yang disampaikan dalam rilis yang diterima, Jumat (8/5/2015).
Berkat keberadaan lembaga ini, maka proses perizinan yang dilalui para calon maupun TKI yang kembali ke luar negeri makin ringkas, cepat dan murah. Semua proses berlangsung dalam satu sistem yang terpadu.
Pada bagian akhir, akan ada unit yang mengawasi dan memverifikasi dokumen. Unit bisa mendeteksi penyebab kelambatan proses serta keaslian dokumen yang diajukan TKI.
"Tak akan terjadi lagi TKI memperoleh paspor di Riau, KTP Jawa Timur padahal asalnya dari NTB," canda Nusron saat itu.
Menurut Nusron, investor asing dan TKI sama-sama menghasilkan devisa. Namun investor asing lebih banyak memperoleh keistimewaan fasilitas dan peraturan dibanding TKI.
"Pemerintah akan mengubah ketidakseimbangan itu dengan menciptakan berbagai hal agar TKI memperoleh fasilitas atau kemudahan yang lebih banyak," janji Nusron. Dengan pelayanan ini, bukan hanya TKI saja yang diutungkan, namun juga negara.
Salah satu TKI yang sudah merasakan pelayanan ini adalah Suciati (30) asal Palur, Madiun. Prosesnya, kata dia, hanya sekitar 15 menit hingga setengah jam.
(mok/rna)
Labels:
Pelayanan Satu Atap TKI,
TKI
Thanks for reading Ketika TKI Makin Dimanjakan dengan Pelayanan Satu Atap . Please share...!
0 Komentar untuk "Ketika TKI Makin Dimanjakan dengan Pelayanan Satu Atap "